Ketua KPK Agus Rahardjo saat ditanyai wartawan. Foto: Dimeitri Marilin/Kriminologi.id

Jadi Buron, Ketua KPK Minta Tangan Kanan Penyuap Hakim Serahkan Diri

Estimasi Baca:
Rabu, 29 Ags 2018 18:35:33 WIB

Kriminologi.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo meminta tangan kanan terpidana korupsi suap Tamin Sukardi bernama Hadi Setyawan menyerahkan diri. Permintaan Agus Rahardjo tersebut karena diketahui pada gelaran operasi tangkap tangan yang terjadi pada Selasa, 28 Agustus 2018 pagi, Hadi Setyawan berhasil kabur dari tim satuan tugas KPK.

"Sampai saat ini HS (Hadi Setyawan) masih lolos karena berhasil kabur dari sergapan satgas KPK. Kami meminta HS untuk segera menyerahkan diri," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers penetapan tersangka hakim adhoc PN Medan di Gedung Dwiwarna KPK, Rabu, 29 Agustus 2018.

Menurut Agus, dalam kasus ini, Hadi Setyawan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan memegang peranan penting dalam upaya pemberian suap terhadap hakim adhoc Mery Purba. Hadi diketahui merupakan penghubung dari Tamin Sukardi yang ditahan di Medan agar menyerahkan commitment fee senilai 280 ribu dolar Singapura kepada Merry Purba melalui panitera pengganti bernama Helpandi.

"HS sudah terbukti terlibat dalam OTT itu dan sudah dijadikan tersangka bersama-sama dengan MP, TS dan H. Namun yang bersangkutan berhasil lolos," ujar Agus Rahardjo.

Menurut Agus Rahardjo, upeti senilai 280 ribu Dolar Singapura ini untuk pengamanan kasus korupsi penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II dengan terdakwa Tamin Sukardi yang dipegang Merry Purba agar mendapatkan vonis ringan. 

Agus juga mengakui dalam kasus ini adanya upaya pengamanan kasus korupsinya. Tamin telah divonis pidana PN Medan selama enam tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp 132 miliar. 

Merry Purba yang merupakan salah satu anggota majelis hakim yang akan memutus vonis berat kepada Tamin. Akan tetapi, saat sidang vonis Tamin akan diketuk palu pada Senin, 27 Agustus 2018 lalu, Merry menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dengan hakim-hakim lain. Keputusan Merry tersebut tentu saja menjadi pertimbangan vonis yang akan diberikan kepada Tamin.

Atas perbuatan tersangka sebagai pihak penerima, Merry dan Helpandi disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan sebagai pihak pemberi, Tamin dan Hadi dikenakan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 UU no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Dimeitri Marilyn
Redaktur: Djibril Muhammad
KOMENTAR
500/500