Ilustrasi vonis hukum (Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id)

JPU Menang Kasasi, Direktur PT Nusa Ina Pratama Divonis 5 Tahun Bui 

Estimasi Baca:
Minggu, 28 Jan 2018 06:35:39 WIB

Kriminologi.id - Direktur PT Nusa Ina Pratama, Jusuf Rumatoras, divonis lima tahun penjara oleh Mahkamah Agung setelah memutuskan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejati Maluku atas kasus kredit macet pada PT Bank Maluku-Malut pada tahun 2006 senilai Rp 4 miliar.

"Putusan MA juga menyatakan terdakwa dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 4 miiar subsider empat tahun kurungan," kata Kasie Penuntutan Kejakasaan Tinggi Maluku, Rolly Manampiring di Ambon, Sabtu, 27 Januari 2018.

Dengan mengabulkan JPU Kejati Maluku, maka Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon pada 18 November 2016 atas putusannya terhadap terdakwa.

Baca: Mantan Dirut PT DGI Dudung Purwadi Divonis 4 Tahun Penjara

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda serta membayar uang pengganti karena terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Putusan MA tersebut, masih lebih ringan dari tuntutan JPU Kejati Maluku pada akhir Juni 2016 yang meminta terdakwa dihukum selama 8 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti senilai Rp 4 miliar dan dibebani biaya perkara Rp 10.000.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor Ambon dalam amar putusannya mempertimbangkan terdakwa terbukti bersalah, tetapi perbuatannya bukan termasuk wilayah tindak pidananya, sehingga dibebaskan dari dakwaan jaksa.

Tiga terdakwa lainnya atas nama Matheus Adrianus Matitaputty selaku kepala cabang utama, Markus Fangahoe dan Eric Matitaputty selaku analis kredit, masing-masing telah dijatuhi vonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca: Ijazah Palsu Terungkap Saat Reuni, Guru SMP Divonis Penjara 

Seperti diketahui, pada 2006 Jusuf Rumatoras selaku Direktur PT. Nusa Ina Pratama mengajukan permohonan kredit modal kerja pembangunan KPR Poka Grand Palace lewat surat permohonan nomor 99/ABN/NIP/200 tanggal 22 Maret 2006 yang ditujukan kepada pimpinan PT BM cabang utama Ambon sebesar Rp 4 miliar.

Terdakwa kemudian melakukan wawancara dengan Eric Matitaputty selaku analis kredit dan mengatakan bahwa dana kredit bagi PT NIP diperlukan segera mungkin untuk membangun perumahan Pemprov Maluku di kawasan Poka. Perumahan tersebut diperlukan bagi warga yang tak memiliki rumah untuk menanggulangi korban akibat kerusuhan atau bencana sosial Ambon.

Dalam mengajukan permohonan kredit, kata JPU, terdakwa Yusuf melampirkan sejumlah dokumen di antaranya IMB 648.3.1240 tanggal 26 Oktober 2005 atas nama Pemprov Maluku dan Wali Kota Ambon sebanyak 137 unit KPR tipe 75, 54, serta tipe 43 namun IMB tersebut bukan atas nama PT NIP.

Kemudian terdakwa mengajukan surat perjanjian kerjasama pemprov dengan PT NIP, surat persetujuan DPRD Maluku tanggal 5 Agustus 2005, surat ukur tanah, dan sejumlah dokumen lainnya.

"Terdakwa juga menggunakan sertifikat hak pakai nomor 02 atas nama pemprov sebagai jaminan tambahan dalam permohonan kredit dan berjanji kepada saksi Erik Matutaputty bahwa dalam waktu dekat akan diserahkan sertifikat hak guna bangunan," kata jaksa.

Baca: Sukmawati Buron Sejak Awal Sidang, Hakim Vonis 10 Tahun Penjara

Kemudian terdakwa Yusuf bekerjasama dengan Eric selaku analis kredit, sehingga pada saat melakukan kunjungan nasabah tanggal 2 April 2007, Eric merekayasa berita acara kunjungan tersebut.

Persekongkolan itu kemudian melahirkan bukti kepemilikan atas jaminan tambahan dicatat dengan status SHGB atas nama PT. NIP milik Yusuf, padahal kenyataannya status tanah seluas 18.220 meter persegi itu masih sebatas hak pakai dan pemiliknya adalah Pemprov Maluku.

Permohonan kredit ini akhirnya disetujui Matheus Adrianus Matitaputty selaku kepala cabang utama tanggal 30 April 2007. Namun, sampai akhir 2008 terdakwa belum mengembalikan pinjaman tersebut. Setelah itu, terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengembalian kredit, namun sampai saat ini yang dikembalikan hanya sebesar Rp 300 juta.

Saksi Markus Fangohoy yang berkas dakwaannya terpisah juga berperan membantu Yusuf dengan cara menerbitkan dokumen pengusulan kredit untuk perpanjangan waktu kredit bagi PT. NIP selama satu tahun tanpa dasar jaminan yang jelas. TD

KOMENTAR
500/500