Sejumlah dokter muda dari Pergerakan Dokter Muda Indonesia menuntut ijazah. Foto: PDMI

Ijazah Tersandera, Dokter Muda Sebut Ada Pungli di Uji Kompetensi

Estimasi Baca:
Minggu, 22 Jul 2018 12:30:29 WIB

Kriminologi.id - Menjadi seorang dokter bisa jadi sebentar lagi tak akan menjadi cita-cita bagi sebagian anak-anak Indonesia. Bukan karena dokter sudah tak mampu mengobati penyakit pasiennya. Namun oleh sebab menjadi dokter kini dianggap sulit untuk berpraktik menangani pasien karena ijazah mereka tersandera.

Hal itu yang setidaknya dialami ratusan dokter muda yang tergabung dalam Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Mereka kini merasa kesulitan untuk berpraktik menangani pasien di rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya.

Persoalannya adalah pada Undang-undang No.20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran. Bahkan untuk sekadar bekerja di belakang meja mereka tak bisa, karena menurut keputusan menteri yang berlaku mulai 8 Juli 2014, mahasiswa kedokteran harus menyelesaikan Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau UKMPPD yang diselenggarakan Kementerian Ristek Dikti.

Pasalnya jika mahasiswa belum menyelesaikan UKMPPD, ijazah sarjana dan ijasah kedokteran tak akan diberikan oleh pihak Kementerian. Sementara sebelum aturan itu ada, UKMPPD bisa didapat para dokter muda tersebut dari organisasi profesi dokter.

Muhammad Ichsan, aktivis dari Pergerakan Dokter Muda Indonesia, mengatakan dirinya bahkan mensinyalir adanya pungutan liar kepada para mahasiswa dari adanya peraturan tersebut. Karena banyak para dokter muda yang mendaftar UKMPPD berkali-kali tidak lolos dan terus mengulang. Di sisi lain sudah tidak ada lagi perkuliahan.

“Di universitas kedokteran ada 2 ijazah. Ijazah sarjana setelah pedidikan 4 tahun dan 2 tahun pendidikan dapat ijazah dokter. Ijazah dokter itu sebagai syarat untuk ikut uji kompetensi dokter,” ujar Ichsan kepada Kriminologi.id melalui sambungan telepon, Kamis, 19 Juli 2018.

Menurutnya pihak Kemeterianristekdikti sengaja menahan ijazah tersebut agar para dokter muda itu tidak mengikuti uji kompetensi yang digelar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI seperti sebelum peraturan itu dikeluarkan.

“Ijazah ditahan supaya tidak ke IDI uji kompetensi, karena ketika dikasih ijazah, mereka akan pergi ke IDI. Sementara IDI hanya menerima ujian yang berijazah. Sementara ujian kompetensi mahasiswa yang digelar Kemenristekdikti cukup banyak yang tidak lulus,” ujar Ichsan yang juga sebagai koordinator aksi unjuk rasa yang digelar Pergerakan Dokter Muda Indonesia di depan Istana Negara, Kamis, 19 Juli 2018.

Ichsan juga mencium adanya pungli dari tegaknya peraturan itu. Pasalnya dalam penyelenggaraan ujian tersebut pihak Kemeristekdikti banyak di antara peserta uji kompetensi yang terus mengulang hingga 10 kali karena tidak lulus uji. Belum lagi sejumlah biaya yang harus mereka keluarkan.

“Apalagi kampus swasta bisa sampai puluhan juta. Dari 3 jutaan sampai belasan juta. Dan dilaksanakan tiap 3 bulan. Misalnya bulan Februari nggak lulus, Mei nggak lulus, Agustus nggak lulus, dalam setahun hampir kerjanya ujian-ujian saja. Dan itu ditarik terus uangnya. Mulai dari SPP, kan tetap bayar SPP padahal tidak ada lagi perkuliahan,” ujar Ichsan.

Bahkan menurutnya, ada mahasiswa yang menyelesaikan ujian itu dalam waktu 3 tahun hingga 4 tahun hanya untuk mengikuti tes kelulusan uji kompetensi.

Selain itu menurut Ichsan, dalam penyelenggaraan ujian kompetensi itu dilakukan secara tidak transparan. Pasalnya hasil ujian baru keluar satu bulan kemudian, padahal ujian tersebut digelar menggunakan sistem komputer.

“Idealnya hasilnya langsung keluar. Ujiannya itu lain. Mereka kumpulkan hasil ujian sebulan kemudian baru keluar hasilnya, padahal ujiannya komputer. Ada waktu sebulan ada potensi untuk kong kalikong. Banyak cara untuk mengambil uangnya mahasiswa kedokteran,” ujar Ichsan.

Hal senada juga diungkapkan dr. Samsudi, penanggung jawab unjuk rasa yang digelar Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Menurut Samsudi para dokter muda itu menuntut ijazah tersebut tidak ditahan pihak Kemenristekdikti.

“Menuntut penahanan ijazah, ada kebijakan yang sepertinya gagal paham dengan kebijakan yang dikeluarkan undang-undang. Sedangkan di UU ada yang disebut ijazah ada sertifikat,” ujar Samsudi.

Samsudi menjelaskan, uji kompetensi itu seharusnya diselenggarakan oleh organisasi profesi dokter, karena mahasiswa kedokteran sebenarnya sudah menyelesaikan semua pendidikan akademik dan profesi..

“Kalo sertifikat itu dikeluarkan seperti orang kursus, kalo dokter gak butuh, dokter hanya butuh ijazah. Ijazah itu dikeluarkan setelah pendidikan akademi. Kalo di kedokteran ijazah itu ada dua. Pendidikan akademik kurang lebih 4 tahun dan pendidikan profesi 2 tahun yang di rumah sakit itu yang disebut koas,” ujar Samsudi.

Samsudi juga menuntut agar uji kompetensi itu kembali diselenggarakan oleh organisasi dokter dan bukan pihak Kemenristekdikti.

Sementara itu berdasarkan UU No 20 No 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran dikatakan bahwa Uji Kompetensi tercantum dalam Pasal 36 ayat 3, dilaksanakan oleh fakultas dan pihak institusi pendidikan berkoordinasi dengan organisasi profesi.

Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Selain itu, dalam usahanya untuk mengembalikan uji kompetensi agar digelar pihak organisasi profesi dokter, PDMI juga sudah menyampaikan ke sejumlah pihak termasuk Ombudsman, Komnas HAM dan DPR. Namun dari penyampaian itu pihaknya belum mendapatkan tanggapan.

Sementara itu menurut Menristekdikti Mohamad Nasir, terdapat 83 Fakultas Kedokteran di sejumlah perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri dengan kualitas yang beragam. Menurutnya seperti dilansir dari ristekdikti.go.id, hasil kelulusan UKMPPD masih beragam, bahkan ada yang di bawah 30 persen. 

Menurut Nasir UKMPPD diharapkan dapat menjadi langkah yang konkrit dari pemerintah untuk menjamin mutu lulusan pendidikan dokter, yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan dokter yang berkualitas baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500