Ilustrasi vonis hukum (Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id)

Korupsi Dana Desa, Kades di Bali Divonis Penjara 2 Tahun

Estimasi Baca:
Kamis, 6 Sep 2018 06:00:30 WIB

Kriminologi.id - Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Ni Made Ratnadi (45). Ia terbukti bersalah melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara Rp 94,4 juta.

Selain pidana penjara, ia juga dikenakan pidana denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian Rp 44,4 juta.

"Perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," kata ketua majelis hakim Wayan Sukanila dalam amar putusan yang dibacakan, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu, 5 September 2018.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU yang dalam sidang sebelumnya menuntut hukuman selama 3,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan.

Mendengar putusan hakim tersebut, terdakwa menyatakan menerima atas putusan hakim. Sedangkan JPU menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim.

Tindak pidana korupsi yang menjerat Ni Made Ratnadi terjadi pada 2015. Terdakwa selaku Perbekel atau Kepala Desa Satra mengelola APB-Desa sebesar Rp 1,43 miliar lebih. namun dalam pelaksanaannya nilai yang dikelola mengalami dua kali perubahan dengan disertai terbitnya Perdes 02 Tahun 2015 dan Perdes 03 Tahun 2015.

Semula, dana APB-Desa itu akan dipakai untuk menunjang program dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 653 juta, bidang pembangunan sebanyak Rp 273,8 juta, bidang pembinaan kemasyarakatan sebanyak Rp 36 juta dan bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp 469,7 juta.

Namun terdakwa telah melakukan korupsi dengan melakukan pencairan berulang kali, pada 29 Oktober, 9 November, 18 November, 19 November, 30 November, dan 15 Desember sepanjang Tahun 2015.

Sesuai Undang-Undang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perbekel atau kepala desa merupakan pengelola dan penanggung jawab keuangan tertinggi di desa.

Selain penggunaan dana APB-Desa Tahun 2015 yang tidak dapat dipertangungjawabkan, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp 94,4 juta, ada pemasukan dana yang tak terlaporkan.

Pada tahun itu juga, Desa Satra mendapat bantuan sebesar Rp 3,6 juta dari PT Sidoraya Cabang Klungkung. Namun bantuan itu tidak masuk ke rekening kas desa sebagai penerimaan desa.

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500