Ilustrasi vonis. Foto: Pixabay.com

Ketua Kadin Terjerat Suap Bupati HST, Divonis 4,5 Tahun Bui 

Estimasi Baca:
Senin, 13 Ags 2018 17:55:00 WIB

Kriminologi.id - Majelis hakim menjatuhi vonis 4,5 tahun penjara kepada Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Fauzan Rifani. Ia terbukti menyuap Bupati HST Abdul Latif sebesar Rp 3,6 miliar.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fauzan Rifani selama 4 tahun 6 bulan ditambah denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Ni Made Sudarni dalam amar putusan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018.

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Fauzan divonis 6 tahun penjara.

Majelis hakim tidak membebankan uang ganti kerugian negara karena Fauzan telah mengembalikan uang keuntungan pada saat proses penyidikan.

"Pada 23 Juli 2018 pada tahap penyidikan, Fauzan sudah mengembalikan seluruh uang dari perbuatan korupsi tersebut yang disetor ke rekening Bank Mandiri atas nama KPK sejumlah Rp 45,45 juta, oleh karenanya terdakwa Fauzan tidak lagi dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan pasal 18," kata anggota majelis hakim Rustiono melanjutkan amar putusan.

Sebaliknya majelis hakim memerintahkan jaksa membuka blokir atas 4 rekening Fauzan yang dianggap tak terkait dengan perbuatannya.

"Permintaan terdakwa mengenai pembukaan rekening beralasan hukum karena tidak terkait dengan tindak pidana korupsi ini," lanjut Rustiono.

Beruntung bagi Fauzan, majelis hakim meloloskan permintaannya sebagai justice collaborator karena telah mendapat persetujuan dari pimpinan KPK.

"KPK mengabulkan dan menetapkan Fauzan Rifani sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator atas nama Fauzan Rifani, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan," kata Rustiono.

Namun demikian, ada pula permohonan Fauzan yang tak dikabulkan majelis hakim. Yaitu permintaan agar ditempatkan di Lapas Banjar Baru, Kalimantan Selatan untuk mendekatkan diri dengan keluarganya.

"Mengenai permohonan penempatan penahanan terdakwa untuk ditempatkan di Lapas Kelas III Banjar Baru Kalimantan Selatan jika sudah berkekuatan hukum tetap, dan tidak disatukan dengan Abdul Latif, bukan kewenangan majelis hakim. Sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan," ujar hakim.

Atas putusan tersebut, Fauzan menyatakan menerima, sementara Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir.

Dalam kasus suap Bupati HST Abdul Latif ini, Fauzan bertindak sebagai perantara suap pengusaha swasta ke Abdul Latif.

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500