KPU Tolak Caleg Koruptor, Amerika Serikat Justru Memperbolehkan

Estimasi Baca :

Ilustrasi pelanggaran pemilu. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id - Kriminologi.id
Ilustrasi pelanggaran pemilu. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Kriminologi.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan larangan khusus bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif tahun 2019. Niatan KPU melakukan pelarangan ini sebenarnya adalah hasil dari Rapat Dengar Pendapat antara KPU dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Banyak pihak mempertanyakan aturan ini, sebab dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan bahwa mantan narapidana dilarang mencalonkan diri. Hal tersebut ditegaskan Ketua DPR Bambang Soesatyo, yang menyatakan aturan KPU tersebut melanggar undang-undang.

"Jika KPU masih bersikukuh mengeluarkan aturan tersebut, itu sama saja dengan melawan UU. Atau kalau mau, kita amandemen saja dulu konstitusi kita agar KPU diberikan hak untuk membuat UU sendiri sekaligus melaksanakannya sendiri," kata Bambang kepada Kriminologi.id di Jakarta pada Senin, 28 Mei 2018.

Polemik dan perdebatan masalah aturan KPU terhadap para mantan narapidana kasus korupsi masih terus berlanjut. Sebab, memilih dan dipilih sebagai calon legislatif merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, Presiden Jokowi sendiri masih menyarankan KPU untuk terus melakukan kajian terkait masalah tersebut.

"Tapi silakanlah KPU menelaah. Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik," kata Jokowi.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika secara jelas telah mengatur masalah hak warga negaranya dalam dunia politik. Hak mencalonkan diri menjadi legislatif diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat (U.S Constitution) Artikel 1.

Aturan ini memungkinkan bagi siapa saja termasuk mantan narapidana dan bahkan narapidana yang masih menjalani hukuman dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Meski dalam aturan tersebut diperbolehkan, akan tetapi DPR (House of Representative) dan para Senator dapat menentukan apakah setiap anggota memenuhi kualifikasi atau tidak dan berhak untuk tidak menerima anggota yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi.

Walaupun anggota tersebut memenangkan pemilihan yang dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah Senator Alaska, Ted Stevens yang divonis hukuman tujuh tahun penjara namun mencalonkan diri sebagai legislatif pada 2008. Saat Ted mengajukan diri memang terjadi perdebatan di Amerika Serikat. 

Namun, Ted menyatakan masih akan mengajukan banding terhadap vonis yang diterimanya sehingga keputusan tersebut belum final. Walaupun akhirnya Ted kalah dari calon lainnya, tapi Ted tetap diperbolehkan mengajukan diri sebagai calon legislatif. MSA

Baca Selengkapnya

Home Lapor & Waspada Peta Kejahatan KPU Tolak Caleg Koruptor, Amerika Serikat Justru Memperbolehkan

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu