Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap berjalan ke luar gedung KPK. Foto: Dimeitri Marylin

Bupati Labuhanbatu Minta Umar Ritonga Serahkan Diri Ke KPK

Estimasi Baca:
Selasa, 24 Jul 2018 20:45:59 WIB

Kriminologi.id - Bupati (nonaktif) Labuhanbatu, Sumatra Utara Pangonal Harahap meminta kepada anak buahnya Umar Ritonga untuk menyerahkan diri ke KPK. Permintaan Pangonal tersebut lantaran Umar Ritonga sampai saat ini masih membawa kabur uang senilai Rp 500 juta rupiah dari barang bukti transaksi operasi tangkap tangan Labuhanbatu pada Selasa, 17 Juli 2018.

"Satu hal yang sangat saya harapkan kepada saudara Umar Ritonga sebagai tersangka di dalam kasus saya ini. Kiranya untuk menyerahkan diri ke KPK karena melarikan diri bukan suatu langkah yang tepat," katanya usai diperiksa KPK, Selasa, 24 Juli 2018.

Menurut Pangonal, KPK bukanlah institusi yang harus ditakuti tapi dihargai karena menjalankan hukum. Untuk itu Pangonan berharap jika tangan kanannya itu bisa sesegera mungkin menyerahkan diri karena melarikan diri adalah kesalahan fatal.

"Jadi harapan saya kepada saudara Umar sekiranya untuk menyerahkan diri karena ini semua adalah merupakan kesalahan saya bukan kesalahan saudara Umar karena saya menyuruhnya untuk berbuat tidak baik dan melanggar peraturan," ucap Pangonal Harahap.

Sebelumnya, KPK resmi meminta pihak Interpol untuk menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap salah satu tersangka Labuhanbatu yang buron bernama Umar Ritonga. Umar diketahui adalah buronan korupsi kasus suap pengadaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Labuhanbatu, Sumatra Utara. 

"KPK telah terbitkan surat DPO untuk tersangka Umar Ritonga agar bersikap kooperatif mendatangi KPK karena imbauan ini, karena pada Sabtu, 21 Juli 2018 yang bersangkutan tidak mendatangi KPK. Surat DPO ini karena yang bersangkutan tidak kooperatif," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Dwiwarna KPK, Selasa, 24 Juli 2018.

Dua Siswi di Parepare berkelahi Lantaran Berebut Pacar. Foto: Ist/Kriminologi.id
Dua Siswi di Parepare berkelahi Lantaran Berebut Pacar. Foto: Ist/Kriminologi.id

Keseriusan ultimatum KPK itu dibuktikan dengan diterbitkannya DPO bagi Umar yang disebar mulai Selasa, 24 Juli 2018. Surat DPO ini karena tim satgas KPK tak segan-segan memproses pihak-pihak tak terkecuali keluarga Umar bila terbukti menyembunyikan dan turut membantu persembunyian Umar artinya telah melakukan tindakan merintangi penyidikan.

"Kami pinta juga agar keluarga maupun kolega kooperatif melaporkan keberadaan Umar. Karena ada ancaman pidana juga di baliknya," ujar Febri Diansyah.

Pangonal dan Umar diduga menerima Rp 500 juta dari Effendy terkait dengan proyek yang didapat PT Binivian. Uang tersebut diduga bersumber dari dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu. 

KPK menetapkan Pangonal dan Umar sebagai penerima suap, sementara Effendy sebagai pemberi uang pelicin.

Pangonal dan Umar dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan Effendy dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500