KPK minta Interpol Terbitkan c. Foto: Dimeitri Marilyn/Kriminologi.id

KPK Minta Interpol Tangkap Umar Ritonga, Tersangka Korupsi Labuhanbatu

Estimasi Baca:
Selasa, 24 Jul 2018 20:15:53 WIB

Kriminologi.id - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi meminta bantuan Interpol untuk mengungkap keberadaan Umar Ritonga, salah satu tersangka kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Oleh KPK, Umar Ritonga ditetapkan sebagai tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.

“KPK telah terbitkan surat DPO untuk tersangka Umar Ritonga agar bersikap kooperatif mendatangi KPK. Imbauaan ini karena pada Sabtu, 21 Juli 2018 yang bersangkutan tidak mendatangi KPK. Surat DPO ini karena yang bersangkutan tidak kooperatif,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Dwiwarna KPK, Selasa, 24 Juli 2018.

Ultimatum KPK yang ditujukan kepada Umar Ritonga tak main-main. Itu terlihat dari diterbitkannya DPO bagi Umar yang disebar mulai Selasa, 24 Juli 2018. Melalui surat DPO itu pula, KPK mengancam tak akan segan-segan memproses semua pihak, tak terkecuali keluarga bila terbukti menyembunyikan dan turut membantu persembunyian Umar karena dianggap merintangi proses penyidikan.

"Kami pinta juga agar keluarga maupun kolega kooperatif melaporkan keberadaan Umar. Karena ada ancaman pidana juga di baliknya," ujar Febri Diansyah.

Selain Umar, KPK juga bakal serius memburu Direktur PT Peduli Bangsa, Afrizal Tanjung, salah satu orang yang menjadi saksi dalam kasus korupsi tersebut. KPK mengendus adanya dugaan peran Afrizal sebagai pihak yang mencarikan cek di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. 

"Mereka juga meminta kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Umar supaya segera menghubungi KPK," ucap Febri Diansyah.

Sebelumnya, hilangnya Umar pernah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Saut mengatakan Umar sempat melawan tim penindakan KPK saat akan ditangkap usai keluar dari bank di Kabupaten Labuhanbatu. Kata Saut, Umar mengunjungi bank untuk mengambil uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut diduga digunakan untuk menyuap Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap. 

Usai ditemui penyidik KPK, Umar tampak panik kemudian mencoba melawan dengan menabrak tim penyidik KPK yang menghadang mobilnya saat hendak ditangkap. Meski penyidik KPK sudah menunjukkan kartu tanda pengenal, Umar memilih menginjak pedal gas mobilnya dalam-dalam dan berhasil kabur. 

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah Umar, Pangonal Harahap, dan Effendy Sahputra. Penetapan tersangka kepada mereka karena terkait suap pada proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2018 senilai Rp 3 miliar.

Pangonal dan Umar diduga menerima Rp 500 juta dari Effendy terkait dengan proyek yang didapat PT Binivian. Uang tersebut diduga bersumber dari dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu. KPK menetapkan Pangonal dan Umar sebagai penerima suap, sementara Effendy sebagai pemberi uang.

Pangonal dan Umar dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan Effendy dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KOMENTAR
500/500