Ilustrasi vonis. Foto: Pixabay.com

Pasif Cuci Uang, Auditor Utama BPK Rochmadi Divonis 7 Tahun Penjara

Estimasi Baca:
Senin, 5 Mar 2018 21:45:46 WIB

Kriminologi.id - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Rochmadi dinilai terbukti menerima suap dan tindak pidana pencucian uang meski pasif.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Rochmadi Saptogiri tidak terbukti sah dan meyakinkan dalam penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kumulatif kedua dan ketiga membebaskan kumulatif kedua dan ketiga," kata Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki Wibowo saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.

Ibnu Basuki Wibowo, didampingi Siti Basariah, Sigit Hendra Binaji Sofialdi dan Hastopo selaku hakim anggota.

"Menyatakan terdakwa Rochmadi Saptogiri terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kesatu pertama dan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kumulatif keempat," katanya lagi, seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Bantah Minta Uang, Auditor BPK Sudah Firasat Akan Diciduk KPK

Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Rochmadi sebelumnya dituntut 15 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganri Rp 200 juta.

Pada dakwaan pertama, Rochmadi dinilai terbukti menerima suap Rp 240 juta dari Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dengan perantaraan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo agar Kemendes PDRR mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDRR tahun anggaran 2016.

Disebutkan, uang suap berasal dari para Sesditjen, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN. Sugito meminta adanya "atensi atau perhatian" dari seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE 1) kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 200-300 juta.

"Apapun bentuk dan tujuan pemberian uang itu bertentangan dengan tugas dan kewajiban terdakwa untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme," ujar anggota majelis hakim Hastopo.

Baca Juga: Jaksa KPK Tak Mau Uang Rp 1,154 Miliar Milik Rochmadi Dikembalikan

Penyerahan uang dilakukan dalam dua tahap. Pada 10 Mei 2017, Jarot menyerahkan uang RP 200 juta melalui Ali Sadli. Sementara pada 26 Mei 2017, Jarot kembali memberikan uang Rp 40 juta melalui Ali Sadli.

Terkait hal itu, majelis hakim menilai dakwaan pertama Rochmadi terbukti. Yakni dari Pasal 12 ayat 1 hutuf a junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 junto Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

Perbuatan lain Rochmadi yang terbukti adalah dakwaan keempat. Yakni dari Pasal 5 UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengenai menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Harta tersebut adalah satu unit mobil Honda Odyssey warna white orchid pearl. Mobil tersebut dari perolehan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. Atau dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Ali Sadli yang menyimpang dari profil penghasilannya sejak 2014 sampai 2017.

Baca Juga: Ada Keterlibatan Sekjen Kemendes di Kasus Suap Terdakwa Ali Sadli

"SIM disamarkan dengan KTP Andika Ariyanto yang fotonya mirip dengan wajah terdakwa menambah praduga penyamaran identitas terdakwa. Tidak logis karena mobil sudah berhari-hari di rumah terdakwa dan pengembalian mobil bertepatan dengan OTT terdakwa, dan mobil bukan dikembalikan ke Ali Sadli tapi showroom. Padahal, mobil dari Ali Sadli yang diperoleh tidak secara sah," kata anggota majelis hakim Sigit Herman Binaji.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500