Foto: Istimewa

Min Aung Hlaing, Jenderal di Balik Tragedi Rohingya

Estimasi Baca:
Selasa, 5 Sep 2017 20:00:49 WIB

Kriminologi.id - Asap hitam mengepul pekat di Desa Mee Chaung Zay, kawasan Buthidaung, negara bagian Rakhine, Myanmar. Dengan cepat api melumat rumah-rumah milik warga Rohingya. Penyebab kebakaran bukan karena kelalaian sang empunya rumah, melainkan karena sengaja dibakar oleh serdadu Myanmar.

Akibat aksi pasukan militer itu, banyak warga Rohingya lari menyelamatkan diri menuju perbatasan Banglades. Selama beberapa hari, mereka berjalan kaki menembus pegunungan, hutan belantara bahkan menerjang sungai. Jarak yang mereka tempuh cukup jauh sekitar 20 kilometer.

Tragedi kemanusiaan ini kembali menimpa warga Rohingya sejak akhir Agustus 2017. Pasukan Myanmar memburu warga Rohingya buntut dari penyerangan kelompok pemberontak Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) terhadap 30 pos polisi dan pangkalan militer di Rakhine.

Baca: Tragedi Rohingya, Menteri Retno Tuntut Suu Kyi Jalankan 4 Hal

Tak tinggal diam, pasukan Myanmar membalas serangan tersebut. Alih-alih menargetkan serangan balasan kepada pemberontak ARSA, tentara Myanmar justru menyasar warga sipil Rohingya. Korbannya tak peduli laki-laki atau perempuan, tua-muda, anak-anak ataupun paruh baya. Bagi tentara, semua Rohingya adalah masyarakat ilegal yang perlu dibasmi keberadaannya.

Namun, serangan balasan kepada pemberontak ARSA dinilai hanya sebagai dalih. Berdasarkan laporan Anders Corr dari Forbes, ada indikasi kepentingan militer dalam pembasmian warga Rohingya. Tanah dan ladang yang ditinggali warga Rohingya saat ini dikabarkan bakal disulap menjadi lahan agribisnis petinggi-petinggi militer Myanmar.

Orang yang disebut-sebut paling bertanggung jawab atas aksi militer ini adalah Panglima Tertinggi Militer Myanmar: Min Aung Hlaing. “Dia orang yang memberi perintah untuk membunuh Rohingya," demikian keterangan Direktur Burma Human Rights Network, Kyaw Win, merujuk kepada pria 61 tahun itu.

Menurut Win, meski Myanmar sekarang berada di bawah kepemimpinan sipil, namun hanya Min Aung Hlaing yang bisa menghentikan pembunuhan terhadap warga Rohingya. Sebab, dialah orang yang memiliki kendali penuh atas aksi militer di Myanmar.

Baca: Presiden Jokowi: Kecaman Tak Akan Ubah Kondisi Rohingya

Kekuasaan Min Aung Hlaing bahkan melebihi Presiden Myanmar, Htin Kyaw. Juga tokoh pergerakan demokrasi Myanmar sekaligus Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Tenaga Listrik dan Energi, dan Dewan Penasihat Presiden, yakni Aung San Suu Kyi.

Kebijakan yang diambil Hlaing sering kali sarat kontroversial. Misalnya, mengenai alokasi dana kesehatan dan pendidikan—yang merupakan ranah Aung San Suu Kyi. Oleh Hlaing, anggaran-anggaran tersebut dialokasikan untuk militer demi memperkuat alat utama sistem persenjataan dan ketahanan negara.

Selain itu, panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar itu memiliki kekuasaan politik cukup besar di negaranya. Berdasarkan konstitusi yang dirancang militer, Min Aung Hlaing berhak mengangkat menteri, mengendalikan undang-undang, dan menunjuk anggota fraksi dari kalangan militer yang saat ini menguasai seperempat kursi parlemen. Itu sebabnya, peran militer dalam kancah politik di Myanmar begitu dominan.

Sebelum berkiprah di lembaga militer, Min Aung Hlaing sebelumnya bersekolah di Basic Education High School No. 1 Latha, Yangon, Myanmar. Usai menyelesaikan kelas Matrikulasi pada 1972, di tahun yang sama dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Ilmu dan Seni Rangoon.

Ia pernah berkuliah di Univeristas Pelatihan Korps selama tiga tahun dan lulus dengan pangkat sersan. Pada 1977, Min Aung Hlaing masuk Akademi Pertahanan Jasa. Setelah lulus, ia menjabat letnan kedua di Burma Army.

Min Aung Hlaing baru terkenal di kalangan militer dan rakyat Myanmar saat dirinya memimpin pasukan militer pada 2009. Kala itu, kepemimpinannya berhasil mengalahkan pemberontak Tentara Nasional Aliansi Demokratik di negara bagian Kokang. Pada Juni 2010, Min Aung Hlaing menggantikan Jenderal Shwe Mann sebagai Kepala Gabungan Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Baca: YLBHI: Pelaku Persekusi Rohingya Harus Dipidana

Karirnya di lembaga militer tak berhenti sampai di situ. Pada 3 April 2012, Pemerintah Myanmar mengumumkan Min Aung Hlaing dipromosikan menjadi Wakil Jenderal Senior tertinggi kedua di Angkatan Bersenjata Myanmar. Tak lama, dia dipromosikan menjadi Jenderal senior pada Maret 2013.

Kini, Min Aung Hlaing yang mempunyai pengaruh besar di Myanmar dituduh bertanggung jawab atas kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Rakhine, belum akan berhenti melakukan aksi militernya. Dia mengatakan, militer belum akan mengundurkan diri dari pemerintahan Myanmar selama pemberontakan masih berrkecamuk. Setidaknya dalam lima atau sepuluh tahun ke depan. TD | BC

Penulis: Tito Dirhantoro
Sumber: BBC
KOMENTAR
500/500