Politikus PKS Yudi Widiana Adia. Foto: Antara

Politikus PKS Yudi Widiana Dihukum 9 Tahun Bui, Hak Politiknya Dicabut

Estimasi Baca:
Rabu, 21 Mar 2018 18:43:12 WIB

Kriminologi.id - Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia divonis sembilan tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain dipenjara, hukuman Yudi juga ditambah yakni pencabutan hak politik.

Yudi mendapat vonis tersebut karena terbukti menerima suap senilai Rp 6,5 miliar dan US$ 354.300 atau senilai total Rp 11,5 miliar terkait program aspirasi DPR.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Yudi Widiana Adia secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua," kata ketua majelis hakim Hastoko saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018.

Majelis hakim yang terdiri dari Hastoko, Mas'ud, Haryono, Sigit Binaji dan Titik Sansiwi juga mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk mencabut hak politik Yudi Widiana selama lima tahun.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan jabatan selama 5 tahun setelah pidana pokoknya," kata hakim Hastoko.

Vonis tersebut sedikit lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta agar Yudi divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dengan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya.

Yudi dinilai terbukti dalam dua dakwaan yaitu dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama, yaitu pasal 12 huruf b dan pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 KUHP.

Dalam dakwaan pertama, Yudi selaku anggota Komisi V DPR 2014-2019 bersama-sama dengan Muhammad Kurniawan Eka Nugraha telah menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 2 miliar dan Rp 2 miliar dalam bentuk rupiah dan dolar AS dari Sok Kok Seng alias Aseng selaku Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa.

Kurniawan adalah mantan staf honorer fraksi PKS di Komisi V. Pada April 2014, Kurniawan menyampaikan Aseng minta beberapa proyek agar dijadikan "program aspirasi" Yudi.

Uang itu diberikan karena Yudi telah menyalurkan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX (BPJN IX) Maluku dan Maluku Utara sebagai program aspirasi Yudi.

Dalam dakwaan kedua, Yudi dinilai terbukti menerima Rp 2,5 miliar dan 354.300 dolar AS atau sekitar Rp 7,5 miliar dari Aseng karena akan menyampaikan usulan "program aspirasi" yang akan dilaksanakan oleh Aseng.

Pada Mei 2015, Kurniawan memberitahu jatah milik Yudi antara Rp 100-150 miliar untuk mengajukan usulan "program aspirasi" di Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Aseng lalu mengirimkan kepada Kurniawan mengenai nama kegiatan dan nilai proyek usulan "program aspirasi" yaitu pembangunan jalan 

Atas putusan itu, Kurniawan dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir. "Saya akan pikir-pikir," kata Kurniawan. Masa pikir-pikir itu adalah selama 7 hari sejak putusan dibacakan. MG

KOMENTAR
500/500