Ilustrasi ormas. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Enam Organisasi Terlarang di Indonesia, JAD Tidak Sendiri

Estimasi Baca:
Minggu, 5 Ags 2018 10:05:19 WIB

Kriminologi.id - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 31 Juli 2018, memutuskan membekukan organisasi Jamaah Ansharut Daulah alias JAD. Majelis hakim menyatakan JAD sebagai organisasi terlarang.

Alasannya, serangkaian aksi teror yang terjadi di Indonesia terkait lansung dengan organisasi JAD. Tak pelak, putusan tersebut menambah panjang deretan organisasi yang pernah dilarang pemerintah. 

Pelarangan dan pembubaran organisasi, baik berbentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun partai politik, sudah beberapa kali terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Berdasarkan penelurusan Kriminologi.id dari berbagai sumber, berikut beberapa organisasi lainnya yang pernah dilarang pemerintah karena dinilai bertentangan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia alias NKRI.

Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI resmi ditetapkan sebagai organisasi terlarang pada Senin, 8 Mei 2017. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, mencabut badan hukum HTI karena dinyatakan sebagai organisasi yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, keberadaan HTI pun dianggap mengancam ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Berdasarkan penilaian pemerintah, kegiatan-kegiatan yang digelar HTI sering berbenturan dengan asas dan tujuan negara sehingga menimbulkan gesekan horisontal.

Gerakan Fajar Nusantara

Gerakan Fajar Nusantara atau Gafatar resmi dilarang menjalankan kegiatan dan aktivitasnya pada 2016. Pelarangan itu ditetapkan Pemerintah melalui surat keputusan bersama yang dikeluarkan jaksa agung, menteri agama dan menteri dalam negeri.

Gafatar sendiri merupakan organisasi berbadan hukum yang sempat mendaftar ke Kementerian Dalam Negeri pada 2011 silam. Mereka mendaftar menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Beberapa aktivitasnya juga serupa ormas yang melakukan kegiatan sosial.

Namun, kebijakan pemerintah berubah ketika Gafatar membuat kamp permukiman eksklusif di Kalimantan Barat pada Januari 2016. Pembangunan itu dinilai sebagai upaya pembentukan negara baru di dalam tubuh NKRI. Atas pembangunan itu pula, pimpinan mereka, Ahmad Musadeq, Andri Cahya, dan Mahful Muis Tumanurung ditangkap dan diproses hukum.

Partai Rakyat Demokratik

Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan organisasi berbasis politik yang berdiri hanya seumur jagung. Resmi dibentuk pada 15 April 1996 di Sleman, Yogyakarta. Partai ini pertama kali menggunakan nama Persatuan Rakyat Demokratik. Organisasi ini kemudian bertransformasi menjadi Partai Demokratik.

Saat itu, pemerintah Orde Baru melakukan penindasan terhadap PRD yang dinilai sebagai organisasi berideologi komunis dan bertentangan dengan tujuan negara. 

Akhir dari riwayat organisasi ini berawal pada 27 Juli 1996, di mana saat itu terjadi penyerangan terhadap markas PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. PRD menjadi pihak yang dikambinghitamkan oleh pemerintah Orde Baru. Organisasi itu kemudian dinyatakan terlarang dan dibubarkan pemerintah.

PKI dan Ormas underbouw

Salah satu serjarah pembubaran organisasi di Indonesia yang paling menyita perhatian adalah yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta seluruh ormas underbouw-nya, sebagai hasil dari konflik politik yang terjadi selama 1965 sampai 1966.

Saat itu, PKI dinilai melakukan pemberontakan dan hendak mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunis.

Peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 membuat PKI tersudutkan. PKI diklaim sebagai dalang dari peristiwa itu. Akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan pembubaran dan pelarangan PKI, melalui TAP MPRS No. XXV Tahun 1966.

Pembubaran PKI tersebut secara otomatis berujung pada pembubaran dan pelarangan berbagai organisasi lain yang berada di bawahnya. Beberapa di antaranya adalah Buruh Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi).

Masyumi dan PSI

Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) menjadi sasaran pembubaran dan pelarangan pemerintah pada awal 1960-an, ketika pertarungan politik aliran dan identitas tengah memanas.

Di saat yang sama, beberapa pemberontakan senjata terhadap pemerintahan Presiden Soekarno terjadi dilakukan kelompok-kelompok yang menolak koseps Demokrasi Terpimpin. Salah satu pemberontakan besar yang terjadi adalah gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Pemerintah menduga Masyumi dan PSI, yang saat itu tercatat sebagai peserta Pemilu 1955, ikut terlbat dalam pemberontakan itu. Masyumi dan PSI kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan Soekarno pada 1960. Organisasi underbouw Masyumi, Gerakan Pelajar Islam Indonesia, juga ikut dibubarkan.

Penulis: Aditia Tjandra
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500