Ilustrasi suap PNS. Ilustrasi: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Lima Korupsi PNS dengan Kerugian Negara Terbesar

Estimasi Baca:
Kamis, 9 Ags 2018 07:35:23 WIB

Kriminologi.id - Catatan Badan Kepegawaian Nasional hingga akhir Juli 2018 menyebutkan, ada 307 pegawai negeri sipil atau PNS dengan kasus tindak pidana korupsi di 56 instansi pemerintah yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Keterlibatan PNS dalam kasus korupsi yang terbaru terungkap di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Tiga PNS di Kantor Badan Satpol PP dan Linmas Kabupaten Konawe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Ketiganya telah ditahan sejak Jumat, 3 Agustus 2018, terkait penyalahgunaan dana rutin dalam kegiatan perjalanan dinas dalam/luar daerah tahun anggaran 2014/2015 dan biaya makan minum piket serta biaya pengamanan (PAM) demo tahun anggaran 2014. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 556 juta.

Namun ternyata, jumlah kerugian negara di atas belum seberapa jika dibandingkan dengan beberapa kasus korupsi PNS lainnya.

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, berikut Kriminologi.id rangkum lima kasus korupsi PNS dengan kerugian negara terbesar.

5. Tiga PNS Bapeda Riau, Rp 1,2 miliar

Kamis, 15 Februari 2018, penyidik kejaksaan menahan tiga PNS sebagai tersangka korupsi dana anggaran perjalanan dinas di Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi Riau. Ketiganya adalah perempuan dengan inisial Y, AA dan DA.

Dalam kasus ini, ketiganya berperan sebagai bendahara pembantu. Mereka melakukan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerugian negara karena kasus ini sebesar Rp 1,2 miliar.

Korupsi ini dilakukan secara berjamaah dari 2015 hingga 2016. Dalam perkara ini, Kejati Riau sudah menjerat Sekretaris Bapenda Riau, Deliana, dan Kepala Sub Bagian Keuangan Bapenda Riau, Deyu, sebagai tersangka. 

4. Dua PNS Pemkot Tebingtinggi, Rp 1,8 miliar

Dua oknum PNS Pemkot Tebingtinggi, yakni Wakil DIrektur (Wadir) RSUD Kumpulan Pane Edi Syahputra dan PNS dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rudianto, terlibat korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2012 untuk RSUD Kumpulan Pane. Dari kasus korupsi itu, terungkap negara dirugikan sebesar Rp 1,8 miliar.

Dalam kasus itu, keduanya telah menyalahgunakan wewenang dan tugas jabatannya saat lelang pengadaan alkes. Edi Syahputra diketahui bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rudianto sebagai Ketua Panitia Lelang.

Keduanya pun telah divonis pada 14 Desember 2016 di Pengadilan Tipikor Medan. Masing-masing divonis menjalani hukuman penjara 5,6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta.

3. PNS Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, Rp 2,9 miliar

Togu Siagian (54), seorang PNS Pendidikan Dasar Pemkot Jakarta Selatan, menjadi tersangka korupsi dana pengadaan perlengkapan arsip sekolah tahun anggaran 2014. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara hampir senilai Rp 2,9 miliar.

Kasus ini terkait proyek pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SDN Kecamatan Kebayoran Baru dan SMPN Jakarta Selatan. Togu bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.

Hasil audit BPKP terhadap kasus ini mengungkap kerugian negara sebesar Rp 1,69 miliar untuk kegiatan pengadaan modernisasi arsip SDN Kebayoran Baru. Sementara untuk SMPN Jakarta Selatan, kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar.

2. PNS Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Rp 11 miliar

Seorang PNS Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, bernama Lukman Saleh ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada 2 Oktober 2017.

Penahanan itu karena dirinya diduga telah melakukan korupsi proyek Jitut Jides APBN 2015 senilai Rp 16,8 miliar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya bernama Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DP3).

Dalam kasus itu, Lukman menyelewengkan wewenangnya sebagai pejabat teknis pengadaan yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Salah satunya ditemukan paket pekerjaan yang tidak dikerjakan alias fiktif. Perbuatan itu membuat negara mengalami kerugian senilai Rp 11 miliar.

1. PNS Sumatera Barat, Rp 60 miliar

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Yusafni, PNS Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sebagai tersangka pada Kamis, 27 Juli 2017. Ia diduga melakukan korupsi pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis pada DInas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Prasjaltarkim) Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2016.

PNS yang bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan itu diduga telah membuat laporan pertanggungjawaban fiktif terkait pencarian anggaran ganti rugi pengadaan tanah dalam proyek sebesar Rp 120 miliar tersebut.

Berdasarkan perhitungan BPK, tindakan Yusafni tersebut telah merugikan negara sekitar Rp 60 miliar. Penyidik menjerat Yusafni dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-UUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis: Aditia Tjandra
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500