Polda Metro Jaya merilis kasus mafia tanah libatkan kepala desa hingga camat di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Foto: M.Rizqi Ghiffari/Kriminologi.id

Video Polisi Ungkap Kasus Mafia Tanah yang Melibatkan Camat di Bekasi

Estimasi Baca:
Rabu, 5 Sep 2018 21:10:08 WIB

Kriminologi.id - Polda Metro Jaya menggelar rilis terkait kasus penipuan jual-beli tanah dengan surat-surat palsu pada Rabu, 5 September 2018. Kasus yang terjadi di Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, ini melibatkan pejabat desa, mulai dari kepala dusun hingga camat berinisal HS.

Selain HS, pelaku yang terlibat adalah SH (staf kecamatan), S (staff desa), B (staf bagian pemerintahan), H (kepala dusun di Desa Segaramakmur), A (Kepala Desa Segaramakmur), AS (sekertaris desa), serta tiga warga lainnya yakni JS, AA dan D.

Wakil direktu Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pelaku melakukan jual-beli tanah dengan surat-surat palsu agar mudah melakukan gugatan melawan korban.

Surat-surat tersebut di antaranya adalah Girik, Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Waris, Surat Kematian dan Akta Jual-Beli. Surat-surat palsu tersebut dibuat pelaku yang merupakan perangkat desa.

"Kasus yang kami ungkap tentang pemalsuan kelengkapan dokumen kepemilikan tanah hingga akta jual-beli yang dilakukan oleh ada sebelas orang tersangka," kata Ade di Mapolda Metro Jaya, Jakarta.

Ade menjelaskan, kesebelas pelaku berbagi dalam menjalankan aksinya. SH, seorang staf di Kecamatan Tarumaja berperan sebagai pembeli tanah, sedangkan JS, AA dan D berpura-pura sebagai penjual tanah.

Tanah tersebut kemudian dijual kepada seorang warga, Lilis Suryani. Mereka menjual sebidang tanah dengan surat-surat yang lengkap dengan cap kepala desa hingga camat. Namun tak berapa lama, pelaku kemudian menyengketakan tanah tersebut ke pengadilan.

"Modus para tersangka ini adalah membuat dokumen-dokumen palsu secara lengkap dengan bekerja sama dengan oknum dari tingkat dusun sampai dengan kecamatan, kemudian mendatangi korban lalu kemudian mengajak korban bersengketa," tutur Ade.

Berdasarkan penyelidikan, dokumen-dokumen palsu yang dihasilkan tersebut tercatat resmi dalam buku administrasi tahun 2011 di Kecamatan Tarumajaya. Dalam halaman terakhir buku tersebut yaitu tanggal 31 Desember 2011, tercatat ada 163 akta jual-beli tanah fiktif seluas 7.700 meter persegi dengan perkiraan harga Rp 23 miliar.

"Jadi setiap tahunnya camat menutup administrasi, di halaman terakhir camat membuat 163 akta jual beli. Artinya masih ada 162 kasus lainnya yang masih didalami pihak kepolisian," ujarnya.

Ade menambahkan, dari sebelas tersangka, polisi telah merampungkan berkas dan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bekasi.

Atas perbuatannya para pelaku dijerat Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 264 tentang Pemerasan Akta otentik dan Pasal 266 tentang Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. (M. Rizqi Ghiffari)

Multimedia: S. Dwiangga Perwira
KOMENTAR
500/500