Suasana persidangan kasus suap BPK. Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

Suap BPK, 2 Pejabat Kemendes Divonis 1,5 Tahun Penjara

Estimasi Baca:
Rabu, 25 Okt 2017 20:01:33 WIB

Kriminologi.id - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Menurut hakim, Sugito terbukti memberikan suap senilai Rp 240 juta kepada audtior Badan Pemeriksa Keuangan agar Kemendes PDTT mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Sugito terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp100 juta dengan kententuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," kata Ketua Majelis Hakim PN Tipikor, Jakarta, Diah Siti Basariah, Rabu, 25 Oktober 2017.

Sedangkan bawahan Sugito, Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo juga divonis bersalah dalam kasus yang sama.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Jarot Budi Prabowo terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ditambah denda sebesar Rp 75 juta dengan kententuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," kata Diah.

Baca: Kasus Suap Auditor BPK, Dua Pejabat Kemendes Dituntut 2 Tahun Bui

Vonis itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut agar Sugito divonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp 250 subsidair 6 bulan kurungan. Sementara Jarot dituntut 2 tahun ditambah denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jota pasal 64 ayat ke-1 KUHP.

Majelis hakim yang terdiri atas Diah Siti Basariah, Ibnu Basuki Wibowo, Hastoko, Sofialdi dan Sigit Herman Binaji menyatakan bahwa perbuatan keduanya dianggap malah memperburuk citra inspektorat.

"Perbuatan terdakwa semakin menguatkan persepsi publik bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat belum optimal melakukan tugas untuk mengawasi jalannya pemerintah dan malah jadi bagian permasalahan," tambah hakim Diah.

Baca: Auditor BPK Minta KPK Kembalikan Uang Rp 1,154 Miliar

Menanggapi vonis itu, Sugito dan Jarot menerima putusan. Sementara, jaksa KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

"Saya selaku terdakwa menerima putusan mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim termasuk JPU, saya menerima putusan,"kata Sugito.

Dalam kasus suap auditor BPK ini, Sugito dan Jarot Budi Prabowo memberikan Rp 240 juta secara bertahap kepada Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri selaku penanggung jawab pemeriksaan laporan keuangan TA 2016 Kemendes PDTT dan Wakil Penanggung Jawab merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Auditorat III. B Ali Sadli.

Pemberian suap diawali pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016 dengan masa tugas 60 hari mulai 23 Januari-17 April 2017 di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Baca: Ahmad Erani Yustika Diduga Tahu Patungan Suap Aduditor BPK

Pada akhir April 2017, Sugito dan Anwar Sanusi bertemu dengan Ketua Sub Tim 1 Pemeriksa BPK Choirul Anam yang menginformasikan bahwa Kemendes PDTT akan memperoleh Opini WTP dan menyarankan agar Rochmadi dan Ali Sadli diberi sejumlah uang dengan mengatakan "Itu Pak Ali dan Pak Rochmadi tolong atensinya" yaitu sekitar Rp 250 juta.
MG

Reporter: Dimeitri Marilyn
Penulis: Marselinus Gual
Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500