Terdakwa Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur 2013-2016 Dwi Widodo usai sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (27/10/2017)/Antaranews.com

Kasus Korupsi Paspor, Atase KBRI Malaysia Divonis 3,5 Tahun Bui

Estimasi Baca:
Jumat, 27 Okt 2017 17:55:14 WIB

Kriminologi.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman kepada mantan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Malaysia periode 2013-2016, Dwi Widodo selama 3,5 tahun dan denda Rp 150 juta subsidair tiga bulan kurangan.

Menurut hakim, DWi terbukti korupsi dalam pengurusan 'calling visa' di KBRI Kuala Lumpur yang berasal dari negara-negara rawan dan fee dari pembuatan paspor metode 'reach out' untuk para TKI di Malaysia.

"Menyatakan terdakwa Dwi Widodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat 27 Oktober 2017.

Vonis ini dijatuhkan kepada Dwi karena menurut hakim selama menjalankan tugasnya ia terbukti menerima hadiah Rp524,35 juta, voucher hotel senilai Rp10,807 juta dan 63.500 ringgit untuk pembuatan paspor.

Baca: Suap Auditor BPK, Irjen Kementerian Desa Divonis 1,5 Tahun Penjara

Selain hukuman kurungan dan denda, Hakim Diah juga memerintahkan tedakwa berada dalam tahanan KPK. "Vonis ini karena terdakwa Dwi Widodo terbukti menerima hadiah dan janji terkait jabata saudara sebagai Atase KBRI di Malaysia," kata Diah Siti Basariah.

Vonis Dwi Widodo ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta sedikitnya dan sebanyak -banyaknya Rp 250 juta subside 6 bulan penjara.

Ketika diminta Ratmoho apakah akan melakukan upaya banding, Dwi mengatakan belum bisa memberikan keputusan. "Saya belum tahu yang mulia. Saya fikir-fikir dahulu," ujar Dwi.

Baca: Korban Kanker Bedak Bayi Johnson and Johnson Kalah di Pengadilan

Perlu diketahui Dwi adalah manta  atase imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur periode 2013-2016.

Dwi ditetapkan tersangka oleh KPK sejak 7 Februari 2017 lalu. Ia disebut telah menerima suap untuk melakukan proses penerbitan paspor bagi WNI di Malaysia melalui metode reach out pada 2016.

Reach out tersebut adalah mekanisme pererbitan paspor door to door atau jemput bola. Dimana petugas KBRI yang mendatangi pemohon di luar KBRI.

Dalam Dakwaan Dwi disebut menerima suap Rp 524.350.000 dan 63.500 ringgit Malaysia juga voucher hotel senilai Rp 10.807.102. Uang ini diberikan kepasa Dwi dari delapan perusahaan yaitu PT Anas Piliang Jaya, PT Semangat Jaya Baru, PT Trisula Mitra Sejahtera, PT Sandugu Internasional, PT Rasulindo, PT Atrinco Mulia Sejati, PT Afindo Prima Utama dan PT Alif Africa.

Terhadap perusahaan ini, dia menatrgetkan dalam sebulan para WNI dipaksa untuk mengajukan paspor sekira 50 sampai 250 orang dengan tarif 250 ringgit malaysia sebagai fee yang ditetapkan dari perusahaan yang terlibat.

Baca: Perjalanan Tajudin, Penjual Cobek yang Mengadu ke MK

Atas perbuatan terdakwa maka Dwi diduga melanggar Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. MG

Reporter: Dimeitri Marilyn
Penulis: Marselinus Gual
KOMENTAR
500/500