Ilustrasi penembakan. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Empat Negara yang Pernah Terapkan 'Extrajudicial Killing'

Estimasi Baca:
Kamis, 26 Jul 2018 05:35:19 WIB

Kriminologi.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menginstruksikan tembak mati pelaku kejahatan jalanan atau begal. Perintah itu untuk meningkatkan keamanan menjelang Asian Games 2018. Polisi memang menggelar Operasi Kewilayahan Mandiri untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sejak operasi tersebut digelar, tercatat 11 pelaku kejahatan jalanan atau begal ditembak mati polisi. Belakangan, pernyataan Kapolri dan tindakan tersebut menuai banyak kritik dari koalisi beberapa LSM seperti Imparsial,  Amnesty International Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JakartaKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), LBH Masyarakat, dan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI).

	Infografik Negara yang Pernah Terapkan Extrajudicial Killing. Infografik: Dwingga Perwira/Kriminologi.id

Menurut koalisi tersebut, tindakan yang diambil polisi menembak mati pelaku kejahatan adalah tindakan extrajudicial killing atau pembunuhan yang dilakukan di luar proses peradilan. Menurut penelusuran Kriminologi.id ternyata ada empat negara yang telah menerapkan extrajudicial killing dalam 15 tahun terakhir.

Thailand

Perdana Menteri Thailand pada 2003, Thaksin Shinawatra mencetuskan operasi Perang Terhadap Narkoba. Sehingga kepolisian dan militer diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap pengedar maupun pengguna narkoba. Inilah kemudian yang mendorong kepolisian dan militer Thailand melakukan extrajudicial killing terhadap terduga pengedar dan penyalahguna narkoba.

Seperti yang dilansir dari thenation.com, sekitar 2.500 orang tewas dalam operasi selama 2013. Pemerintah Thailand mengklaim seluruh korbannya terlibat dalam perdagangan narkoba. Akan tetapi hal ini dibantah Human Rights Watch. Dalam temuannya HRW menyatakan banyak masyarakat sipil yang turut menjadi korban tewas dalam operasi tersebut. Selanjutnya pada 2014, Office of Narcotics Control Board (ONCB) menyatakan ada 1.600 orang tewas saat menjalani penahanan di kantor polisi.

Bangladesh

Kepolisian Bangladesh pernah mencetuskan tim elite kepolisian yang bernama Rapid Action Batallion (RAB) pada 14 April 2004. Tim elite ini dibentuk untuk membasmi pelaku kejahatan dan orang-orang yang terlibat dalam kelompok teroris. Anggota tim elite ini adalah polisi pilihan dari berbagai institusi kepolisian daerah.

Tim inilah yang dituding melakukan extrajudicial killing selama melaksanakan tugasnya pada 2009. Peristiwa banyaknya korban tewas akibat RAB ini dikenal sebagai crossfire. Sempat diberitakan WikiLeaks, tim elite RAB ini dilatih militer Inggris. WikiLeaks juga sempat memberitakan sejak 2009 hingga 2010, ada sekitar 600 hingga seribu orang tewas karena diduga pelaku kejahatan maupun terlibat dalam kelompok teroris.

India

Ada dua gelombang operasi kepolisian India yang termasuk dalam tindakan extrajudicial killing. Pertama pada 2002 hingga 2008 dan gelombang kedua terjadi pada 2010 hingga 2013. Target operasi ini adalah para pelaku teroris dan para anggota geng. Orang-orang yang diduga menjadi anggota geng dan teroris bisa langsung dieksekusi kepolisian India.

National Human Rights Commission (NHRC) mencatat, banyak tuduhan palsu terhadap para korban tewas dalam tindakan extrajudicial killing tersebut. Pada 2002 hingga 2008 ada 440 kasus. Sementara pada 2010 hingga 2013 ada 550 kasus tuduhan palsu yang menewaskan korbannya.

Filipina

Rodrigo Duterte yang menjabat sebagai Presiden Filipina sejak 2016 menjadi popular di mata internasional. Pangkalnya, ia memerintahkan kepolisian dan militer menembak mati pelaku kejahatan, pengedar dan pengguna narkoba. Duterte secara tegas menyatakan perang terhadap narkoba. Walaupun mendapat kritikan keras dari dunia internasional, ia tetap mempertahankan kebijakannya.

Semenjak kebijakan tersebut diterapkan pada 2016, masyarakat tidak lagi heran melihat beberapa mayat tergeletak di pinggir jalan saat pagi hari. Menurut Human Rights Watch, diperkirakan ada sekitar 7 ribu orang tewas sejak 2016 hingga 2017.

Begitu banyak LSM internasional yang mengecam kebijakan Duterte karena mereka yakin banyak korban tidak bersalah yang tewas akibat kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan tembak mati pelaku kejahatan, pengedar dan pengguna narkoba dianggap merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), namun seperti yang dilansir dari nytimes.com Duterte menjawab. “Jika Fokus Anda Masalah HAM, Fokus Saya Adalah Kehidupan Manusia.

KOMENTAR
500/500