Gubernur Nur Alam Divonis 12 Tahun Bui, Hak Politiknya Dicabut

Estimasi Baca :

Antaranews.com - Kriminologi.id
Antaranews.com

Kriminologi.id - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nur Alam divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair kurungan 6 bulan, serta uang pengganti kerugian negara Rp 2,7 miliar. Hukuman Nur Alam ditambah dengan pencabutan hak politik.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhi terdakwa vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan penjara," kata ketua majelis hakim Diah Siti Basaria saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 28 maret 2018.

Selain menjatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, hukuman bagi Nur Alam diperberat dengan pencabutan hak berpolitik. 

"Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani hukuman," lanjut Diah Siti Basaria dalam amar putusannya.

Vonis yang diterima Nur Alam ini lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa yang menuntuk politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan serta uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Namun majelis hakim dalam amar putusan juga memerintahkan penyitaan sejumlah aset Nur Alam berupa rumah dan tanah kepada negara untuk dilelang.

Pertimbangan memberatkan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis tersebut adalah Nur Alam terbukti telah melakukan perbuatan yang merugikan negara mencapai Rp 4,3 Triliun.

Kisaran angka ini didapatkan dari hasil perhitungan BPK berjumlah Rp 1.596.385.454.137. Kisaran kerugian lainnya ditemukan pada dampak kerusakan ekologis atau lingkungan sebesar Rp 2.728.745.136.000.

Untuk dampak kerusakan ekologis dirincikan dengan Biaya kerugian ekologis total sebesar Rp 1.451.171.630.000 dan biaya Kerugian Ekonomi sebesar Rp 1.246.535.128.000, serta Biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp 31.038.378.000.

Majelis hakim menilai bahwa Nur Alam sebagai Kepala Daerah juga telah merugikan negara karena kebijakan yang diterbitkannya.

Padahal Nur Alam seharusnya mendahulukan kebijakannya agar tidak menyusahkan upaya dari program pemerintah melakukan reboisasi kehutanan.

"Terdakwa dianggap telah menerbitkan kebijakan yang membuat negara merugi dan keadaan ekologis yang rusak parah," kata Diah.

Sementara hal yang meringankan adalah karena Nur Alam bersikap kooperatif selama persidangan.

Selain itu juga terdakwa dianggap belum pernah tersangkut kasus hukum dan selama menjabat sebagai kepala Daerah Nur Alam dianggap telah menorehkan banyak prestasi untuk memajukan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Nur Alam dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Nur Alam juga dikenakan Pasal 12 B UU nomor 31 tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. RZ

Baca Selengkapnya

Home Investigasi Vonis Gubernur Nur Alam Divonis 12 Tahun Bui, Hak Politiknya Dicabut

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu