Ilustrasi korupsi. Ilustrasi: Dwiangga/Kriminologi.id

Sebelum Nur Mahmudi , Ini Jejak Koruptor Mantan Petinggi Parpol

Estimasi Baca:
Sabtu, 1 Sep 2018 20:00:04 WIB

Kriminologi.id - Nur Mahmudi Ismail menjadi tersangka kasus korupsi pelebaran Jalan Nangka, Cimanggis, Tapos Depok. Rencananya jalan yang semula lebarnya lima meter akan diperluas menjadi 14 meter. Namun hingga saat itu jalan tersebut belum dilebarkan. Pada proyek tersebut dana yang digelontorkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 10 miliar yang diambil dari APBD tahun 2015.

Mantan Wali Kota Depok selama dua periode dari tahun 2006 hingga 2016 itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Depok pada 28 Agustus 2018. Sebelumnya, Nur Mahmudi juga sempat menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS periode tahun 1999 hingga tahun 2001. Menurut penelusuran Kriminologi.id, tidak hanya Nur Mahmudi yang pernah menjabat sebagai mantan petinggi partai politik dan menjadi tersangka kasus korupsi. Ada lima orang koruptor yang dulunya pernah menjabat sebagai ketua umum partai politik.  

Setya Novanto, Partai Golkar

Kasus mega kosupsi e-KTP yang merugikan negara triliyunan rupiah menyeret nama Mantan Ketua Umum Partai Golkar periode Mei 2016 hingga Desember 2017, Setya Novanto. Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak 17 Juli 2017

Setya Novanto atau Setnov terbukti bersalah menurut hukum telah melakukan tindak pidana korupsi. Setnov berperan mengatur jumlah besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5.9 Triliun. Anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek e-KTP, namun hanya 51 persen atau sebanyak Rp 2,662 triliun yang akan digunakan untuk belanja rill kebutuhan proyek. Sisanya sebanyak 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun akan dibagi-bagikan kepada berbagai pihak yang turut berperan melancarkan proyek e-KTP tersebut.

Setnov kemudian bersama Anas Urbaningrum, Nazaruddin dan seorang pengusaha bernama Andi Narogong mengatur pembagian dana tersebut. Setnov diduga mendapatkan 11 persen atau  Rp 574 miliar dari hasil korupsi tersebut.

Setnov yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Periode 30 November 2016 hingga 11 Desember 2017 itu divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Novanto juga diwajibkan uang pengganti US$ 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik. Jika menggunakan kurs rupiah tahun 2010 jumlahnya sekitar Rp 66 miliar. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan yakni mencabut hak politik Novanto selama lima tahun setelah selesai menjalani masa pidana.

Suryadharma Ali, Partai PPP

Mantan Ketua Partai PPP Suryadharma Ali terjerat kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementrian Agama tahun 2011-2013 dan menyalahgunaan Dana Oprasional Mentri atau DOM saat menjadi Mentri Agama. Suryadharma telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut sejak mei 2014

Suryadharma Ali terbukti melalukan penyelewengan dalam penentuan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, pengangkatan petugas pendamping amirul hajj, pemondokan hingga pemanfaatan sisa kuota haji. Ia juga mempergunakan uang DOM untuk kepentingan sendiri, keluarga dan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan tugasnya sebagai Menteri.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma merugikan negara sebesar Rp 27,2 miliar dan 17 juta Riyal Saudi. Selama menjadi menteri ia menggunakan DOM untuk ongkos transportasi beserta keluarga dan ajudannya ke Singapura untuk liburan sebesar Rp 95 juta. Ia juga menggunakan DOM untuk biaya pengurusan visa, tiket pesawat, transportasi dan akomodasi keluarganya ke Australia sebesar Rp 226 juta.

Suryadharma divonis 6 tahun penjara dengan hukuman denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara serta membayar uang pengganti Rp 1.8 miliar. Suryadharma mengajukan banding namun justru memperberat hukumannya menjadi 10 tahun. Setelah keputusan tersebut, Suryadharma enggan mengajukan kasasi. Suryadharma Ali mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2 Juli 2018.

Anas Urbaningrum, Partai Golkar

Kasus Hambalang menyeret beberapa nama elit politik termasuk Anas Urbaningrum. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu disebut oleh Nazaruddin telah menerima dana dari berbagai proyek pemerintah, salah satunya adalah proyek Hambalang.

Anas didakwa menerima hadiah dari proyek hambalang senilai Rp 116,8 miliar dan US$ 5,26 juta dalam persidangan pertama di awal tahun 2014. Amar putusan majelis hakim mengungkapkan bahwa uang yang diperoleh Anas tersebut sebagian digunakan untu biaya pemenangan posisi Ketua Partai Demokrat.

Setelah melalui proses hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis anas dengan hukuman 8 tahun penjara dan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta. Selain itu Anas juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya Rp 57,5 miliar. Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Di tingkat banding ia mendapat pengurangan masa tahanan menjadi 7 tahun. Namun Anas masih belum puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi keputusan  Majelis Hakim yang diketuai Artidjo Alkostar justru melipat gandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara serta denda Rp 5 miliar subside 1 tahun 4 bulan kurungan. Setelah lima tahun berselang, Anas mengajukan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada 12 Juli 2018.

Luthfi Hasan Ishaaq, PKS

Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq terbukti melakukan korupsi kasus suap impor sapi. Lutfi menerima suap untuk mempengaruhi Menteri Pertanian saat itu, Suswono agar memberikan kuota tambahan impor daging sapi Grup PT Indoguna Utama sebanyak 8000 ton pada tahun 2013. Sebagai Presiden PKS, Luthfi dianggap mampu mempengaruhi Suswono yang juga merupakan petinggi PKS.

Sebagai imbalannya Luthfi akan mendapatkan uang  sebesar Rp 40 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Luthfi baru akan menerima uang tersebut sebesar 1.3 miliar yang diberikan melalui Ahmad Fathanah. Belum sempat menerima uang secara keseluruhan, Luthfi telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena kasusnya terbongkar. Luthfi kemudian dijemput KPK pada 30 Januari 2013

Atas perbuatannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 16 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun pada 9 Desember 2013. Luthfi pun mengajukan banding ke tingkat kasasi. Namun di tingkat kasasi hukumannya justru ditambah menjadi 18 tahun pada 15 Sempember 2014. MA juga mencabut hak politik Luthfi untuk dipilih dalam jabatan publik. Hingga kini Luthfi menjalani masa tahanannya di Lapas Sukamiskin.

Akbar Tanjung, Partai Golkar

Mantan ketua Umum Partai Golkar periode 1999-2004 Akbar Tanjung juga pernah terat kasus korupsi dana non-budget Bulog. Akbar terbukti melakukan penyalahgunaan dana sebesar Rp 40 miliar dan menjadi tersangka sejak 7 Januari 2002. Akbar juga dianggap merugikan masyarakat miskin karena tidak menyalurkan sembako sebagaimana mestinya

Akbar yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada 4 September 2002. Setelah divonis, Akbar langsung berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dan menyatakan banding. Akhirnya Akbar bebas saat upaya hukumnya melalui kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA)

Meskipun ada desakan Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar dari sejumlah pihak. Namun pucuk pimpinan Partai Golkar tetap dijabat oleh Akbar Tanjung. Meskipun sempat tersandung kasus, Akbar Tanjung mampu membawa Partai Golkar bangkit pasca reformasi dan menjadi pemenang pemilu pada tahun 2004 (Muhammad Rizqi Ghiffari)

	Infografik Mantan Ketua Parpol Jadi Tersangka Korupsi. Infografik: Dwiangga/Kriminologi.id

KOMENTAR
500/500