Madun Hariyadi, Foto: Antaranews.com

Jejak Madun Pengadu Ketua KPK, Pernah Terjerat Kasus Penipuan

Estimasi Baca:
Rabu, 4 Okt 2017 07:05:46 WIB

Kriminologi.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dilaporkan seorang warga bernama Madun Hariyadi ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Aduan Madun itu berkaitan dengan proyek di Komisi Antirasuah.

Dalam laporannya, Agus dikaitkan dengan proyek pengadaan IT, Radio Trunking, mesin induk MTU beserta suku cadangnya, pembangunan ISS dan BAS Gedung Baru KPK APBN 2016, pembangunan IT Security System gedung baru KPK APBN 2016, perangkat sistem layanan berbasis lokasi APBN 2016, dan pembangunan jaringan infrastruktur eksternal APBN 2016.

Dalam pengadaan itu diduga terjadi permufakatan jahat oleh perusahaan konsorsium dengan Agus.

Baca: Ketua KPK Diadukan ke Bareskrim Diduga Soal Proyek

Rupanya laporan Madun ini masih berbentuk aduan. Petugas kantor Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareksrim, Gambir, Jakarta Pusat meminta Madun melengkapi laporannya. Jika tidak, laporan itu hanya sebuah fitnah.

"Oleh sebab itu saya sudah cek ke Bareskrim, belum ada tindakan lebih lanjut dan baru sebatas menerima laporan. Dan itu harus dilengkapi, kalau tidak nanti jadi fitnah," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.

Awal Oktober tahun 2014, bulan yang sama saat dia melaporkan Agus tahun ini, nama Madun sempat mencuat ke publik. Ia ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan karena diduga menipu korban bernama Suprayoga Hadi.

Kasus penipuan itu cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, modus yang digunakan Madun tak biasa. Ia mengaku sebagai penyidik KPK yang kala itu dikomandani Abraham Samad. Madun berjanji akan membantu Suprayoga agar kasus yang membelitnya dapat dihentikan.

Madun ditahan sejak 8 Oktober 2014, dan ia didakwa dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Dalam dakwaan, akibat perbuatan terdakwa saksi Suprayoga Hadi salah satu pejabat di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal merugi US$ 20 ribu dan Rp 8 juta.

Kedua terdakwa mengaku petugas KPK, dan meyanggupi pengamanan pemberitaan, sehingga terdakwa meminta Rp 500 juta sesuai pertemuan di Restaurant Platters, Setia Budi Building, Jakarta Selatan, pada 26 Juni 2014. Menurut jaksa penuntut umum, pengamanan itu terkait kasus korupsi yang sedang ditangani KPK atas suap Bupati Biak Numfor.

Bahkan kantor KPDT sudah digeledah oleh penyidik KPK dan disegel oleh petugas KPK. Untuk itu, saksi korban Suprayoga melalui Ashari Syarief yang juga pegawai negeri sipil di KPDT menyerahkan uang pertama US$ 10 ribu yang disusul penyerahan kedua dan ketiga masing-masing US$ 6 ribu serta US$ 4 ribu.

Penipuan ala Madun ini dibantah kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi. Sebab kliennya itu merupakan pelapor kasus dugaan korupsi jual beli anggaran di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang saat ini tengah disidik oleh KPK.

Sementara, Suprayoga Hadi adalah salah satu Deputi pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal atau PDT. Menurutnya, kliennya lah yang pertama kali mengungkap dan melaporkan kasus di Kementerian PDT.

Baca: Ngaku Pejabat Tinggi Polri, Dua Wanita Tipu Lelang Mobil

Frederich mengatakan kliennya pernah bertemu Suprayoga selama tiga kali. Namun tidak ada perjanjian antara kliennya dengan Suprayoga untuk menghentikan kasus. Dia juga menyebut Madun tidak pernah mengaku sebagai penyidik KPK kepada Suprayoga.

Kala itu Frederich menilai tudingan yang menyebut Madun mengaku sebagai penyidik KPK gadungan hanyalah isapan jempol belaka. Tudingan itu disebutnya sebagai fitnah murahan dengan tujuan membungkam pelapor korupsi.

Kasus Madun pun terus bergulir hingga ke pengadilan. Pada 4 Februari 2015, ketika duduk di ruangan tunggu terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan muncul pembelaan keluar dari mulutnya. Hari itu Madun mengikuti sidang tuntutannya.

Madun yang juga Ketua LSM Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia Husmidun Hariadi alias Madun, berharap bisa berbicara di depan Komisi III DPR. Ia ingin membeberkan sejumlah kisah kebobrokan Ketua KPK Abraham Samad.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Konawe Utara Tersangka Dugaan Korupsi Izin Tambang

Ia menyebut kasus yang menimpanya adalah rekayasa dan menempatkan dirinya sebagai korban kriminalisasi KPK. Madun merasa menjadi target kriminalisasi karena punya informasi tentang kasus-kasus yang mangkrak di KPK. "Saya dijebak oknum penyidik di KPK. Ada indikasi pimpinan KPK tahu ini," ujar Madun saat itu.

Menepis tudingan penyidik KPK gadungan, Madun mengaku cukup dekat dengan sejumlah penyidik KPK. Itu lantaran ia getol melaporkan kasus-kasus korupsi yang mangkrak di KPK. Namun, dari sekian kasus yang ia laporkan, lebih banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti alias mangkrak, termasuk kasus-kasus besar. Madun menduga hal itu terjadi karena internal KPK, termasuk pimpinan KPK punya kepentingan terselubung.

Dalam sidang putusan, tiga majelis hakim PN Jaksel yakni Made Sutrisna, Usman, dan Jubri Nasution menuntutnya dua tahun penjara. Ia dinilai terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama seperti didakwa pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Hakim menilai Madun telah merusak nama baik Suprayoga dan KPK. MG

Reporter: Marselinus Gual
Penulis: Marselinus Gual
KOMENTAR
500/500