Ilustrasi Hari Pendidikan Nasional. Foto: Antara

Hari Pendidikan Nasional, 5 Catatan Kelam yang Mencoreng Citra Guru

Estimasi Baca:
Rabu, 2 Mei 2018 17:50:41 WIB

Kriminologi.id - Hari Pendidikan Nasional jatuh tepat pada hari ini, 2 Mei 2018. Penetapan tanggal tersebut merujuk pada hari lahir Ki Hajar Dewantara, tokoh dan pelopor pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional, dunia pendidikan di Indonesia ternyata masih belum luput dari potret buram yang terus mengikutinya. Sebagai lahan untuk menimba ilmu, tidak sedikit kasus kejahatan juga terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia. 

Mulai dari kasus kekerasan, baik fisik, psikis dan seksual, hingga korupsi di tingkat mikro dan makro pernah terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia. 

Berikut Kriminologi.id meringkas catatan kelam yang mencoreng citra guru akibat tindak kejahatan; 

1. Kekerasan Seksual di Sekolah

Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada sebanyak 1.880 anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2011-2016. Salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah sekolah.

Sekolah sebagai tempat anak belajar sosialisasi dan menuntut ilmu justru juga kerap menjadi sarang bagi predator seksual anak. Hal ini menunjukkan betapa institusi pendidikan di Indonesia masih belum ramah anak.

Kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang sempat geger adalah pencabulan seorang oknum guru Sekolah Dasar (SD) di Surabaya dan Jombang terhadap sejumlah siswanya. Pengungkapan kedua kasus itu sama-sama terjadi pada bulan Februari 2018.

Pada 23 Februari 2018, Polda Jawa timur menangkap MSH (29), seorang guru SD Islam di Surabaya, Jawa Timur. MSH diduga telah mencabuli 65 siswa laki-lakinya. Penangkapan itu berhasil dilakukan berkat laporan dari orang tua siswa.

Perbuatan keji oknum guru tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2013. Sebanyak 6 korban di antaranya telah melaporkan tindak asusila pelaku ke polisi dengan didampingi orang tuanya. Pelaku dilaporkan melakukan aksi bejatnya itu di sejumlah tempat, mulai dari ruangan kelas, kolam renang, hingga bus yang digunakan untuk karya wisata. 

Contoh kasus lainnya, sebanyak 25 siswa SMPN 6 Jombang, Jawa Timur, dilaporkan menjadi korban pencabulan oleh gurunya sendiri. Kepala Sekolah SMPN 6 Jombang, Suprayitno, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima pihak sekolah, ulah tidak terpuji dari salah satu guru berinisial EA terhadap sejumlah siswanya tersebut terjadi sejak 7 bulan sebelumnya. Namun, kasus itu baru terbongkar pada Februari 2018.

2. Kasus Penganiayaan di Sekolah

Angka kasus penganiayaan sebagai bentuk kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah terbilang tinggi. Data KPAI mencatat sebanyak 84 persen siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah, dengan perbandingan 7 dari 10 siswa. Selain itu, sebanyak 45 persen siswa laki-laki dan 22 persen siswa perempuan menyebut bahwa guru atau petugas sekolah sebagai pelaku kekerasan di sekolah.

Salah satu kasus penganiayaan oleh guru baru-baru ini adalah yang terjadi di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Purwokerto. Seorang guru komputer berinisial LS menampar 9 muridnya. Aksi LS menampar muridnya itu terekam dalam video yang viral di media sosial sejak Kamis, 19 April 2018.

Namun demikian, pelaku kekerasan di sekolah tidak hanya berasal dari kalangan guru atau petugas sekolah saja. KPAI juga mencata sebanyak 75 persen siswa mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah.

Kasus kekerasan oleh siswa yang sempat heboh adalah penganiayaan siswa terhadap seorang guru honorer di SMAN 1 Torjun, Madura, Jawa Timur. Lantaran tak terima wajahnya dicoret karena tertidur saat jam pelajaran, siswa berinisial HI nekat memukul gurunya yang bernama Budi.

Tak sampai di situ, HI juga mencegat Budi setelah pulang sekolah dan memukuli korban. Sesampai di rumah, korban langsung pingsan, sehingga dirujuk ke RS Dr Soetomo di Surabaya. Nyawa sang guru tidak terselamatkan dan meninggal di rumah sakit.

3. Aksi Bully Kian Memprihatinkan

Kasus perundungan atau bullying menjadi salah satu potret buram dunia pendidikan Indonesia yang kian memprihatinkan. Meskipun bullying telah menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak di institusi pendidikan Indonesia, data Kementrian Sosial (Kemensos) RI justru menunjukkan peningkatan laporan kasus.

Layanan Telepon Sahabat Anak atau Tepsa yang dibuka oleh Kemensos RI, sejak Januari hingga Juli 2017, mencatat ada 976 pengaduan dan 117 di antaranya adalah kasus terkait bullying. Angka itu pun diakui Kemensos mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Selain itu, di tahun 2017 KPAI mencatat sebanyak 50 persen siswa mengaku sebagai korban bullying dari pelajar yang lebih senior di sekolah.

Pada awal Maret 2018, sebuah video merekam aksi bullying dua remaja putri terhadap seorang siswi SMPN 14 Tangerang. Dalam video itu, dua remaja putri terlihat tengah memukuli, menendang, menyeret bahkan memaki seorang siswi.

Video yang sempat viral di media sosial itu pun semakin menambah panjang deretan kasus bullying yang terjadi pada anak di Indonesia.

Selain itu, riset Kriminologi.id mengenai kasus bullying yang pernah terjadi sepanjang 2017 menunjukkan fakta yang miris. Yakni aksi bullying telah terjadi di setiap tingkatan institusi pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Universitas.

4. Korupsi di Lingkungan Pendidikan

Potret buram yang mencoreng wajah pendidikan Indonesia lainnya adalah praktik korupsi yang mirisnya terjadi sedari tingkatan mikro hingga tingkat makro. Pada tingkat mikro, salah satu bentuk korupsi yang sering terungkap adalah penyelewangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah.

Sementara salah satu bentuk korupsi di tingkat makro adalah korupsi pengadaan buku sekolah yang melibatkan kementerian.

- Korupsi Dana BOS

Salah satu pengungkapan korupsi dana BOS pernah terjadi di SMKN 1 Jiwan, Madiun. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mejayan, Kabupaten Madiun, menaham mantan Kepala Sekolah SMKN 1 Jiwan bernama Mudjijono (58).

Ia diduga menyelewengkan dana BOS tahun 2012 hingga 2014 senilai lebih dari Rp 2 miliar. Tindak tidak terpujinya tersebut menyebabkan kerugian Negara mencapai Rp 515.084.029.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menyebutkan bahwa kepala sekolah memang kerap menjadi aktor utama korupsi BOS di sekolah. Hal itu berawal dari otonomi sekolah yang didorong kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah. Dengan demikian, peran kepala sekolah yang sebelumnya hanya operator Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan, meluas menjadi manajer yang menentukan arah sekolah.

Kekuasaan yang besar itu tidak dapat diimbangi oleh para orang tua, guru, maupun Komite Sekolah. Sehingga pejabat tertinggi sekolah itu leluasa membuat sekaligus menerapkan kebijakan termasuk menyusun dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS).

- Korupsi Pengadaan Buku Sekolah

Kasus korupsi pengadaan buku sekolah pernah terungkap pada 2016 silam. Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat (Bimas) Budha, Dasikin, ditahan oleh pihak Kejaksaan Agung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan buku pendidikan agama Budha.

Pada perkara korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 4 miliar tersebut, Dasikin diketahui menyalahgunakan wewenangnya dalam proses pengadaan buku pendidikan agama Budha untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah tahun anggaran 2012. Dasikin diduga menyalah gunakan wewenangnya yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Bimas Agama Budha.

Selain kasus itu, ICW pada 2014 juga pernah mengendus adanya persekongkolan dalam pengadaan lelang untuk pengadaan buku kurikulum 2013 bagi pengawas sekolah. Hal itu terjadi di Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Persekongkolan itu mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 786 juta.

Pengadaan buku dan modul itu dilakukan oleh salah satu unit kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Otomotif dan Elektronika di Kota Malang, Jawa Timur.

Permainan harga pencetakan buku menjadi modus bagi pemenang leleas dan peserta tender lainya untuk mencurangi proses lelang.

Penulis: Aditia Tjandra
Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500