Gedung Kejaksaan Agung, Foto: Ist/Kriminologi.id

Buronan Korupsi Bebas Berkeliaran di Luar Negeri, Pakar: Jaksa Lemah

Estimasi Baca:
Senin, 20 Ags 2018 08:30:09 WIB

Kriminologi.id - Banyaknya buronan korupsi Kejaksaan yang  berkeliaran menjadi indikasi kelemahan institusi Kejaksaan. Bahkan tidak mustahil menjadi bagian penyebab lahirnya banyak buronan perkara korupsi yang ditanganinya," kata Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

Fickar menyatakan Kejaksaan Agung yang fungsinya merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman meskipun berada di bawah eksekutif, mestinya punya peluang besar untuk ikut memberantas korupsi di suatu pemerintahan termasuk pemerintahan Jokowi.

"Namun karena realitasnya Jaksa Agung diberikan pada parpol, maka dengan sendirinya berpengaruh terhadap kinerjanya, utamanya pada pemberantasan korupsi yang menyangkut birokrasi, bahkan 'person to person' yang berafiliasi dengan parpol koalisi," katanya di Jakarta, Minggu, 19 Agustus 2018.

Meski kemudian membentuk tim khusus pemberantasan korupsi, Abdul Fickar Hadjar menambahkan, tetap saja debutnya ketinggalan dengan KPK. Bukan karena independensinya tapi lebih pada kinerjanya.

"Sebagai contoh dapat dipastikan buronan-buronan korupsi itu ada dari penanganan korupsi oleh Kejaksaan. Sebenarnya peluang untuk bekerja dengan baik itu tinggi dengan menangkapi para buronan," ujarnya.

Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan HM Prasetyo baru mampu memulangkan buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono dari Cina.

Samadikun merupakan mantan Komisaris Utama PT Bank Modern yang terbukti mengorupsi dana BLBI dan dihukum penjara selama empat tahun serta berkewajiban untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp 169 miliar.

Sedangkan buronan yang sampai sekarang belum dapat dieksekusi, antara lain, kasus tindak pidana korupsi proyek bioremediasi yang dilakukan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dengan tersangka mantan General Manager Sumatera Light North Operation PT CPI Alexia Tirtawidjaja yang kabur ke Amerika Serikat.

Kemudian, terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra yang sampai sekarang belum tertangkap.

Sebelumnya dilaporkan Kejaksaan sudah memasukkan Djoko Tjandra dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) karena tiga kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan selaku eksekutor.

Kejagung meminta kepada Ditjen Imigrasi agar mencabut paspor Djoko Tjandra dan permintaan itu sudah dikabulkan.

Mahkamah Agung (MA) memvonis Djoko Tjandra dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta terkait kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 546,468 miliar. Saat ini Djoko Tjandra berkewarganegaraan Papua Nugini.

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500