Dok. Walikota Malang Mochamad Anton. Foto: Ist/Kriminologi.id

Terima Vonis 2 Tahun, Wali Kota Malang Akui Teledor

Estimasi Baca:
Jumat, 10 Ags 2018 13:30:37 WIB

Kriminologi.id - Majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara kepada Wali Kota Malang nonaktif Muhammad Anton dalam kasus suap pembahasan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Majelis hakim juga menambah vonis untuk Anton dengan pencabutan hak politik selama 2 tahun.

"Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah. Terdakwa juga dicabut hak politiknya selama dua tahun terhitung setelah menjalani masa hukuman," kata Ketua majelis hakim Unggul Warso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat, 10 Agustus 2018.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut pria yang kerap disapa Abah Anton itu dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara serta pencabutan hak politik selama 4 tahun.

Atas vonis tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya Harris Fajar Kustaryo menyatakan menerima vonis dan tidak mengajukan banding.

"Pertimbangannya, Abah orangnya tidak bertele-tele. Karena dalam pembelaan disebutkan kalau apapun yang dilakukan bawahan maka pimpinan bertanggung jawab, dan Abah merasa teledor dalam hal pengawasan," kata Harris.

Berbeda dengan terdakwa, Jaksa KPK Arif Suhermanto mengaku akan pikir-pikir dengan vonis tersebut. Keputusan selanjutnya akan menunggu hasil koordinasi Jaksa dengan pimpinan KPK.

"Intinya pertimbangan yuridis diambil hakim, dan akan didiskusikan dengan pimpinan KPK mengingat putusan tersebut di bawah tuntutan," katanya.

Kasus yang menjerat Anton bermula dari pengembangan perkara dugaan suap pembahasan APBD perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015. Berdasarkan pengembangan itu, KPK menemukan bukti penerimaan suap. 

Anton dianggap bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diduga memberi hadiah atau janji kepada belasan anggota DPRD untuk pembahasan dan pengesahan APBD-P Pemkot Malang.

Redaktur: Reza Yunanto
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500