Sosok Aris Budiman, Menanti Sanksi Pimpinan KPK

Estimasi Baca :

Ist - Kriminologi.id
Ist

Kriminologi.id - Kelanjutan karir Aris Budiman di Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan oleh lima pimpinan KPK. Dewan Pertimbangan Pegawai KPK menyatakan Aris melakukan dua pelanggaran berat terkait surat elektronik yang dikirim penyidik senior Novel Baswedan, dan pelanggaran karena memenuhi undangan Pansus DPR tanpa seizin pimpinan KPK.

Dewan para pegawai KPK itu telah merekomendasikan pimpinan KPK untuk menjatuhkan sanksi kepada Aris. Namun, lima pimpinan KPK belum satu suara soal sanksi yang akan diberikan kepada pria yang menjabat Direktur Penyidikan KPK itu.

Baca: Kenapa Pimpinan KPK Belum Sepakati Sanksi Dirdik Aris Budiman?

Nama Aris tak lepas dari panas-dingin hubungan KPK-Polri belakangan ini. Aris membawa perseteruannya dengan penyidik Novel Baswedan ke kepolisian. Ia melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya dengan tudingan pencemaran nama baik. Polisi telah meningkatkan laporan ini menjadi penyidikan dengan menerbitkan SPDP.

Penelusuran Kriminologi, Aris dikirim Polri untuk bergabung dengan KPK pada 2015. Pemilik nama lengkap Aris Budiman Bulo itu menduduki posisi direktur penyidikan sejak 14 September 2015. Terpilihnya Aris untuk posisi strategis itu bukan tanpa pertimbangan. Sejumlah pertimbangan menjadi alasan Polri mengutus Aris ke KPK.

Pria kelahiran Pangkajene, Sulawesi Selatan, pada 25 Januari 1965 itu sudah 29 tahun mengabdi di kepolisian. Sejumlah posisi tercatat pernah diduduki Aris dalam perjalanannya sebagai polisi, diantaranya Kepala Kepolisian Sektor Kurik, Kepala Kepolisian Sektor Metro Tebet, dan Kepala Kepolisian Resor Kota Pekalongan.  

Karirnya mencuat sejak dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 2014. Setahun kemudian, ia ditarik menjadi Wakil Direktur Tipikor Mabes Polri. Tak lama di jabatan itu, melalui proses seleksi yang ketat, Aris terpilih menjadi direktur penyidikan, yang membuat pangkatnya dinaikkan setingkat dari Kombes menjadi Brigjen.

Soal sosok Aris, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menilai Aris sebagai sosok polisi yang berintegritas dan cerdas. "Brigjen Aris kita kenal selama ini sebagai sosok low profile, jujur, cerdas karena akademiknya juga dia doktor. Dia orang yang hobi belajar dan punya prinsip," kata Tito di Mabes Polri suatu waktu.

Baca: Kata Aris Budiman Soal Mediasi dengan Novel Baswedan

Soal kegemaran belajar, Aris termasuk polisi yang memiliki gelar akademis tinggi. Pada 2008, ia meraih gelar doktor bidang kajian kepolisian dari Universitas Indonesia setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul Fungsi Kepolisian dalam Pemeliharaan Keteraturan Sosial di Wilayah Kota Pangkal Pinang.

Sebagai polisi, ia juga terlibat dengan kasus-kasus besar. Saat menjabat Kapolresta Pekalongan pada April 2010, Aris melakukan penyitaan terhadap 700 ton pupuk ilegal yang tidak memiliki izin resmi di gudang milik PT Petrokimia Gresik. 

Ia tak asing dengan penanganan kasus korupsi saat di kepolisian. Aris pernah menangani kasus korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), kasus korupsi pengadaan UPS yang menyeret sejumlah anggota DPRD DKI sebagai tersangka, dan dugaan pemungutan biaya pembuatan paspor dengan tersangka Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi saat itu, Denny Indrayana.

Kasus korupsi yang ditangani Aris dan menjadi sorotan diantaranya kasus korupsi yang menjerat Direktur Utama PT Pelindo, Richard Josst Lino. Lino ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan quay container crane tahun anggaran 2010 pada Desember 2015. Namun kasus ini terkesan mandek di tengah jalan. Hampir dua tahun menjadi tersangka, RJ Lino masih menghirup udara bebas dan belum ditahan.

Nama Aris juga diperbincangkan terkait rekaman pemeriksaan anggota DPR, Miryam S. Haryani dalam kasus proyek e-KTP. Dalam sebuah rekaman video pemeriksaan Miryam yang ditampilkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Miryam mengakui dia didatangi oleh penyidik KPK yang menawarkan untuk mengamankan kasus ini jika bersedia memberikan uang Rp 2 miliar. 

Aris yang merasa namanya tercemarkan gara-gara video itu melakukan pembelaan. Ia mendatangi undangan Pansus Hak Angket KPK di DPR pada 29 Agustus 2017 untuk mengklarifikasi dugaan perpecahan penyidik di internal KPK.

Baca: KPK: Dirdik Aris Budiman Lakukan Pelanggaran Berat

Padahal Aris tak mendapat restu pimpinan KPK untuk menghadiri undangan itu. Di forum Pansus tersebut Aris membantah pernah menemui Miryam untuk meminta uang pengamanan kasus korupsi sebesar Rp 2 miliar.

"Tuduhan terima Rp 2 miliar bagi saya luar biasa ini menghancurkan karakter saya. Kalau saya mau terima, bisa lebih. Saya bisa pastikan tidak terima," kata Aris yang datang sendirian ke Gedung DPR itu.

Gara-gara kehadiran di DPR itu, Aris diputuskan melakukan pelanggaran berat. Ia dianggap membangkang perintah pimpinan KPK yang melarang satu pun pegawai KPK memenuhi undangan Pansus DPR. Sanksi berat menanti Aris. Bisa jadi, Aris dipulangkan kembali ke Polri. RZ

Baca Selengkapnya

Home Rekam Jejak Sosok Utama Sosok Aris Budiman, Menanti Sanksi Pimpinan KPK

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu