Ilustrasi vonis. Foto: Pixabay.com

Pungli Izin Lapak, Kepala Pasar Sayang-sayang Divonis 8 Bulan Bui

Estimasi Baca:
Rabu, 17 Jan 2018 16:00:23 WIB

Kriminologi.id - Mantan Kepala Pasar Sayang-sayang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muzzakir divonis pidana penjara 8 bulan dan denda Rp10 juta subsidair satu bulan kurungan.

Muzzakir yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli terbukti secara sah melakukan pungutan liar dalam pengurusan izin lapak dari pedagang senilai Rp 2,5 juta.

"Oleh karenanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama delapan bulan dan denda Rp 10 juta. Jika terdakwa tidak dapat membayarkan denda hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka wajib menggantikannya dengan kurungan tambahan selama satu bulan," kata Ketua Majelis Hakim Ferdinand M Leander di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram, Rabu, 17 Januari 2018.

Baca: Dinas Pendidikan Ancam Pidanakan Kepsek Pelaku Pungli

Menurut hakim, Muzzakir yang belum lama menjabat sebagai Kepala Pasar Sayang-sayang dinyatakan telah melanggar Pasal 12e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 5/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Dalam aturan Perwal Kota Mataram, telah diatur tentang tata cara pengajuan izin pemakaian dan ketentuan yang harus dipenuhi pedagang, yakni dengan mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota Mataram melalui Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Koa Mataram.

Baca: Pungli Uji Kir Bertahun-tahun, PNS di Jogja Akan Dipecat

Untuk mengurus perizinannya, pemerintah dalam pelayanannya kepada para pedagang tidak melakukan pungutan biaya, melainkan gratis. Namun setelah izin terbit, pedagang wajib mengeluarkan biaya sewa berdasarkan luas lapak.

Lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan bahwa vonis pidana yang diberikan telah merujuk pada Pasal 12 a Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Karena nominal korupsinya kurang dari Rp 5 juta, merujuk pada 'ultra petita', maka putusannya kami berikan delapan bulan penjara," ujarnya.

Baca: Pungli Warga, Kepala Sekolah dan Ketua RW Ditangkap

Usai mendengar vonis dibacakan, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Beni Bakari, menyatakan bahwa kliennya telah menerima putusan tersebut dan memutuskan untuk tidak mengajukan upaya hukum lanjutan.

"Kami menerima dan siap menjalani sisa masa hukumannya yang tinggal dua bulan lagi," kata Beni.

KOMENTAR
500/500