Ilustrasi vonis hakim, Foto: Istimewa

Terdakwa Korupsi Bantuan Pendidikan Divonis 2 Tahun Bui

Estimasi Baca:
Selasa, 28 Nov 2017 08:05:15 WIB

Kriminologi.id - Arifudin, terdakwa korupsi bantuan pendidikan pada program Block Grant SMA untuk pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, divonis 2 tahun 3 bulan penjara, Senin, 27 November 2017.

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri (PN) Palu, juga memerintahkan bagi terdakwa membayar denda Rp 50 juta dengan subsidair dua bulan kurungan, akibat kerugian Negara senilai Rp 184,7 juta.

Vonis majelis hakim lebih tinggi tiga bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni tuntutan dua tahun pidana penjara, membayar denda Rp 50 juta dengan subsidair 3 bulan kurungan.

Baca: Perkosa Dua Wanita 24 Tahun Lalu, Pria ini Divonis Mati

Dalam amar putusannya, Ketua majelis hakim Erianto Siagian menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Salah satu pertimbangan Erianto, yakni pemasangan jaringan instalasi komputer, guna keperluan laboratorium pada sekolah tersebut, tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab.

Usai membacakan putusannya, baik terdakwa dan penasehat hukumnya Khaidir serta JPU Farhan, menyatakan menerima putusan majelis hakim tersebut.

Baca: Kasus Pemalsuan HGB, Hakim Vonis Lepas Pemilik Mal di Padang

Pada 2010 sejumlah SMA Negeri dan swasta di Kabupaten Parimo menerima bantuan dengan total Rp7,3 miliar, dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menegah Atas dan Direktorat Jenderal Manajeman Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.

Sesuai pedoman pelaksanaan block grant, pekerjaan dilakukan dengan cara swakelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu masing-masing kepala sekolah (Kepsek). Abdul Haris selaku Pengawas di Dinas Pendidikan, Parimo, mengambil alih pengadaan peralatan TIK, dengan cara mengatur, mengarahkan dan menunjuk rekanan.

Abdul Haris sendiri sudah lebih dulu disidangkan dan telah dijatuhi vonis penjara.

Terdakwa kemudian meminjam CV Bineka Karya dari Rudolf Richar sebagai rekanan, lalu mengunjungi tiga SMA di Parimo, yakni SMAN 1 Torue, SMA Saraswati dan SMA GPID, untuk menawarkan sebagai mitra kerja.

Selanjutnya terjadilah kesepakatan dengan salah satu sekolah, yaitu SMAN 1 Torue. Berdasarkan pemeriksaan saksi ahli komputer, peralatan TIK yang diadakan tidak memenuhi spesifikasi, dan ada selisih harga yang tertera dalam RAB dengan harga pasaran. AN

Penulis: Adryan Novandia
Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500