Foto: Siti Masitha Soeparno/Kriminologi.id

Bukan Siti Mashita, Pejabat Mana yang Paling Jago Korupsi?

Estimasi Baca:
Rabu, 30 Ags 2017 14:11:13 WIB

Kriminologi.id - Tertangkapnya kepala daerah dalam dugaan korupsi kembali mengejutkan publik. Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha Soeparno tertangkap basah menerima suap terkait pengadaan alat-alat kesehatan dalam operasi tangkap tangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa malam, 29 Agustus 2017.

Penangkapan Siti Masitha menambah panjang deretan kepala daerah yang dicokok penyidik Komisi Antirasuah. Sebelumnya, April 2016, KPK menangkap Bupati Ojang Sohandi karena diduga memberikan suap Rp 528 juta kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus korupsi anggaran BPJS Kabupaten Subang tahun 2014.

Baca: KPK OTT Lagi, Giliran Wali Kota Tegal Siti Masitha Disergap

Sepanjang 2016 saja setidaknya sepuluh kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Daerah dan pusat belum berubah secara signifikan. Yang hanya beberapa kilometer dari Bandung saja terlibat korupsi, bagaimana yang ada di ujung Timur dan Barat?" kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada media nasional.

Lantas benarkah kepala daerah dan pejabat wilayah paling rentan dalam sejumlah korupsi? Berdasarkan data yang diolah dari hasil penanganan perkara di KPK sejak 2004 sampai Juni 2017, justru para pejabat dan politikus dalam pemerintahan pusat yang mencetak rekor tertinggi soal jago-jagoan menilep uang negara.

Baca: Ditanya Asal Rp 20,74 Miliar, Dirjen Hubla Non Aktif Pilih Bungkam

Dalam periode 13 tahun berdirinya lembaga itu, KPK sudah melakukan penyelidikan kasus korupsi dengan rincian, yakni penyelidikan 896 perkara, penyidikan 618 perkara, penuntutan 506 perkara, inkracht 428 perkara, dan eksekusi 454 perkara. Berdasarkan data tersebut, wilayah dengan kasus korupsi tertinggi adalah pemerintahan pusat.

Para pejabat yang jago korup itu berasal dari kementerian atau lembaga negara. Tercatat 262 kasus yang terjadi di wilayah kementerian atau lembaga pemerintahan sejak 2004-2017. Sedangkan kasus korupsi tertinggi kedua berada di wilayah pemerintah kabupaten atau kota. Terdapat 132 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten atau kota sejak 2004-2017.

Baca: Suap E-KTP: Elza Syarif Sebut Akbar Faizal Panik

Sedangkan posisi ketiga adalah koruptor yang memegang wilayah pemerintahan di provinsi. Terdapat 94 kasus yang terjadi di wilayah pemerintah provinsi sejak 2004-2017. Jenis korupsi terbanyak adalah penyuapan dengan 340 kasus, disusul pengadaan barang atau jasa sebanyak 164 kasus lalu penyalahgunaan anggaran sebanyak 46 kasus. BC

KOMENTAR
500/500