Korban Tragedi Tanjung Priok. Foto: Kontras

Mengenang Sejarah Kelam Tragedi Tanjung Priok

Estimasi Baca:
Selasa, 12 Sep 2017 16:00:00 WIB

Kriminologi.id - 33 tahun berlalu, duka Tragedi Tanjung Priok pada 12 September 1984 masih terkenang hingga kini. Tragedi Tanjung Priok telah ditetapkan sebagai kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Tragedi memilukan 12 September 1984 ini terjadi ketika militer melakukan penembakan terhadap sekelompok massa yang tengah menggelar demonstrasi di depan kantor Kepolisian Resor Jakarta Utara dan markas Komando Distrik Militer 0502 Jakarta Utara.

Diperkirakan sekitar 1500 orang yang ikut dalam demonstrasi tersebut. Mereka menuntut pembebasan 4 temannya yang ditahan pada 10 September 1984. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) terdapat korban meninggal 24 orang dan korban luka 55 orang. Namun berdasarkan data yang dilansir Solidaritas untuk Tanjung Priok (Sontak) korban meninggal mencapai 400 orang.

Ada 2 versi terkait fakta tragedi Tanjung Priok ini. Versi pertama adalah cerita yang berasal dari masyarakat dimana peristiwa ini dipicu oleh perilaku militer yang dianggap menodai tempat agama.

Abdul Qadir Djaelani dalam pembelaannya di pengadilan menyatakan bahwa peristiwa ini berawal pada 8 September 1984 dimana 2 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Komando Rayon Militer (Koramil) masuk tanpa membuka sepatu ke Musala As-Sya’adah di Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Kedua anggota Babinsa ini juga menyiram pamflet yang tertempel di tembok musala dengan air comberan, padahal pamflet tersebut berisikan undangan pengajian remaja islam. Tentu saja masalah ini menjadi perbincangan hangat diantara masyarakat.

Selanjutnya, pada tanggal 10 September 1984 ada beberapa warga yang berpapasan dengan kedua Babinsa tersebut dan berlanjut ke percekcokan. Peristiwa ini terlihat oleh takmir masjid Baitul Makmur dan akhirnya disarankan untuk membicarakan masalah secara baik-baik tersebut di ruang sekretariat takmir masjid.

Sebelum menemui jalan tengah, warga telah berkumpul di luar ruangan sekretariat dan merasa tidak sabar menunggu hasilnya. Akhirnya beberapa orang yang tak sabar kemudian mengambil dan membakar sepeda motor yang ternyata milik anggota marinir. Aksi pembakaran motor marinir ini berujung penangkapan terhadap 4 orang warga Tanjung Priok.

Pasca penangkapan ini, Amir Biki, seorang tokoh masyarakat setempat telah berusaha untuk meminta pada pihak militer untuk melepaskan 4 orang warga Tanjung Priok. Sayangnya upaya Amir Biki menemui jalan buntu.

Hingga pada akhirnya, Amir Biki memberikan ultimatum kepada pihak militer untuk melepaskan para tahanan pada 12 September 1984 hingga batas waktu pukul 23.00 WIB. Jika ultimatum tersebut diabaikan, warga Tanjung Priok akan berdemonstrasi saat itu juga.

Ultimatum Amir Biki ini diutarakan saat pengajian remaja islam di Jalan Sindang. Setelah pukul 23.00 WIB tidak ada respon dari pihak militer, maka massa yang sebagian besar adalah peserta pengajian akhirnya bergerak ke Komando Distrik Militer (Kodim) 0502 Jakarta Utara dan Kepolisian Resor (Polres) Jakarta Utara .

Tidak jauh dari Polres, massa dihadang dan dikepung oleh militer dan situasi memanas karena pihak militer menyuruh massa untuk mundur. Massa kemudian mundur perlahan sembari meneriakkan takbir “Allahu Akbar.” Tidak berapa lama, militer menembakkan senapannya ke arah massa.

Situasi tak jauh berbeda juga terjadi pada kelompok massa yang bergerak ke markas Kodim. Massa dihadang dan tidak boleh melanjutkan ke dalam area Kodim. Hanya 3 orang pimpinan massa saja yang diperbolehkan. Tidak jauh dari kerumunan massa, ketiga orang ini tiba-tiba ditembaki oleh pihak militer. Selanjutnya, massa pun juga menjadi sasaran penembakan militer.

Versi lain dari Tragedi Tanjung Priok menyatakan bahwa pengajian yang dilaksanakan di wilayah Tanjung Priok kerap mengecam kebijakan pemerintah dan menolak asas tunggal Pancasila.

Tragedi diawali karena adanya seorang petugas dihadang dan dikeroyok oleh sekelompok orang di daerah Koja pada 10 September 1984. Ini seperti yang dikisahkan dalam buku “Tanjung Priok Berdarah: Tanggung Jawab Siapa?

Petugas yang dikeroyok dapat menyelamatkan diri, namun sepeda motornya dibakar oleh pelaku pengeroyokan. Aparat akhirnya menangkap 4 orang pelaku pengeroyokan dan akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Rabu, 12 September 1984 berlangsung ceramah agama tanpa izin dan sifatnya menghasut. Pihak militer kemudian menerima telepon dari Amir Biki yang berisi ancaman agar keempat tahanan segera dibebaskan.

Dalam buku “Perjalanan Sang Jenderal Besar Soeharto 1921-2008” dinyatakan memang Amir Biki yang memimpin massa. Ada 15 aparat yang mencoba menghadang massa, namun massa terus maju dan mendesak aparat dengan mangacung-acungkan senjata tajam.

Pihak militer kemudian diperintahkan mundur dan bersiap, jika massa maju dan ada dalam jarak yang membahayakan maka akan ditembak. Tembakan peringatan telah dikeluarkan namun massa tak menghiraukan hingga akhirnya tembakan diarahkan ke tanah dan kaki pendemo.

Bantuan pihak militer datang dan massa mundur. Namun massa melakukan pembakaran dan pengrusakan beberapa rumah dan mobil di wilayah tersebut. Tidak lama berselang, gerombolan massa kembali menyerang pihak militer dan pada titik ini pihak militer menembak para pendemo.

Meski tragedi ini telah lama terjadi, duka keluarga para korban terpatri. Sudah dilakukan tindakan hukum bagi para pelaku dan 12 dari 14 orang yang terbukti bersalah kemudian dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan HAM Ad-Hoc Tragedi Tanjung Priok. Foto: Kontras

Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lampau di negeri ini seolah-olah menguap dan terhenti dalam proses hukum yang tidak jelas. Seperti kasus Munir yang belum juga bisa membuka fakta yang terjadi hingga saat ini.

Setiap pergantian pemimpin negeri ini, hampir selalu terdengar ucapan yang akan memberikan perhatian lebih juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Tetapi dari tahun ke tahun, dari satu pemimpin ke pemimpin lain tidak juga masalah ini terselesaikan.

Tugas dan fungsi pemerintah seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negaranya. Jika pemerintah terus bersikap begini dan tidak menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, tidak tertutup kemungkinan masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan memunculkan masalah-masalah baru yang lebih kompleks. Misalnya tindakan-tindakan main hakim sendiri dan atau persekusi oleh kelompok-kelompok yang berupaya menegakkan nilai-nilai yang dianggapnya benar.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi pemerintah berpotensi menjadi cikal bakal perpecahan dan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Pemerintah harus bergerak dengan serius untuk menangani masalah ini. Sehingga masyarakat dapat kembali percaya pada institusi-institusi pemerintahan yang ada.

 

KOMENTAR
500/500