Foto: Google Map

Perjalanan Tajudin, Penjual Cobek yang Mengadu ke MK

Estimasi Baca:
Sabtu, 21 Okt 2017 04:00:08 WIB

Kriminologi.id - Tajudin bin Tatang Rusmana, seorang penjual cobek asal Kampung Pojok, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tidak dapat memenuhi permintaan kedua keponakannya. Dua keponakan Tajudin, yaitu Cepi Nurjaman yang berusia 15 tahun dan Dendi Darmawan yang berusia 14 tahun, meminta bantuan uang.

Karena Tajudin tak memberikan uang, keduanya kemudian meminta agar membantu Tajudin berjualan cobek. Alhasil, Tajudin memberikan pekerjaan kepada kedua keponakannya itu karena dirinya tidak dapat memberikan bantuan uang.

Namun, Tajudin justru dituduh melakukan eksploitasi terhadap anak di bawah umur dan didakwa dengan dua pasal, yaitu Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Pasal 2 ayat (1) UU Perdagangan Orang.

BACA: MK Tolak Uji Materi UU Perdagangan Orang yang Diajukan Penjual Cobek

Tajudin kemudian menjadi terpidana dan sempat menjalani hukuman penjara selama 9 bulan atas dakwaan mempekerjakan anak di bawah umur. Tajudin akhirnya menghirup udara bebas pada tanggal 14 Januari 2017 karena tidak terbukti bersalah atas dakwaan tersebut.

Kejamnya kriminalisasi terhadap Tajudin tampaknya tidak selesai sampai di situ karena pihak kejaksaan kemudian melakukan kasasi atas vonis bebas itu. Dia hanyalah seorang penjual cobek yang membantu kedua keponakannya. 

Tak teriman dengan itu, Tajudin pun mengadu kepada Mahkamah Konstitusi karena merasa telah dikriminalisasi dengan menggunakan Pasal 76I UU No. 35/2014 Perlindungan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) UU Perdagangan Orang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dibantu kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten, Tajudin menilai dua pasal yang menjadi dasar untuk mendakwanya bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945.

BACA: Bareskrim Ringkus Sindikat Perdagangan Anak Indonesia ke Suriah

Namun lagi-lagi, pendapat Mahkamah dengan berbagai pertimbangan, amar putusan MK menyatakan menolak permohonan Tajudin karena tergolong tidak beralasan menurut hukum.

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul dalam sidang menyebutkan bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan instrumen untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

BACA: KPAI Desak Polisi Selidiki Dugaan Gadai Anak di Koja

Oleh sebab itu, undang-undang atau pasal a quo menjadi instrumen yang berfungsi untuk melindungi segenap warga Indonesia.

Tindak pidana ini mempunyai karakteristik khusus karena melibatkan aspek kompleks serta melintasi batas-batas negara yang dilakukan dengan organisasi yang rapi dan tertutup, kata Hakim Konstitusi Manahan Sitompul ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mengenai permohonan Tajudin terkait dengan Pasal 76I UU Perlindungan Anak, Mahkamah melihat pemohon mencampuradukkan logika dan argumentasi kasus konkret yang dihadapi pemohon dengan persoalan konstitusionalitas undang-undang, dalam hal ini adalah UU Perlindungan Anak.

Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa harus dibedakan antara persoalan konstitusionalitas suatu norma undang-undang dan penerapan norma undang-undang.

Selain itu, Mahkamah menyebutkan tidak ada korelasi ataupun relevansi dari dalil pemohon tersebut sebab Pasal 76I UU Perlindungan Anak tidak menghalangi atau menghambat atau membatasi hak orang atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

BACA: Polda Jatim Ungkap Prostitusi Online, Mahasiswi Jadi Mucikari

Mahkamah juga berpendapat jika pemohon menganggap Pasal 76I UU Perlindungan Anak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, berarti pemohon beranggapan bahwa mengeksploitasi anak secara ekonomi adalah bagian dari hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penalaran Pemohon ini dinilai oleh Mahkamah absurd.

Dalil Tajudin selaku pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum sebagaimana diucapkan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah juga berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas undang-undang, melainkan implementasi dari undang-undang itu sendiri.

Apabila dalam suatu kasus konkret seseorang dipidana karena terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 76I UU Perlindungan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) UU Perdagangan Orang, hal itu bukan berarti pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah. Hal itu dinilai Mahkamah karena hakim menilai bahwa dalam kasus tersebut, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

BACA: Baca Ini Sebelum Terbuai Janji Mafia Perdagangan Orang

Penilaian hakim demikian dikatakan Palguna tidak dapat dicampuri oleh Mahkamah. Dalam pertimbangannya Mahkamah menjelaskan bahwa jika orang yang bersangkutan merasa tidak bersalah, sistem peradilan pidana telah menyediakan upaya hukum melalui upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, hingga upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali.

Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya yang berada dalam lingkungan peradilan umum, kata Palguna.

Permohonan Tajudin memang ditolak MK karena bukanlah persoalan konstitusionalitas dari suatu norma atau ketentuan dalam undang-undang, melainkan persoalan Tajudin adalah masalah kemanusiaan yang seharusnya mendapatkan perhatian.

Bila setiap orang tua dari keluarga miskin mendapatkan bantuan dari anak atau keluarganya yang berusia di bawah 17 tahun dalam mencari nafkah, berapa banyak orang miskin di negeri ini yang harus mendekam di penjara seperti Tajudin.

Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500