Purnatugas Sebagai Hakim, Artidjo Klaim Tuntaskan 19.708 Kasus

Estimasi Baca :

Dok. Hakim Agung Artidjo Alkostar, Foto: Antaranews.com - Kriminologi.id
Dok. Hakim Agung Artidjo Alkostar, Foto: Antaranews.com

Kriminologi.id - Artidjo Alkostar resmi purnatugas sebagai hakim tinggi di Mahkamah Agung di usianya yang menginjak 70 tahun. Selama menjabat sebagai hakim di lembaga hukum tertinggi negeri ini, Artidjo mengaku telah menuntaskan sedikitnya 19.708 kasus yang diperkarakan di tingkat Kasasi maupun Peninjauaan Kembali.  

"Selama saya bertugas menjadi hakim saya sudah menuntaskan 19.708 kasus. Jadi kalau dibagi sebulannya bisa seribuan kasus saya putuskan. Paling banyak adalah korupsi dan harus diperberat,” kata Artidjo dalam diskusi yang digelar di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu, 30 Mei 2018

Artidjo menuturkan, dari semua delik pidana yang dituntaskan, ia menyebut bahwa kasus korupsi harus menerima putusan terberatnya. Mantan Wakil Ketua LBH Yogyakarta itu memiliki alasan khusus mengapa dirinya memutuskan untuk memperberat hukuman pelaku korupsi. 

Alasan tersebut, kata Artidjo, adalah bagian dari integritas dirinya sebagai seorang wakil Tuhan di dunia. Apalagi delik pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime yang memiliki dampak luar biasa bagi pembangunan nasional di Indonesia.

"Dari dulu saya menganggap bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime yang harus membuat pelakunya jera. Ya dengan cara dipidanakan secara berat,” ucap Artidjo.

Artidjo juga meyakini bahwa sepeninggal dirinya menjadi pemimpin di meja hijau pengadilan tak menyurutkan langkah kawan karibnya sesama hakim agung memberi putusan tinggi bagi pelaku korupsi.

Pria kelahiran Situbondo, Jawa Timur ini yakin akan lahir Artidjo-Artidjo lain yang memiliki nyali besar menjatuhkan amar pidana berat bagi pelaku korupsi.

"Saya yakin spirit untuk memberantas korupsi juga ada pada rekan-rekan saya sesama hakim di MA. Karena kan juga di tingkat pertama (Pengadilan Tipikor) sudah ada hukuman tinggi misalkan hukuman denda maksimal seperti kasus Setya Novanto kemarin,”ucap pria yang menamatkan sarjana hukumnya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Masih kata Artidjo, untuk meretaskan kasus korupsi sangat tidak adil bila hanya diserahkan pada ketukan palu hakim saja. Namun harus dikedepankan esensi dalam aplikasi aturan hukum yang sampai kini masih menjadi polemik arti di dalamnya. 

Contoh kasus yang dimaksud Artidjo adalah keberadaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dianggap multi tafsir atau memiliki disparitas perbedaan pemahanan pada hakim di tingkat pertama dan Hakim Agung.

Isi dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.
 
Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

"Ada masalah hukum pasal 2 dan 3 ini masih bermasalah. Sehingga ada dispariras ada perbedaan. Pasal 2 melawan hukum, pasal 3 menyalahgunakan kewenangan. Apa perbedaan pasal 2 dan 3. Ada asas, dengan demikian wajar ada perbedaan. Kamar Pidana  sudah rapat yang dituangkan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung),” ucap Artidjo.

Oleh karenanya, kata Artidjo, Perbedaan pasal 2 dan 3 ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Termasuk dalam pemutus perkara atas amar putusan yang diambil oleh hakim ditingkat Pertama, Pengadilan Tinggi sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Selain jumlah sanksi yang memberatkan, putusan lain yang mempengaruhi adalah jumlah denda dan subsider yang dikemukakan oleh hakim.

"Jadi apa perbedaan memperkaya dan menguntungkan. Perbedaannya, akhirnya disepakati memakai parameter angka, Rp 100 juta, signifikan memperkaya. Di MA kalau kerugian diatas Rp 100 juta di atas 4 tahun. Enggak mungkin di bawah itu, ini juga harus jadi perharian pengadilan," ujar Artidjo.

Baca Selengkapnya

Home Rekam Jejak Sosok Utama Purnatugas Sebagai Hakim, Artidjo Klaim Tuntaskan 19.708 Kasus

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan masuk terlebih dahulu
Silahkan tulis komentar kamu