Dok. Wisatawan melintas di kawasan eko wisata hutan bakau atau mangrove. Foto: Antara

Walhi: Perambahan Hutan Mangrove Dapat Timbulkan Tsunami

Estimasi Baca:
Kamis, 14 Des 2017 14:55:08 WIB

Kriminologi.id - Aktivitas warga yang kerap merambah ratusan hektare hutan bakau atau mangrove secara ilegal di bibir pantai Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dinilai merusak lingkungan. Perambahan hutan bakau itu juga dapat menimbulkan tsunami.

“Pengambilan kayu bakau secara ilegal ini harus dihentikan. Pasalnya, hal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan bencana tsunami,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara, Dana Tarigan di Medan, Kamis, 14 Desember 2017.

Dana mengungkapkan, penebangan kayu tanaman bakau tersebut marak dilakukan karena masyarakat memanfaatkannya sebagai bahan bakar arang. Mereka banyak yang tak menyadari kalau tanaman hutan mangrove dapat berfungsi mencegah terjadinya ombak besar atau peristiwa tsunami di daerah tersebut.

Baca: Pembalakan Liar di Papua, 845 Kayu Merbau Ilegal Ditemukan

"Fenomena alam yang ditimbulkan air laut harus dapat diantisipasi dan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa Pematang Sei Baru," ujar Dana.

Dana mengatakan, perambahan hutan bakau di Provinsi Sumatera Utara tidak hanya terjadi di Kabupaten Asahan, tetapi juga di Kabuapaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Langkat dan beberapa daerah lainnya.

Selain dimanfaatkan sebagai bahan baku arang, kata Dana, banyak masyarakat memanfaatkan lahan hutan mangrove untuk alih fungsi menjadi lahan pertambakan budi daya ikan dan udang. Bahkan yang paling parah alih fungsi lahan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit oleh sejumlah pengusaha.

Baca: Pembalakan Liar di Bukit Rimbang Baling Hampir Setiap Hari

Menurut Dana, maraknya perambahan hutan mangrove di Sumatera Utara terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan dinas kehutanan setempat. 

"Pemprov Sumut dan instansi terkait lainnya harus bertanggung jawab untuk melindungi hutan mangrove dari aksi perambahan liar dan juga alih fungsi kawasan tersebut," katanya.

Untuk mengatasi persoalan ini, kata Dana, pihak dinas kehutanan dapat bekerja sama dengan jajaran kepolisian untuk turun langsung ke lapangan menyelidiki perambahan hutan mangrove yang seharusnya dilindungi oleh negara. TD

Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500