Ilustrasi: Uang suap Foto: Pixabay.com

Tilap Uang PTPN, Anggota DPRD Kuantan Singingi Arlimus Dibui 6 Tahun 

Estimasi Baca:
Selasa, 3 Apr 2018 21:35:56 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Arlimus, divonis penjara selama enam tahun terkait sertifikasi lahan.

Kriminologi.id - Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Arlimus, divonis penjara selama enam tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Pekanbaru. Vonis terhadap Arlimus itu karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana sertifikat lahan.

Ketua Mejelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Toni Irfan, mengatakan Arlimus terbukti melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Arlimus selama enam tahun," kata Hakim Toni Irfan di Pekanbaru, Riau, pada Selasa, 3 April 2018. 

Selain pidana penjara, majelis hakim turut menghukum Arlimus dengan denda sebesar Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar subsider dua tahun kurungan.

"Setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita untuk mengganti kerugian negara. Kalau tidak ada, hukuman itu juga bisa diganti dengan penjara selama dua tahun," ujar majelis hakim.

Menanggapi putusan tersebut, Arlimus mengambil langkah pikir-pikir. Hal serupa juga dilakukan Jaksa Penuntut Umum, Jhon Leonardo Hutagalung, yang sebelumnya menuntut Arlimus dengan penjara selama 6 tahun 10 bulan penjara, denda Rp 200 juta atau subsider 4 bulan kurungan. JPU juga menuntut membayar uang pengganti kerugian negara Rp 900 juta atau kurungan selama 3 tahun 5 bulan.

Dalam dakwaan Jaksa, perbuatan korupsi Arlimus diketahui terjadi pada 2010. Saat itu, dia yang juga merupakan mantan Ketua Koperasi Siampo Pelangi Cerenti melakukan penyelewengan dana pengurusan sertifikat lahan perkebunan sawit yang bermitra dengan PTPN V Pekanbaru.

Rencana itu berawal pada Januari 2004, masyarakat Desa Pesikaian, Kecamatan Cerenti, menyetujui tanah ulayat seluas 4.000 hektare dijadikan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan atau plasma dengan PTPN V Pekanbaru.

Setelah memperoleh persetujuan, PTPN V kemudian mengucurkan dana kepada pihak Koperasi Siampo Pelangi sebesar Rp 1,2 miliar untuk pengurusan sertifikat kebun. Pengurusan sertifikat itu rencananya bakal dikerjakan oleh Arlimus bersama Khairul Saleh, yang kini masih buron. 
Namun, dari seluruh lahan itu, sekitar 200 persil lahan ternyata masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), sehingga tak bisa dikeluarkan sertifikatnya.

Karena kendaala itu, seharusnya Arlimus mengembalikan uang Rp 1,2 miliar milik PTPN V Pekanbaru. Tapi, terdakwa malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Hal itu pun menjadi temuan jaksa lantaran duit bersumber dari negara. 

Penulis: Tito Dirhantoro
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500