Deretan Korupsi Massal Wakil Rakyat, DPRD Sumut Pegang Rekor Terbanyak

Estimasi Baca :

Ilustrasi suap. Ilustrasi: Ist/Kriminoogi.id - Kriminologi.id
Ilustrasi suap. Ilustrasi: Ist/Kriminologi.id

Kriminologi.id - Sejak akhir Maret, suasana DPRD Kota Malang dikabarkan mulai lengang karena 19 anggota dewan yang terhormat itu ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belasan wakil rakyat termasuk ketua DPRD dan unsur pimpinannya itu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. 

Korupsi berjamaah yang dilakukan anggota dewan yang terhormat bukan saja terjadi di kota Apel saja.  Tiga daerah ini juga mengalami kasus serupa, anggotanya ditangkap KPK. Yakni DPRD Sumatera Utara (Sumut), Musi Banyuasin (Muba) dan Riau yang anggotanya juga pernah ditetapkan sebagai tersangka secara massal oleh KPK.

Infografik Deretan Korupsi Massal oleh Wakil Rakyat. Infografik: Amin H. A; Bakki/Kriminologi.id
Infografik Deretan Korupsi Massal oleh Wakil Rakyat. Infografik: Amin H. A; Bakki/Kriminologi.id

DPRD Sumut mencetak rekor buruk wakil rakyatnya paling banyak ditetapkan sebagai tersangka. Berikut Kriminologi.id merangkum kasus korupsi massal yang dilakukan anggota DPRD tersebut:

1. DRPD Sumatera Utara, 38 Anggota Terjerat Korupsi

Sebanyak 38 anggota DPRD Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho selaku mantan Gubernur Sumut. Penetapan tersebut sesuai dengan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 28 Maret 2018 untuk 38 anggota DPR Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Kasus ini merupakan pengembangan kaus uang ketok APBD Sumut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta maupun Pengadilan Tipikor Sumut. Adapun tersangka utama dalam kasus ini, yakni Gatot Pujo Nugroho, telah divonis selama 6 tahun penjara dan denda Rp 200 jua subsider 4 bulan kurungan.

Dalam kasus tersebut, KPK memeriksa anggota dan mantan anggota DPRD Sumut pada akhir Januari 2018. Pemeriksaan itu merupakan gelombang ketiga untuk kasus gratifikasi dari Gatot Pujo Nugroho. Dua pemeriksaan sebelumnya telah digelar di Medan dan Jakarta pada 2015 dan 2016.

Adapun kasus suap yang menjerat 38 anggota DPRD tersebut pertama terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut. Kedua, persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014.

Selanjutnya, yang ketiga adalah terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

Hasil penyidikan KPK mengungkap bahwa 38 tersangka itu diduga menerima fee masing-masing sebesar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Sumut.

2. DPRD Kota Malang, 18 Anggota Terima Suap

Posisi kedua ditempati oleh DPRD Kota Malang, dengan ditetapkannya mantan Ketua DPRD dan 18 anggota DPRD periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus suap. KPK juga menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Mochammad Anton sebagai tersangka suap terkait langkah memuluskan pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015. 

Sebelumnya, pada Agustus 2017 lalu, KPK terlebih dahulu menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Kedua tersangka yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief WIcaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

Kasus ini bermula dari Jarot yang memberikan uang suap sebesar Rp 700 juta kepada Ketua DPRD Kota Malang, Arief. Sebagian uang tersebut kemudian dibagian oleh Arief kepada Wali Kota Malang Anton. Kemudian, Anton membagikan lagi uang itu kepada 18 anggota DPRD yang lain. 

Dari 18 anggota DPRD Kota Malang yang ikut ditetapkan sebagai tersangka di antaranya ada Wakil Ketua DPRD Malang, yakni HM Zainudin dan Wiwik Hendri Astuti.

Dalam kasus tersebut Anton yang saat ini juga merupakan calon Wali Kota Malang 2018-2023 itu dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara 18 anggota DPRD Kota Malang tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. DPRD Musi Banyuasin, 6 Anggota Tersangka Suap

Sebanyak 6 anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba) menjadi tersangka dan resmi ditahan KPK pada Selasa, 26 April 2016. Keenamnya menjadi tersangka kasus dugaan suap pembahasan perubahan RAPBD Muba Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Bupati 2014.

Pemkab dan DPRD diduga saling bersepakat dengan nilai suap Rp 17,5 miliar untuk memuluskan RAPBD Muba 2015 dan LKPJ 2014.

Keenam anggota DPRD itu adalah Ujang M Amin, Jaini, Parlindungan Harahap, Depy Irawan, Dear Fauzul Azim dan Lin Pebrianto. Penetapan keenam tersangka berdasarkan saksi, alat bukti, dan fakta persidangan.

Kasus suap yang turut menyeret Bupati Muba Pahri Azhari ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kediaman Bambang Karyanto (Ketua Fraksi PDI-P) pada 19 Juni 2015 saat dilakukan penyerahan sisa kesepakatan suap yang menjadi angsuran ketiga, yakni senilai Rp 2,56 miliar.

Sebelumnya, Ketua DPRD nonaktif Muba Riamon Iskandar beserta tiga rekannya sesama pimpinan DPRD, yakni Islan Hanura, Darwin AH dan Aidil Fitri, sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus ini.

4. DPRD Riau, 9 Anggotanya Terjerat Kasus Suap

Pada tahun 2012, KPK menetapkan total 15 tersangka dalam kasus suap pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON Riau 2012. Dari 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu, sebanyak 9 orang berasal dari anggota DPRD Riau.

Kasus suap ini juga turut menjerat Gubernur Riau saat itu Rusli Zainal, dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak awal Februari 2012. Rusli Zainal terbukti melakukan suap ke sejumlah anggota DPRD Riau. Rusli memerintahkan Kadispora Riau pada saat itu Lukman Abbas untuk mengontak para penggarap proyek guna menyiapkan uang pelican bagi DPRD. 

Sebelumnya, KPK juga menetapkan Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin dan dua anggota DPRD Riau, yakni M Faisal Aswan dan M Dunir, sebagai tersangka pada kasus suap dengan barang bukti uang senilai Rp 900 juta ini.

Pada 13 Juli 2012, KPK kembali menetapkan 7 anggota DPRD Riau sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus ini. Ketujuh tersangka itu adalah Adrian Ali, Abu Bakar Siddik, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Tengku Muazza, Mohammad Roem Zein dan Ruhman A. DP

Baca Selengkapnya

Home Lapor & Waspada Peta Kejahatan Deretan Korupsi Massal Wakil Rakyat, DPRD Sumut Pegang Rekor Terbanyak

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu