Setya Novanto dan Akil Mochtar. Foto: Antara

Meski Pelaku Utama Korupsi, Vonis Setnov Tak Seberat Akil Mochtar

Estimasi Baca:
Rabu, 25 Apr 2018 06:05:36 WIB
Meski sama-sama pejabat tinggi negara, vonis yang dijatuhkan hakim pengadilan Tipikor Jakarta kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan mantan Ketua DPR Setya Novanto berbeda.

Kriminologi.id - Setya Novanto divonis hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sebenarnya putusan hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). JPU menuntut Setnov hukuman penjara 16 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.

Selain itu, Setnov juga terbukti menerima dana sebesar US$ 7,3 juta terkait proyek pengadaan e-KTP sehingga Majelis Hakim mengharuskannya membayar ganti rugi kepada negara sesuai nominal tersebut dikurangi Rp 5 miliar yang telah diserahkan sebelumnya ke KPK.

Menarik menyandingkan putusan Setnov dengan putusan yang diterima Akil Mochtar. Mengingat Setnov dan Akil sama-sama menduduki jabatan yang penting dalam institusi negara.

Akil dijatuhi vonis seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut terbukti bersalah karena telah menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang terkait penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurut Majelis Hakim, hal-hal yang memberatkan Akil salah satunya adalah jabatannya sebagai Ketua MK yang merupakan institusi negara yang menjadi institusi terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Sehingga apa yang dilakukan Akil mencoreng nama baik institusi dan negara.

Walaupun Setnov memiliki jabatan yang penting sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika melakukan korupsi, namun nasib Setnov lebih beruntung jika dibandingkan Akil. Sebab masalah jabatan tidak menjadi hal yang memberatkan hukuman. Menurut Ketua Majelis Hakim Yanto, hal-hal yang memberatkan hukuman Setnov adalah perbuatannya yang bertentangan dengan program pemerintah.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, yang adalah extra ordinary crime," kata ketua majelis hakim Yanto dalam amar putusan yang dibacakan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa, 24 April 2018.

Dok. Mantan Ketua DPR Setya Novanto saat sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Foto: Antaranews.com
Dok. Mantan Ketua DPR Setya Novanto saat sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Foto: Antaranews.com

Keberuntungan Setnov dibanding Akil tidak berhenti sampai disitu. Setnov terbukti menerima dana sebesar US$ 7,3 juta terkait proyek pengadaan e-KTP dan Akil terbukti menerima dana sebesar Rp 13 miliar terkait penanganan sengketa Pilkada.

Walaupun jumlah dana yang diterima Setnov lebih besar daripada Akil, namun hukuman yang diterima Setnov justru lebih rendah jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima Akil. Hukuman yang diterima Setnov adalah 15 tahun penjara, sedangkan hukuman yang diterima Akil adalah penjara seumur hidup. Walaupun harus mendekam di jeruji besi, namun sepertinya keberuntungan tidak pernah pergi meninggalkan Setnov.

Jika melihat kasus korupsi yang melilit keduanya tentu berbeda. Namun, akan terlihat sama ketika melirik pada perannya masing-masing. Yakni, bagaimana keduanya, baik Setnov dan Akil Mochtar berperan, bahkan menjadi aktor utama, dalam pusaran korupsi.

Pada 20 Juni 2014, Akil Mochtar divonis seumur hidup dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di MK dan tindak pidana pencucian uang. 

Dok. Mantan Ketua MK Akil Mochtar. Foto: Ist/Kriminologi.id
Dok. Mantan Ketua MK Akil Mochtar. Foto: Ist/Kriminologi.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), serta Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Sedangkan Setnov menjadi tersangka dalam kasus korupsi karena perannya dalam meloloskan proyek pengadaan e-KTP. Salah satunya adalah pertemuan di Hotel Gran Melia antara Setnov, Andi Narogong, Irman (mantan Dijren Kemendagri), Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri), dan Diah Anggraeni (mantan Sekjen Kemendagri) yang membahas masalah pembahasan pelolosan proyek e-KTP agar disetujui DPR.

Selain itu, Setnov juga kembali bertemu Irman dan Andi Narogong di ruang kerja Setnov di lantai 12 Gedung DPR guna membahas anggaran proyek pengadaan e-KTP pada 2010. Setnov juga dituding melakukan intervensi terhadap pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menyalahgunakan wewenangnya untuk menggiring anggaran proyek pengadaan e-KTP senilai Rp 5,8 triliun.

KOMENTAR
500/500