Illustrasi: Kriminologi.Id/S. Dwiangga Perwira

Korupsi RSUD, Eks Gubernur Bengkulu Divonis 19 Bulan Bui

Estimasi Baca:
Selasa, 7 Nov 2017 16:25:30 WIB

Kriminologi.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Bengkulu menjatuhkan vonis kepada eks Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah dengan kurungan selama satu tahun tujuh bulan atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. 

"Junaidi Hamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi atas dakwaan subsider dan seluruh unsur terpenuhi," kata Ketua Majelis Hakim Jonner Manik, Selasa, 7 November 2017.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Kota Bengkulu, Junaidi terbukti melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 KUHP.

Baca: Korupsi E-KTP, KPK Kembali Periksa Dua Petinggi Golkar

Junaidi Hamsyah dinyatakan bersalah atas penerbitan Surat Keputusan Dewan Pembina untuk Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus. Berdasarkan penerbitan SK tersebut sejumlah pembina mendapatkan honor periode 2011-2012 dengan nilai Rp 369,6 juta. Padahal, SK pembina itu bertentangan dengan peraturan pemerintah. 

"Selain itu, uang yang dititipkan ke pengadilan negeri harus dirampas sebesar Rp 32,4 juta sesuai kerugian negara, namun sisanya harus dikembalikan kembali pada istri terdakwa," ujar Jonner. 

Vonis yang diputuskan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Junaidi dengan pidana tiga tahun penjara. 

Terkait dengan vonis ini, pengacara Junaidi yakni Rudi Harsa Trista Putra mengatakan kliennya belum memutuskan tindakan pascavonis majelis hakim. 

"Belum tahu banding atau menerima putusan ini, ada waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, itu yang akan kami gunakan," ujar Rudi.

Baca: Selain Alwaleed bin Talal, Ini Modus Korupsi Pangeran Arab

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan Junaidi sebagai tersangka, Selasa, 13 Mei 2015. Juanaidi diduga terlibat korupsi pembayaran honor Tim Pembina RSUD M. Yunus sebesar Rp 5,4 miliar.

Dua tahun kemudian, Rabu, 12 Juli 2017, Kejaksaan Negeri Bengkulu menahan Junaidi karena kasus tersebut. Penahanan dilakukan untuk mengantisipasi tersangka menghilangkan alat bukti dan kabur. Junaidi yang juga dosen perguruan tinggi di Bengkulu itu sempat menjalani pemeriksaan perkara dan kesehatan sebelum dikirim di Rutan Malabero. 

Junaidi dianggap terlibat pada kasus korupsi karena dia menandatangani Surat Keputusan Gubernur Nomor Z. 17 XXXVIII Tahun 2011 Tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bengkulu negara dirugikan Rp 5,4 miliar.

Menurut Junaidi, SK itu dia tandatangani setelah diperiksa oleh bagian hukum, asisten, keuangan, dan sekretaris daerah. Darmawi, eks Staf keuangan Juanidi sempat membantah ketika Junaidi membuat pernyataan bahwa meski dia merupakan salah satu penerima honor, namun honor tersebut tidak pernah diambilnya.

Persoalan muncul saat SK yang dikeluarkan Junaidi bertentangan dengan Permendagri No 61 Tahun 2007 mengenai Dewan Pengawas. Berdasarkan Permendagri tersebut Badan Layanan Umum Daerah tidak mengenal tim pembna.

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Yuni Eko Sulistiono
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500