Penganiayaan Wartawan. Foto: Antara

Penjarakan Jurnalis, AS Khawatirkan Pengadilan Independen di Myanmar

Estimasi Baca:
Selasa, 4 Sep 2018 14:15:42 WIB

Kriminologi.id - Keputusan vonisnya dua jurnalis Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, akibat menyelidiki kasus pembunuhan warga Rohingya oleh aparat militer merupakan sebuah kemunduran demokrasi dan hak asasi manusia bagi Myanmar. Kritik atas vonis tersebut bermunculan dari sejumlah negara. 

Kedutaan Besar Amerika Serikat, setelah putusan hakim diketok menyatakan mendesak Myanmar untuk segera melepaskan kedua jurnalis. Menurut Kedubes AS, vonis tersebut kemunduran besar bagi Pemerintah Myanmar yang pernah menyatakan akan memperluas kemerdekaan berdemokrasi.

"Kecacatan dalam kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang hukum dan pengadilan independen di Myanmar," tulis Kedutaan AS melalui pernyataan resmi pada Selasa, 4 September 2018.

Prancis juga mencela putusan tersebut dan menekankan seruan untuk melepaskan kedua wartawan, termasuk juga memberikan akses bebas untuk media di Rakhine.

"Prancis menekankan kembali komitmennya atas kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi, dan menghormati keduanya sebagai tonggak masyarakat demokratis," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis.

Tak ketinggalan, Jerman juga mengkritik keras vonis pengadilan negara Myanmar. Komisioner HAM Pemerintah Jerman, Baerbel Kofler, mengatakan putusan ini merupakan kegagalan besar dalam kebebasan pers di Myanmar.

"Kedua jurnalis dianggap bersalah atas pengkhianatan berdasarkan aturan yang dibuat sejak era kolonial. Mereka tidak melakukan kesalahan, kecuali mengejar kebenaran akan apa yang terjadi di Rakhine," ujar Kofler.

Tak hanya negara, kelompok aktivis HAM baik lokal maupun internasional turut angkat bicara. Human Rights Watch yang berbasis di New York, menyebut kejadian ini menandai rendahnya kebebasan pers dan kemunduran besar hak asasi Myanmar di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Kyi dinilai gagal mencegah kekejaman militer terhadap Muslim Rohingya.

“Putusan yang keterlauan terhadap jurnalis Reuters menunjukkan pengadilan Myanmar akan bersedia memberangus laporan-laporan buruk tentang kekejaman militar," ujar Direktur HRW Asia Brad Adams.

Lembaga HAM dari London, Burma Human Rights Network (BHRN), juga mengutuk putusan kedua jurnalis Reuters, menagatakan bahwa ini menandakan kegagalan dari Liga Nasional untuk Demokrasi milik pemerintah untuk melindungi HAM dan kebebasan pers di Burma.

"Sangat kontras berbeda dengan impunitas yang dinikmati oleh militer atas kejahatan yang mereka lakukan dan dibuka oleh kedua reporter ini," tulis pernyataan yang dirilis oleh BHRN.

Sepertri diketahui, Pengadilan Myanmar pada Senin, 3 September 2018 waktu setempat memvonis dua wartawan Reuters asal Myanmar tersebut dengan hukuman tujuh tahun penjara karena melakukan investigasi pembunuhan Muslim Rohingya oleh petugas keamanan Myanmar.

Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi, dengan hukuman maksimal 14 tahun penjara selama melakukan investigasi pembunuhan 10 pria Rohingya di negara bagian Rakhine.

Hakim Ye Lwin dari Pengadilan Distrik Utara Yangon mengatakan, masing-masing jurnalis dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Mereka dinyatakan bersalah mendapatkan dan memiliki dokumen rahasia negara yang mungkin mereka serahkan ke kelompok-kelompok pemberontak yang berperang melawan pemerintah. 

Adapaun kedua wartawan tersebut mengatakan kepada kuasa hukumnya bahwa setelah ditangkap polisi mereka kemudian disekap. Selama disekap, mereka tak diperbolehkan melakukan komunikasi selama dua minggu. Selain kurang tidur, mereka juga dipaksa berlutut selama berjam-jam untuk diinterogasi. 

Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500