Ilustrasi pernikahan anak usia dini. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Tiga Langkah Menurunkan Angka Pernikahan Anak

Estimasi Baca:
Senin, 23 Jul 2018 16:10:07 WIB

Kriminologi.id - Pernikahan anak kembali terjadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kalimantan Selatan pada 12 Juli 2018. Mempelai laki-laki berinisial ZA masih berusia 13 tahun dan baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, sedangkan mempelai perempuan berinisial IR berusia 15 tahun dan masih duduk di sekolah menengah pertama.

Pernikahan anak memang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik yang bekerja sama dengan United Nations Children’s Fund atau Unicef menunjukkan, satu dari sembilan anak yang menikah sebelum usia 18 tahun, rata-rata ada 375 yang menikah setiap harinya. Seperti yang dilansir dari smh.com.au, Indonesia menempati peringkat ketujuh sebagai negara dengan angka pernikahan anak tertinggi di dunia.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia seperti yang Kriminologi.id rangkum dari berbagai sumber.

1. Menaikkan Usia Minimal Perkawinan

Selama ini aturan yang diterapkan terkait masalah pernikahan anak adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara khusus pada Pasal 7 disebutkan usia minimal untuk mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan untuk mempelai perempuan adalah 16 tahun.

Namun pada ayat 2 justru dimuat klausul memberikan dispensasi yang dapat diajukan kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak wanita kepada pengadilan atau pun kepada pejabat yang berwenang.

Banyak kasus pernikahan anak yang terjadi di Indonesia mendapatkan dispensasi dari pihak Kantor Urusan Agama atau KUA sehingga pernikahan dapat digelar dan mendapatkan legalitas administratif kependudukan. Ini menjadi salah satu masalah yang justru mendukung pernikahan anak.

Para aktivis dan pemerhati anak telah melakukan berbagai upaya untuk menaikkan batas minimal pernikahan khususnya bagi anak perempuan setidaknya 18 tahun. Pernikahan anak membawa peluang yang lebih besar atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selain itu, pernikahan anak dianggap telah merampas hak anak untuk bersekolah, bermain, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tidak jarang anak-anak dipaksa menikah kedua orang tuanya karena motif ekonomi.

Oleh karena itu, untuk menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia dibutuhkan payung hukum yang benar-benar dapat melindungi hak anak. Salah satunya adalah dengan menaikkan usia minimal perkawinan dalam undang-undang.

2. Sosialisasi Bahaya Pernikahan Anak

Pernikahan anak di beberapa daerah juga sudah menjadi suatu tradisi. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan anak. Mulai dari kemungkinan KDRT yang lebih tinggi, kesehatan reproduksi perempuan, hingga masalah pendidikan yang terputus karena pernikahan yang terlalu dini.

Selain itu, sosialisasi juga diperlukan kepada masyarakat bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan jika mereka diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan dirinya dengan baik.

Sosialisasi terhadap masyarakat kelas bawah tentang pernikahan anak juga diperlukan dengan memberikan penekanan bahwa pernikahan anak bukanlah jawaban atas permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi keluarga tersebut.

Pemerintah daerah, KUA, pejabat berwenang, dan para tokoh masyarakat juga harus disosialisasikan untuk meningkatkan perannya dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di daerahnya. Para tokoh agama maupun masyarakat diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada para orang tua yang hendak menikahkan anak-anaknya. Pihak pemerintah daerah, KUA, dan pejabat yang berwenang juga diharapkan tidak begitu mudah memberikan dispensasi terhadap anak-anak yang hendak melangsungkan pernikahan.

3. Meningkatkan Peran Keluarga

Institusi terdekat bagi anak adalah keluarga, sehingga keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak. Keluarga harus menyadari tanggung jawab merekalah untuk memenuhi hak-hak anak termasuk hak pendidikan, bermain, dan mendapatkan perlindungan.

Keluarga juga yang bisa memberikan pengertian pada anak-anak yang menginginkan pernikahan dini untuk mempertimbangkan baik dan buruk dari pernikahan anak. Dukungan yang diberikan keluarga bukan berarti memenuhi permintaan anak yang ingin menikah, tetapi juga memberikan pemahaman bagi si anak soal keinginannya tersebut bukanlah pilihan yang baik.

Keluarga juga dapat memberikan contoh-contoh kisah sukses orang-orang lain yang juga dikenal si anak. Sehingga anak akan terpacu dan fokus pada cita-citanya ketimbang melakukan pernikahan yang terlalu dini.

Masalah pernikahan anak memang bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Butuh kerja sama dari banyak pihak untuk terus berkomitmen dalam menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia. Pemerintah hingga masyarakat harus berperan aktif dalam mensosialisasikan dan mendukung program-program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di Indonesia.

Program kampanye dan sosialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan media majalah, booklet, film, dan bahkan dengan animasi-animasi yang bisa disebarkan melalui media sosial.

KOMENTAR
500/500