Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Foto: Google Map

MK Tolak Uji Materi UU Perdagangan Orang yang Diajukan Penjual Cobek

Estimasi Baca:
Jumat, 20 Okt 2017 01:05:12 WIB

Kriminologi.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi UU Perdagangan Orang yang diajukan oleh seorang penjual cobek asal Padalarang, Jawa Barat, Tajudin.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.

Tajudin sebelumnya mendalilkan dirinya menjadi korban kriminalisasi akibat berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang.

Mahkamah juga berpendapat bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang.

BACA: Baca Ini Sebelum Terbuai Janji Mafia Perdagangan Orang

"Tindak pidana ini mempunyai karakteristik khusus karena melibatkan aspek kompleks serta melintasi batas-batas negara yang dilakukan dengan organisasi yang rapi dan tertutup," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mengenai kasus yang dihadapi oleh pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu tidak terkait dengan konstitusionalitas undang-undang melainkan persoalan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan erat dengan persoalan pembuktian.

"Apabila dalam suatu kasus konkret seseorang dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, hal itu bukan berarti pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas," ujar Manahan.

BACA: Meski Bayi Kembali, Aniaty Terancam Pidana Perdagangan Orang

Tajudin, pria asal Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengajukan permohonan uji materi Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ke Mahkamah Konstitusi.

Pria yang sehari-hari berjualan cobek itu mengajukan permohonan uji materi karena kasus yang menimpanya pada April 2016 lalu. Ia ditangkap Polres Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atas tuduhan melakuan eksploitasi anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur.

Selama menjalani persidangan, Tajudin ditahan selama 9 bulan di dalam penjara. Ia dituntut hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta karena dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan Tajudin dari segala tuntutan tapi kejaksaan banding dan berlanjut kasasi.

Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500