Ilustrasi tuntutan jaksa. Foto: Pixabay

Vonis 5,5 Tahun Untuk Koruptor yang Rugikan Negara Rp 2 Miliar

Estimasi Baca:
Senin, 20 Ags 2018 23:45:01 WIB

Kriminologi.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru menjatuhkan vonis lima tahun enam bulan penjara kepada Taufik dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Sungai Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang dipimpin Hakim Bambang Myanto dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Senin, 20 Agustus 2018.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Taufiq dengan pidana penjara lima tahun dan enam bulan penjara," ujar majelis hakim Bambang Myanto, didampingi hakim anggota Toni Irfan dan Suryadi.

Selain pidana penjara, Taufik yang juga mantan Direktur Utama PT Ramadhan Raya selaku perusahaan penyedia barang dan jasa dalam pembangunan jembatan tahun jamak hingga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 2 miliar tersebut dibebankan membayar denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Sementara itu, dalam persidangan yang sama namun dilakukan terpisah tersebut, majelis hakim turut menjatuhkan vonis bersalah kepada dua terdakwa lainnya.

Keduanya adalah Direktur PT Ramadhan Raya Herli Rani dan seorang pihak wiraswasta, Mifta. Dalam putusannya, Hakim Bambang Myanto menjatuhkan vonis lebih ringan yakni empat tahun enam bulan penjara kepada kedua terdakwa di atas.

Dalam amar putusannya, Hakim menilai ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain 4,5 tahun penjara, Herli Rani juga divonis membayar denda denda Rp 200 juta atau subsider tiga bulan kurungan. Beda dengan Taufiq, Herli turut dikenakan hukuman membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 50 juta atau penjara selama satu bulan.

Sementara terdakwa Mifta juga dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun dan denda Rp 200 juta atau subsidair tiga bulan kurungan. Selain itu, ia juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara lebih besar, yakni Rp 134.200.000.

"Uang pengganti itu dengan ketentuan, satu bulan setelah putusan inkrah dan terdakwa tak sanggup membayar, maka harta benda disita untuk mengganti kerugian. Bila tak ada harta, dapat diganti kurungan selama dua bulan," kata Bambang.

Atas putusan tersebut, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah banding atau tidak. Hal sama juga dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Teguh Prayogi.

"Saudara (terdakwa) punya waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. Kalau lebih dari waktu ditentukan dan tidak mengajukan banding, berarti menerima (putusan)," ujar Bambang.

Sebelumnya, JPU menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman berbeda. Terdakwa Mifta dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun penjara, denda Rp 200 juta atau subsider enam bulan penjara.

Selain penjara dan denda, JPU juga menuntut Mifta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 134.200.000. Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita untuk mengganti kerugian negara atau diganti dengan kurungan selama satu tahun.

Sementara terdakwa Herli Rani dituntut dengan hukuman 6,5 tahun penjara dan Taufiq dengan penjara selama tujuh tahun. Kedua terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti masing-masing Rp 200 juta atau subsider enam bulan penjara.

Berbeda dengan terdakwa Mifta, baik Herli Rani dan Taufiq tidak dibebankan membayar yang pengganti kerugian negara.

Perlu diketahui, proyek ini sendiri sebelumnya dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir melalui tahun jamak sejak 2011-2014.

Dalam pelaksanaannya, terjadi penyimpangan. Proyek tidak sesuai bestek sehingga menimbulkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 2,1 miliar.

Dalam perkara ini, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Inhil kembali menetapkan 6 tersangka baru, selain tiga terdakwa diatas. Dua di antaranya, yaitu BS dan RD yang merupakan kontraktor dari PT Bonai Riau Jaya selaku rekanan pembangunan Jembatan Enok pada tahun 2012 dengan kerugian negara Rp1.887.306.309. Juga ada HF alias HD yang merupakan kontraktor yang meminjam perusahaan (PT Bona Riau Raya).

Sementara tiga lainnya antara lain yaitu, KR, ES dan MH, merupakan pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ditetapkan sebagai tersangka pada proyek pembangunan Jembatan Enok tahun 2013.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500