Merry Purba, hakim ad hoc PN Medan. Foto: pn-medankota.go.id

Sosok Merry Purba, Pengadil Koruptor yang Tersandung Korupsi

Estimasi Baca:
Kamis, 30 Ags 2018 12:00:42 WIB

Kriminologi.id - Merry Purba resmi menyandang status tersangka. Hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Medan itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah terciduk operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa, 28 Agustus 2018. 

KPK menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan Merry sebagai tersangka. Ia diduga menerima uang sebanyak 150 ribu dolar Singapura untuk mengamankan kasus korupsi yang ditanganinya. 

Kasus tersebut telah menyedot perhatian publik. Merry yang merupakan hakim ad hoc dengan tugas khusus menangani tindak pidana korupsi malah tersandung kasus korupsi.

Penelusuran Kriminologi.id, Merry telah lama bertugas sebagai hakim ad hoc tipikor di PN Medan.

Sebagaimana tercantum dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pada 2010 Merry melaporkan harta kekayaan sebagai hakim ad hoc tipikor Pengadilan Negeri Medan. 

Pada 2016, masih sebagai hakim ad hoc tipikor Pengadilan Negeri Medan, Merry kembali melaporkan jumlah harta kekayaannya yang saat itu tercatat sebanyak Rp 739 juta.

Sebagai hakim ad hoc tipikor senior di PN Medan, Merry pernah menangani kasus-kasus korupsi yang menyedot perhatian publik.

Berbagai kasus korupsi besar di Sumatera Utara yang pernah ditangani wanita bergelar magister hukum itu, diantaranya korupsi alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Binjai, korupsi pembangunan patung Yesus di Tapanuli Utara, dan yang paling menyedot perhatian adalah kasus korupsi suap APBD yang melibatkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sedangkan kasus yang menjerat Merry sebagai tersangka ini adalah perkara penjualan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II dengan terdakwa pengusaha Tamin Sukardi.

Merry adalah salah satu anggota majelis hakim di perkara itu. Saat majelis hakim akan memutus perkara pada Senin, 27 Agustus 2018, Merry mengeluarkan dissenting opinion atau pendapat berbeda yang menyatakan dakwaan Jaksa tidak terbukti.

Dalam putusan akhirnya, majelis hakim akhirnya memutus Tamin dengan vonis 6 tahun penjara. Vonis itu di bawah tuntutan jaksa yang menuntut Tamin dengan hukuman 10 tahun penjara.

Merry kini telah berstatus tersangka. Mahkamah Agung merasa kecolongan dengan kembali tertangkapnya oknum hakim yang tertangkap tangan menerima suap terkait penanganan perkara oleh KPK.

Wakil Ketua MA Sunarto memastikan Merry diberhentikan sementara sampai mendapat keputusan tetap.

Redaktur: Reza Yunanto
KOMENTAR
500/500