Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan dirinya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10). Foto: Setkab.go.id

5 Serangan Beruntun kepada Anies Baswedan, dari Bawaslu Hingga KPK

Estimasi Baca:
Rabu, 7 Mar 2018 19:03:45 WIB

Kriminologi.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dilaporkan oleh Jack Boyd Lapian ke Polda Metro Jaya terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Pasalnya langkah hukum yang ditempuh Jack karena begitu banyak orang dirugikan akibat penerapan kebijakan tersebut.

Jack juga telah menutup rapat jalan mediasi dalam menyelasaikan permasalahan ini. Jack juga mengaku kepada kriminologi, telah menyertakan hasil investigasi situasi lalu lintas di ruas Jalan Jatibaru Raya yang ditutup dalam laporannya.

Baca: Tutup Jalan Tanah Abang, Anies Baswedan Dipolisikan Jack Lapian

Infografik Riwayat Gugatan Hukum Anies Baswedan. Infografik: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Rupanya Anies Baswedan tidak sekali ini saja dilaporkan ke pihak berwajib. Menurut penelusuran kriminologi, setidaknya 5 serangan beruntut yang mengarah ke Anies Baswedan sebagai berikut:

1. Dugaan Menjadi Makelar Proyek Kementerian Kominfo

Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melaporkan Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Januari 2017. Kamerad menduga Anies menjadi makelar dalam proyek-proyek Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pada saat itu, Menteri Komunikasi dan Informasi dijabat oleh Tifatul Sembiring yang diketahui memiliki kedekatan personal dengan Anies Baswedan. Salah satu praktik makelar proyek yang diduga dilakukan Anies adalah proyek Desa Berdering pada tahun 2012, kala itu Anies masih menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina.

Kamerad mengaku menemukan bukti transfer yang dilakukan Yudi Setiawan kepada Abdillah Rasyid Baswedan senilai Rp 5 miliar dan di dalam bukti transfer dijelaskan dalam keterangan bahwa itu adalah fee proyek VSAT.

Akan tetapi, KPK melalui juru bicaranya Febri Diansyah masih mengumpulkan bukti-bukti dan jika ada kewenangan akan melakukan penindakan terhadap kasus itu. Posisi Anies dalam laporan tersebut sebagai Rektor Universitas Paramadina dan bukan penyelenggara negara.

Baca: Alasan Tegas Jack Lapian Tak Mau Mediasi dengan Anies Baswedan

2. Dugaan Money Politics dalam Kampanye

Saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada 9 Maret 2017 Tim Advokasi Jakarta Bersih melaporkan Anies Baswedan atas dugaan melakukan money politic saat kampanye.

Pasangan Anies-Sandi menjanjikan dana senilai Rp 3 miliar untuk setiap RW di Jakarta. Anies menyatakan bahwa dana tersebut dapat digunakan oleh RW untuk melakukan kegiatan dan pemberdayaan. Selain itu, Anies menambahkan jika semua RW tidak akan mendapatkan dana dengan nilai besaran yang sama sebab akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing RW.

Menurut Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI), janji pemberian sejumlah dana ini kepada masyarakat mengarah pada money politics.

3. Dugaan Penyelewengan Dana Frankfurt Book Fair 2015

Pada hari yang sama saat TAJI melaporkan Anies ke Bawaslu, ternyata organisasi lain yaitu Government Against Corruption and Discrimination (GACD) juga melaporkan Anies ke KPK. GACD menduga terjadi tindak korupsi dalam penyelenggaraan pameran Frankfurt Book Fair.

Acara yang digelar pada 13-18 Oktober 2015 itu menelan dana sebesar Rp 146 miliar. GACD menilai dana yang digelontorkan begitu besar, bahkan besaran dana tersebut juga dibanding-bandingkan dengan dana yang dikeluarkan Raja Arab saat berkunjung ke Indonesia yang menghabiskan dana sekitar Rp 160 miliar.

Selain itu, GACD juga mencium adanya agenda terselubung Anies dengan menyertakan buku berjudul Amba karya Laksmi Pamuntjak dan Pulang karya Leila S. Chudori. Kedua buku tersebut berisi tentang pembasmian PKI di tahun 1965 namun tidak begitu populer di Indonesia. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi GACD, mengapa kedua karya tersebut dibawa dalam Frankfurt Book Fair.

Baca: Kebijakan Gubernur Anies Tutup Jalan Tanah Abang, Polda Periksa Dishub

4. Dugaan Korupsi Rp 23,3 T Dana Anggaran Guru

Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) bersama dengan Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan Anies Baswedan ke KPK atas dugaan over budgeting dana anggaran guru.

FMPP dan TAJI melaporkan dugaan tersebut pada April 2017, sedangkan peristiwa yang dimaksud terjadi saat Anies masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Anggaran senilai Rp 23,3 triliun diperuntukkan sebagai dana tunjangan profesi guru di seluruh Indonesia. Nilai tersebut dianggap terlalu besar atau over budgeting sebab jumlah anggaran untuk guru yang tersertifikasi tidak sebanyak itu.

5. Dugaan Diskriminasi Ras dalam Ucapan Pribumi

Sehari menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 17 Oktober 2017. Laporan ini terkait dengan ucapan Gubernur Anies saat memberikan pidato perdananya di Balai Kota DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017.

Adalah Jack Boyd Lapian yang melaporkan kasus ini. Jack Boyd Lapian yang didampingi oleh organisasi Banteng Muda Indonesia menganggap ucapan Anies yang menggunakan kata “Pribumi” dianggap diskriminatif terhadap ras dan etnis tertentu.

Indonesia sendiri telah memiliki aturan yang jelas terkait Penghapusan Ras dan Etnis yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Selain itu, kata pribumi dan non-pribumi sendiri telah dilarang penggunaannya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998. 

Baca: Jack Lapian Tantang Anies Baswedan, dari Pribumi hingga Tutup Jalan

Oleh karena itu, pemilihan diksi “Pribumi” oleh Anies diduga memiliki unsur tindak pidana. Semenjak berstatus calon Gubernur DKI Jakarta hingga resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, sosok Anies Baswedan tidak lepas dari pembicaraan publik.

Beberapa celotehan dan kebijakannya hampir selalu mendapatkan begitu banyak respon baik positif maupun negatif dari masyarakat. SM

KOMENTAR
500/500