Dudung Purwadi mantan Dirut PT DGI. Foto: Antara

Mantan Dirut PT DGI Dudung Purwadi Divonis 4 Tahun Penjara

Estimasi Baca:
Senin, 27 Nov 2017 23:00:09 WIB

Kriminologi.id - Mantan direktur utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi, divonis empat tahun delapan bulan penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan. Dudung divonis karena terbukti korupsi terkait proyek pembangunan Rumah Sakit khusus infeksi dan pariwisata milik Universitas Udayana, Denpasar, Bali tahun anggaran 2009 dan 2010.

Selain itu, Dudung juga terlibat kasus korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet dan gedung serba guna Sumatera Selatan tahun 2010-2011.

"Menyatakan terdakwa Dudung Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primer dan kedua primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Dudung Purwadi dengan pidana penjara selama empat tahun delapan bulan dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Sumpeno di pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta, Senin, 27 November 2017.

Vonis yang diajtuhkan hakim kepada Dudung lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yakni tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam putusannya, hakim menilai hal yang meringankan terdakwa karena bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama menjalani persidangan. 

“Selain itu, terdakwa tidak pernah dipidana, tidak menikmati uang terkait perkara ini, terdakwa telah mengembalikan uang kepada negara, dan tidak mempunyai penghasilan dan menjadi tulang punggung keluarga," tutur Hakim Sumpeno.

Baca: Kasus Korupsi Alat Kesehatan, Penyuap Nazaruddin Dibeberkan

Selain keringan hukuman penjara, majelis hakim juga tidak membebankan uang pengganti kepada Dudung. Kerugian negara dibebankan kepada PT DGI yang sudah berubah menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring sebesar Rp 14,4 miliar untuk proyek pembangunan RS Pendidikan Khsusus Universitas Udayana 2009-2010 dan uang pengganti sebesar Rp33,4 miliar untuk proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Sumatera Selatan 2010-2011.

Dalam dakwaan pertama yang dialamatkan kepada Dudung selaku Dirut PT DGI, perusahaan yang dipimpinnya memperoleh keuntungan dalam pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 senilai Rp 6,78 miliar. Kemudian pada 2010 kembali dapat keuntungan Rp 17,998 miliar. Jika ditotal, keuntungan yang diperoleh PT DGI mencapai Rp 24,778 miliar.

Lebih lanjut, dijelaskan dalam dakwaan, Dudung selaku direktur utama PT DGI datang menemui pemilik Anugerah Grup, Muhammad Nazarudin, yang telah dikenal di kalangan kontraktor sebagai orang yang punya kuasa dalam mengatur anggaran dan menentukan calon pemenang penyedia jasa atau rekanan untuk proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dari APBN.

Untuk mendapatkan proyek pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Dudung memberikan fee kepada pemilik Anugerah Grup, M Nazaruddin sebesar Rp 9,274 miliar untuk tahun 2009 dan Rp 1,016 miliar untuk tahun 2010 sehingga totalnya mencapai Rp 10,29 miliar.

Namun, dalam penyelidikannya terungkap, tender terkait proyek ini ada penyimpangan terhadap calon pemenang lelang yang sudah diarahkan kepada perusahan tertentu, sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 25,953 miliar.

Dalam persidangan juga diketahui adanya pengembalian keuntungan hasil tindak pidana korupsi kepada negara antara lain uang sebesar Rp 15,124 miliar dari PT DGI yang berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjinering Tbk yang dititipkan pada rekening titipan KPK. Uang tersebut kini sudah disita penyidik KPK dalam perkara atas nama tersangka korporasi PT NKE.

Sedangkan dalam dakawaan kedua, PT DGI menjadi rekanan dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna provinsi Sumatera Selatan. Dalam kedua proyek ini PT DGI mendapat keuntungan Rp 42,717 miliar.

M Nazaruddin dan Anugerah Grup menerima pemberian dari PT DGI sebagai realisasi commitment fee yang telah disepakati sebesar Rp 4,675 miliar. Sedangkan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang, Rizal Abdullah sebesar Rp 400 juta. Anggota lainnya dan panitia pengadaan juga menerima fee dari PT DGI yang diserahkan Mohammad El Idris dan Wawan Kurniawan dengan jumlah bervariasi sehingga totalnya mencapai Rp 1,015 miliar.

Baca: Korupsi Alkes, Direksi PT DGI Setuju Suap Nazaruddin

Namun, keuntungan yang diperoleh PT DGI atau PT NKE ini juga sudah dikembalikan sebesar Rp 24 miliar melalui rekening penitipan KPK. Uang tersebut telag disita penyidik atas nama tersangka korporasi PT NKE pada 15 Agustus 2017. Karena sebab itulah, Dudung tidak dibebankan uang pengganti.

Selain tak dibebankan uang pengganti, Hakim juga memerintahkan pembukaan 16 rekening bank atas nama Dudung dan dua sertifikat tanah karena dinilai tidak terkait perbuatan pidana.

"Menimbang dari hasi persidangan tidak terungkap fakta bahwa rekening-rekening bank sebagaimana disebutkan berikut dua sertifikat tanah a quo bukan lah merupakan hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa Dudung Purwadi dalam kedudkannya sebagai direktur PT DGI yang sekarang berubah nama PT NKE, kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya," kata anggota hakim Sunarso.

“Proses pemeriksaan terhadap perkara ini sudah dinyatakan selesai maka majelis berpendapat bahwa pemblokiran terhadap beberapa rekening atas nama Dudung Purwadi dan pemblokiran terhadap dua sertifikat tanah sudah tidak diperlukan lagi, karena itu pemblokiran sebagaimana dimaksud harus dibuka kembali.” TD

Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500