Ilustrasi vonis. Foto: Pixabay.com

Korupsi Upah Buruh, Kepala Desa dan Bendahara Divonis 3 Tahun Bui

Estimasi Baca:
Selasa, 4 Sep 2018 07:00:22 WIB

Kriminologi.id - Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Kepala Desa Kelang Asaude, Daud Tomagola dan Bendahara Desa Jafar Manitu serta denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Keduanya dinyatakan bersalah melakukan korupsi dana desa untuk membangun jalan dan membayar upah buruh.

"Menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) KUH Pidana," kata ketua majelis hakim Pasti Tarigan membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin, 3 September 2018.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Daud Tumagola untuk membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp 22 juta. Sedangkan Jafar Manitu dihukum membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp 64 juta.

Vonis tersebut masih lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejari Seram Bagian Barat yang meminta kedua terdakwa dihukum empat tahun penjara dan membayar denda Rp 50 juta serta uang pengganti kerugian negara masing-masing Rp 86 juta.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan hal yang memberatkan kedua terdakwa karena dianggap tidak membantu program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, serta belum pernah dihukum.

Kasus tersebut bermula pada tahun anggaran 2015 ketika Desa Kelang Asaude mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama dari Pemkab Seram Bagian Barat sebesar Rp 330 juta.

Setelah dana dicairkan, BPBD setempat merencanakan pembangunan jalan setapak sepanjang 100 meter dan pembayaran uang operasional buruh dan perangkat desa sebesar Rp 46,6 juta dan pemberdayaan masyarakat Rp 89,7 juta.

Namun, kedua terdakwa tidak transparan dalam mengelola anggaran dimaksud, baik untuk pembayaran uang operasional buruh yang mengerjakan pembangunan jalan maupun untuk pembelian material. 

Kemudian untuk pencarian ADD tahap dua senilai Rp 660 juta, BPBD Kelang Asaude juga merencanakan pembangunan sejumlah infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. 

Namun lagi-lagi kedua terdakwa terbukti menggunakan dana Rp 136,3 juta yang seharusnya untuk upah buruh yang bekerja namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas putusan majelis hakim itu, baik jaksa maupun para terdakwa melalui penasihat hukumnya Nurdiyah menyatakan pikir-pikir.

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500