Suap Dirjen Hubla, Komisaris PT Adhiguna Keruktama Dihukum 4 Tahun Bui

Estimasi Baca :

Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan, Foto: Ist/Antaranews.com - Kriminologi.id
Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan, Foto: Ist/Antaranews.com

Kriminologi.id - Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 5 bulan kurungan. Hukuman ini dijatuhkan karena Adi terbukti menyuap Direktur Jenderal Perhubungan (Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono sebesar Rp 2,3 miliar.

Suap diberikan karena Antonius telah menyetujui penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I Tanjung Emas Semarang yang dilaksanakan PT Adiguna Keruktama.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adi Putra Kurniawan dengan pidana penjara selama 4 tahun ditambah denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan," kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.

Baca: Suap Ditjen Hubla, Komisaris PT Adhiguna Keruktama Dituntut 4 Tahun

Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Adi Putra divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hakim yang terdiri dari Zaifuddin Zuhri, Mafudin, Sunarso, Ugo dan Titi Sansiwi tersebut juga menolak permohonan Adi untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum alias "justice collaborator".

"Karena terdakwa adalah pelaku utama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2011 menurut majelis permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan," tambah Saifuddin.

Baca: Suap Dirjen Hubla, Auditor BPK Minta Satu Persen Untuk WTP

Hakim juga menolak membuka sejumlah rekening Adi Putra yang diblokir KPK karena masih digunakan untuk perkara lain.

"Hal yang memberatkan, modus operandi pemberian suap yang dilakukan terdakwa tergolong relatif baru dan jarang terjadi dengan cara menggunakan sarana perbankan (ATM) yang dapat mempersulit proses pengungkapan tindak pidana oleh aparat penegak hukum serta dikhawatirkan dapat diikuti oleh pelaku lainnya. Perbuatan terdakwa bisa menghambat upaya pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan reformasi birokrasi," tutur hakim Zaifuddin. 

Baca Selengkapnya

Home Investigasi Vonis Suap Dirjen Hubla, Komisaris PT Adhiguna Keruktama Dihukum 4 Tahun Bui

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu