Kartini dan tersangka wanita kasus korupsi di Indonesia. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Peringati HUT Kartini, Ini 6 Kepala Daerah Wanita di Pusaran Korupsi

Estimasi Baca:
Sabtu, 21 Apr 2018 09:05:42 WIB

Kriminologi.id - Kartini adalah sosok pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, tanggal 21 April 1879 ini dikenal sebagai simbol kebangkitan perempuan pribumi. 

Dalam memperingati Hari Kartini, Kriminologi.id merangkum secara singkat 6 kepala daerah wanita yang terseret arus uang panas dalam memimpin daerahnya.  

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif mengungkapkan sebanyak 92 kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota yang berurusan dengan hukum. Dari sekian banyak kepala daerah yang terjerat korupsi tersebut, beberapa di antaranya adalah wanita. 

1. Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten

Gubernur terpilih Banten periode 2011-2015 Ratu Atut Chosiyah terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dan resmi ditahan KPK pada Jumat, 20 Desember 2013.

Dok. Ratu Atut Chosiyah,
Ratu Atut Chosiyah saat masih menjabat sebagai Gubernur Banten.

Atut terbukti melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD Tahun Anggaran 2012 dan APBD Perubahan 2012.

Atut bersama dengan adiknya Tubagus Chaeri Wardana dinilai telah memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 79,7 miliar.

Dalam kasus ini, gubernur yang resmi dinonaktifkan pada 13 Mei 2014 itu divonis hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 20 Juli 2017.

2. Sri Hartini, Bupati Klaten

Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini, terjerat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. OTT tersebut diawali dari adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik KKN di lingkungan kantor Bupati.

Dok. Sri Hartini
Bupati Klaten, Sri Hartini.

Sri Hartini sedang bersama dengan anak perempuannya, Dina Permata Sari, ketika terjaring OTT. Anaknya diduga memiliki peran penting pada kasus suap di lingkungan kantor Bupati Klaten. Penyuapan tersebut terkait dengan promosi dan mutasi jabatan dalam pengisian perangkat daerah di Kabupaten Klaten.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang memvonis Sri dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda senilai Rp 900 juta subsider 10 bulan kurungan. Dirinya dinilai terbukti terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi terkait jabatan pada tahun anggaran 2016-2017.

Bupati Klaten Sri Hartini terjaring OTT KPK di rumah dinasnya pada akhir Desember 2016. Saat ditangkap, Sri bersama Suramlan, salah satu PNS bawahannya yang membawa uang terkait jual beli jabatan.

Barang bukti yang didapat KPK dalam OTT adalah uang tunai Rp 2,08 miliar, dan US $7.500 dolar serta Sin$ 2.035 yang dibungkus dalam kardus. 

Suramlan sendiri sebelumnya telah dijatuhi vonis 20 bulan penjara atas kasus yang sama.

3. Atty Suharti, Wali Kota Cimahi

Atty Suharti, Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, ditangkap KPK di kediamannya di Jalan Sari Asik IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pada Kamis, 1 Desember 2016 malam. 

Dok. Atty Suharti,
Wali Kota Cimahi Atty Suharti.

Atty ditangkap bersama suaminya Itoc Tochija, mantan Wali Kota Cimahi.

Atty dan Itoc terlibat korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi. Keduanya diduga menerima suap Rp 500 juta dari proyek senilai Rp 57 miliar tersebut.

Dalam kasus ini, Atty divonis 4 tahun penjara, sementara suaminya menerima vonis 7 tahun penjara. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang diketuai Sri Mumpuni.

4. Siti Mashita, Wali Kota Tegal

KPK menangkap Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Mashita Soeparno di rumah dinasnya di Kompleks Balai Kota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kota Tegal.

Dok. Siti Mashita (kiri),
Wali Kota Tegal, Siti Mashita.

Dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah, Kota Tegal Tahun 2017 serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Tegal 2017.

Uang suap senilai Rp 8,8 miliar itu diduga untuk ongkos politik Siti yang berniat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tegal periode 2019-2024.

Mashita didakwa dua pasal sekaligus. Pertama adalah pasal 12 huruf B junto UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ke-1 KUHP dan pasal 64 ke-1 KUHP. Kedua, pasal 11 UU yang sama.

5. Rita Widyasari, Bupati Kukar

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi bersama-sama Khairudin selaku komisaris PT Media Bangun Bersama.

Dok. Rita Widyasari,
Bupati Kutai Kertanegara nonaktif Rita Widyasari.

Rita diduga menerima gratifikasi senilai Rp 436 miliar sebagai balas jasa dari sejumlah pengusaha, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti yang dimaksud dalam pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa Rita Widyasari didakwa menerima uang gratifikasi Rp 286 miliar dari 867 proyek Dinas PU di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) selama menjabat bupati. Dari proyek-proyek itu Rita diduga memperoleh gratifikasi sebesar Rp 469 miliar.

Uang suap Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, disebut mengalir ke tim uji analisis dampak lingkungan atau Amdal Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara. A Faizal Nur Alam Sosang, Pegawai Negeri Sipil di bagian hukum Sekretariat Daerah Kukar, di Pengadilan Tipikor Jakarta mengatakan setiap regu uji Amdal diiisi oleh 8 sampai 10 orang, termasuk dirinya.

Masing-masing anggota yang masuk dalam tim uji Amdal mendapat uang lelah sebesar Rp 5 juta. Uang tersebut berasal dari Thimotius dan Alex, perwakilan PT Sawit Golden Prima, sebuah perusahaan milik pengusaha Herry Susanto Gun alias Abun.

6. Imas Aryumningsing, Bupati Subang

Bupati Subang Imas Aryumningsih terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh KPK pada Rabu, 14 Februari 2018.

Dok. Imas Aryumningsing,
Bupati Subang Imas Aryumningsih

Pada OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang yang diduga untuk transaksi tindak pidana korupsi, serta beberapa orang lain termasuk kurir, pihak swasta dan pegawai setempat.

KPK akhirnya menetapkan Imas sebagai tersangka kasus suap terkait pengurusan izin dari dua perusahaan di Subang, Jawa Barat.

Imas diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Selain Imas, KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka adalah Kepala Bidang Perizinan PTSP Pemkab Subang berinisial ASP dan dua orang swasta berinisial MTH dan D. Imas bersama dengan D dan ASP diduga menerima suap dari MTH. 

Imas, D, dan ASP sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Betapa sedihnya Kartini melihat hasil perjuangannya itu disalah gunakan oleh kaumnya sendiri yang tidak  amanah dalam mengemban kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin daerah. 

Koruptor wanita

Penulis: Aditia Tjandra
Redaktur: Syahrul Munir
KOMENTAR
500/500