Ilustrasi penipuan token. ilustrasi: Kriminologi.id

Tips Hindari Penipuan Investasi, Jangan Tergiur Untung Besar

Estimasi Baca:
Sabtu, 4 Nov 2017 06:05:21 WIB

Kriminologi.id - Jerat penipuan investasi bodong dengan iming-iming besar kerap menggiurkan para calon korban. Hampir setiap tahun tercatat ada kasus penipuan berkedok investasi.

Kasus terbaru, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan berkedok penjualan pulsa dan investasi dengan kerugian senilai Rp 400 miliar.

Dua tersangka yakni, Direktur dan Direktur Utama PT Mione Global Indonesia (PT MGI), ditangkap karena merugikan korbannya yang mencapai 11.800 orang.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada Januari 2017 merilis data, sejak 2013 hingga 13 Januari 2017, telah menerima 801 informasi dan pernyataan dari masyarakat terkait 484 entitas yang diduga melakukan kegiatan investasi yang tidak jelas legalitasnya.

Atas banyaknya kasus itu, OJK juga mengeluarkan sebuah layanan tentang berlaku bijak mengelola keuangan, sikapiuangmu.ojk.go.id dengan harapan masyarakat lebih waspada akan beragam entitas kegiatan investasi.

BACA: Infografik: Waspadai Jebakan Agen Properti

Meskipun investasi kegiatan yang perlu dilakukan, terutama menyiapkan keuangan di masa depan, masyarakat diharuskan waspada dalam memilih dan menggunakan produk-produk investasi yang ditawarkan. Berikut tips yang perlu diperhatikan untuk menghindari penipuan investasi, seperti dilansir dari laman ojk.go.id:

Jangan tergiur keuntungan tidak wajar. Masyarakat harus waspada jika mendapati perusahaan yang menawarkan investasi dengan keuntungan tidak wajar. Mereka biasanya menjanjikan tingkat keuntungan yang jauh melebihi hasil tingkat bunga bank umum dan bahkan dijanjikan tidak akan merugi.

Pastikan entitas investasi punya izin dari lembaga berwenang. Untuk menghindari penipuan, masyarakat jangan mudah percaya dan harus menelisik lebih jauh mengenai legalitas perusahaan atau perorangan yang menawarkan investasi itu.

BACA: Penipuan Berkedok Jual Token Listrik Terungkap, Kerugian Rp 400 M

Perusahaan atau perorangan yang menawarkan investasi tersebut harus sesuai dengan peruntukannya dari salah satu lembaga yang berwenang seperti, BI, OJK, ataupun Bappebti (Kementerian Perdagangan RI), serta Kementerian Koperasi dan UKM.

OJK mencontohkan, jika investasinya berupa produk efek atau surat berharga produk perbankan, maka perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dari OJK. Begitu juga dengan produk yang ditawarkannya.

Jika penawaran produk investasi datang dari koperasi, maka koperasi tersebut harus harus memiliki izin usaha dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara untuk produk komoditas berjangka atau Forex, perusahaan dan produk harus memiliki izin usaha dan tercatat di Bappebti, Kementerian Perdagangan RI.

BACA: Kisah Konsumen Rumah Syariah, Niat Hindari Bank Berakhir Perkara

Menurut OJK, Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP bukan merupakan izin bagi sebuah perusahaan investasi melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Yang terpenting, agar tidak menimbulkan banyak korban masyarakat harus segera melaporkan ke kepolisian jika mengetahui ada tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal atau mencurigakan.

Redaktur: Achmad Sakirin
KOMENTAR
500/500