Dok. Hakim Ratmoko. Foto: Ist/Kriminologi.id

Bakal Tangani Praperadilan Fredrich, Begini Rekam Jejak Hakim Ratmoho

Estimasi Baca:
Senin, 22 Jan 2018 17:45:03 WIB

Kriminologi.id - Tim kuasa hukum Fredrich Yunadi telah mendaftarkan permohonan praperadilan untuk kliennya atas status tersangka Obstruction of Justice yang ditetapkan KPK pada 5 Januari 2018 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menyikapi permohonan tersebut, PN Jakarta Selatan telah menunjuk Ratmoho sebagai hakim tunggal untuk memimpin jalannya sidang praperadilan yang akan dimulai 12 Februari 2018. 

"Hakim yang menangani Ratmoho yang nanti memimpin pra peradilan Pak Fredrich Yunadi. Penentuan hakim tunggal tersebut berdasarkan perkara yang terdaftar bernomor 9/Pid.Pra/2018/PN Jkt Jaksel " kata humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur kepada Kriminologi, pada Senin, 22 Januari 2018.

Baca: Menangkan Setnov, Vonis Janggal Hakim Cepi Diusut MA

Berusia 55 tahun, Ratmoho mempunyai pangkat sebagai Pembina Utama Madya. Sebagai hakim, banyak kasus yang telah ditangani oleh hakim kelahiran Sulawesi Utara tersebut. Beberapa kasus yang pernah ditangani Ratmoho itu antara lain menolak praperadilan bandar sabu-sabu bernama Herianto alias Aseng.

Kasus lain yang pernah disidangkan oleh hakim Madya Utama di PN Jakartra Selatan tersebut adalah menyidangkan kasus dugaan ujaran kebencian dua aktivis Rizal Kobar dan Jamran terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dalam menyidangkan keduanya, Ratmoho memutus bersalah Rizal Kobar dan Jamran dengan putusan 6 bulan 15 hari penjara dan denda Rp 10 juta.

Selain itu, Ratmoho pernah menyidangkan kasus KRDT yang dilakukan pengelola klub sepakbola warga negara Australia bernama Christopher Fong, (40) terhadap istrinya, Elisabeth Tumbeleka. 

Baca: Hakim Kusno Gugurkan Praperadilan Setya Novanto

Sebelum berkarier di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ratmoho pernah bertugas di berbagai pengadilan antara lain Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Ratmoho juga digadang-gadang bakal dipromosikan menjadi pejabat teras di PN Jakarta Selatan. Namun untuk kasus Fredrich, publik masih menanti apakah praperadilannya akan ditolak atau diterima. 

Dalam permohonannya, butir keberatan yang diajukan oleh pihak Fredrich diantaranya adalah penjemputan paksa yang dilakukan KPK karena baru sekali pemanggilan. Butir keberatan tersebut pernah diajukan oleh kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa di Gedung Dwi Warna KPK

Hal lain yang membuat tanda tanya pihak Fredrich adalah KPK hanya memberi rentang waktu 1x24 jam dan tak lama melakukan penangkapan pada hari yang sama. Aturan tersebut tentu saja dirasa tak benar menurut pihak Fredrich berdasarkan Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Refa, sesuai Pasal 112 KUHAP, jika seorang tersangka dipanggil sekali tak hadir maka dilakukan pemanggilan selanjutnya. Namun, ujar Refa, tanpa mengindahkan Pasal 112 KUHAP, KPK langsung melakukan penangkapan pada kliennya tersebut. 

Baca: Jawaban Setya Novanto Bikin Hakim Yanto Berang

"Jadi kami beranggapan penangkapan yang diiringin penahanan adalah tidak sah dan cacat hukum. Ini lah yang kita mau uji di sidang praperadilan ini," ujar Refa.

Fredrich disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TD

Reporter: Dimeitri Marilyn
Penulis: Tito Dirhantoro
Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500