Anak Butuh Kesempatan Kedua Saat Melakukan Kesalahan

Estimasi Baca :

Ilustrasi anak berhadapan deng hukum. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id - Kriminologi.id
Ilustrasi anak berhadapan dengan hukum. Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id
Orang-orang yang sebenarnya adalah korban tersebut justru dianggap sebagai pelanggar dan kadang mereka malah mengalami perampasan hak di tengah situasi sulit yang mereka hadapi.

Kriminologi.id - Anak membutuhkan kesempatan kedua ketika mereka melakukan kesalahan. Namun sayangnya, sistem peradilan pidana dinilai tidak memperhatikan hal tersebut dalam menghadirkan solusi yang tepat bagi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Bahkan banyak negara anak korban kekerasan justru dianggap sebagai pelaku kriminal.

Sebuah kegiatan seri pembelajaran atau learning series bulanan digelar oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) pada 29 Maret 2018 di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP, Universitas Indonesia, Depok.

Pembicara utama dalam kegiatan itu adalah Marta Santos Pais, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Marta pembahasan anak dalam sistem peradilan sangat penting, karena hal itu menangkap bagaimana cara kita memandang anak dalam hukum.

Selain itu juga menjadi evaluasi apakah kita sudah menghormati hak-hak anak atau belum dalam setiap proses hukum yang dijalani anak.

Marta juga menceritakan pegalamannya sebagai seorang pengacara. Suasana tegang dan penuh tekanan sangat dirasakan oleh Marta setiap kali dirinya memasuki ruang sidang, meskipun Dia seorang pengacara.

Marta mengajak peserta untuk menyelami sulitnya perasaan yang dialami oleh anak ketika mereka harus memasuki ruang yang sama. Dengan tekanan-tekanan yang muncul di ruang sidang, anak menjadi sulit untuk berani dan merasa percaya diri, serta mempercayai orang-orang di dalamnya untuk mendengar cerita mereka.

Hukum pidana sering kali memilih untuk menghukum mereka (anak) yang melakukan kekerasan. Namun dalam praktiknya, justru sering ditemukan praktik abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam peradilan pidana.

Dalam banyak kasus anak yang menjadi pelaku kejahatan sering kali berawal dari pengalaman anak menjadi korban sebelumnya. Marta mencontohkan anak korban kekerasan, seperti korban kekerasan seksual di sekolah atau di rumah, mereka kerap tidak mendapatkan dukungan di kehidupan selanjutnya.

Anak-anak tersebut justru terstigmatisasi, dicap buruk, bahkan cenderung menjadi pelaku tindak kejahatan karena tekanan-tekanan yang timbul dari pengalamannya menjadi korban di masa lalu. Oleh karena itu, menurut Marta, jika kita bisa mencegah tindak kekerasan pada anak, kriminalisasi pada anak di kehidupan selanjutnya juga bisa ikut dicegah.

Menurut data dari sejumlah studi yang disampaikan oleh Marta, anak korban kekerasan seksual memiliki risiko 3 hingga 5 kali lipat menderita post-traumatic disorder, ketergantungan obat-obatan terlarang, kecanduan pada perilaku yang berbahaya dan berisiko, dan juga meningkatkan risiko melakukan tindak kriminal.

Menanggapi data yang disampaikan oleh Marta, dalam konteks di Indonesia, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menunjukkan selama 2011-2016 sebanyak 1.880 anak di seluruh Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. 

	Infografik data jumlah anak jadi korban kekerasan seksual tahun 2011-2016. Infografik: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Dari data itu, DKI Jakarta menempati posisi pertama sebagai daerah dengan kasus kekerasan seksual anak tertinggi dengan jumlah 634 anak, diikuti oleh pulau Jawa dengan jumlah 544 anak, dan pulau Sumatera dengan jumlah 335 anak. Kemudian diikuti oleh pulau Sulawesi dengan jumlah 129 anak dan Kalimantan dengan jumlah 112 anak, yang menempati posisi ke-4 dan ke-5.

Marta juga mengungkapkan anak terlantar atau anak yang tumbuh tanpa asuhan orang tua memiliki risiko 50 persen lebih tinggi untuk menjadi pelaku kriminal. Bahkan, pengalaman anak melihat sendiri tindakan kekerasan secara langsung, baik di rumah atau di lingkungan lain, juga meningkatkan risiko anak menjadi pelaku kriminal.

Jumlah kasus anak terlantar di Indonesia sendiri ternyata masih sangat tinggi. Masih merujuk pada data KPAI, selama 2011-2016 terdapat 2.651 anak terlantar di seluruh Indonesia.

	Infografik data jumlah anak terlantar tahun 2011-2016. Infografik: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

Pemaparan data KPAI di atas, menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang rentan untuk menghadapi risiko menjadi pelaku kriminal dan mengalami kriminalisasi. KPAI juga mencatat sebanyak 9.243 anak di seluruh Indonesia yang berhadapan dengan hukum selama periode 2011-2016.

Catatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut menjadi peringkat kasus kedua tertinggi dengan presentase 20 persen dari seluruh kasus yang ditangai oleh KPAI. 

Sementara itu, Marta menambahkan, pada saat yang sama di banyak negara korban kekerasan justru dianggap sebagai pelaku kriminal. Hingga saat ini, di beberapa negara, korban perdagangan manusia atau korban prostitusi, khususnya anak perempuan, masih sering dianggap sebagai orang yang buruk, sebagai pelaku kriminal yang memang pantas dihukum.

Orang-orang yang sebenarnya adalah korban tersebut justru dianggap sebagai pelanggar dan kadang mereka malah mengalami perampasan hak di tengah situasi sulit yang mereka hadapi.

Hal yang perlu diperhatikan juga oleh kita adalah ketika anak terampas hak kebebasannya, risiko anak menjadi korban kekerasan saat dalam tahanan menjadi sangat tinggi, baik kekerasan fisik maupun seksual.

Marta mengungkapkan nilai-nilai dalam sistem peradilan justru tidak melindungi hak-hak anak. Hal tersebut pun memiliki beberapa dampak buruk bagi anak.

Anak (yang sebenarnya adalah korban kekerasan) takut untuk menceritakan cerita mereka atau mengeluhkan proses investigasi yang sedang berlangsung. Anak akan berpikir dirinya bisa saja menjadi korban kekerasan lagi jika dia berbicara. Mereka akan berpikir dirinya mungkin akan dipukul atau ditangkap dengan cara yang tidak baik.

Marta menegaskan hal tersebut terjadi sebagai dampak dari proses peradilan yang tidak sensitif pada kebutuhan anak. Anak dalam sistem peradilan tidak menjadi topik prioritas bagi para pembuat kebijakan.

Padahal, anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak ingin dipandang sebagai orang yang tidak memiliki nilai di masyarakat. Mereka memiliki keinginan untuk dipandang sama dengan anak lainnya. Mereka memiliki ingin memiliki keluarga yang peduli pada mereka, mereka ingin bersekolah di mana mereka bisa belajar kemampuan-kemampuan yang membuat mereka menjadi orang yang bertanggung jawab di masayarakat.

Yang dibutuhkan anak ketika mereka melakukan kesalahan adalah kesempatan kedua. Sayangnya, Marta menegaskan, sistem peradilan pidana masih tidak sensitif akan hal tersebut untuk menghadirkan solusi yang tepat bagi permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.

Marta memberikan 4 rekomendasi guna membangun sistem peradilan anak yang kuat dan memperhatikan perlindungan bagi anak, yaitu:

1. Berinvestasi pada Sistem Perlindungan Anak

Hal ini sebagai upaya mencegah kemungkinan anak untuk berhadapan dengan hukum. Anak dengan kemampuan ekonomi rendah, yang tereksklusi secara sosial, rentan termanipulasi oleh kelompok kriminal, tereksploitasi orang-orang yang memiliki niat buruk, yang membuat anak-anak ini berhadapan pada risiko yang kemudian membuat anak-anak tersebut terampasnya kebebasannya, justru sering kali terpinggirkan.

Jika kita memiliki aktor-aktor perlindungan anak dan undang-undang yang kuat, serta para ahli yang yang tahu bagaimana memberi perlindungan bagi anak, kita bisa mengurangi dan memperkecil, bahkan mencegah semua risiko buruk serta kriminalisasi yang akan dihadapi oleh anak-anak yang terpinggirkan tersebut.

2. Mencegah Kriminalisasi

Kita harus berpikir untuk tidak menempatkan anak pada risiko untuk dipandang sebagai anak nakal, sebagai orang yang layak untuk dihukum daripada sebagai orang bisa kita percaya untuk diberikan kesempatan kedua untuk kembali ke masyarakat jika mereka melakukan sesuatu yang salah.

Anak-anak yang tidak sekolah dan hidup di jalanan, di beberapa negara, justru mengalami kriminalisasi bukannya diberikan perlindungan. Pada kasus anak yang terpapar perilaku seksual berbahaya sejak dini, berhubungan seksual di luar nikah, kita harus memberikan dukungan pada anak-anak tersebut, membantu mereka untuk mengetahui bagaimana mencegah risiko yang bisa timbul. Bukan justru mengkriminalisasinya.

Dekriminalisasi pada perilaku-perilaku tersebut sangat penting dilakukan dan kita tidak boleh mendiskriminasi anak-anak muda tersebut.

3. Menerapkan Pendekatan Restorative Justice

Seperti yang diketahui, jika kita mempromosikan pendekatan restorative justice, kita bisa memastikan korban dan pelaku, dan masyarakat, bersama-sama mencari solusi untuk kasus yang terjadi.

Dengan demikian, akan timbul rasa adil yang lebih kuat, dan setiap pihak merasa bertanggung jawab untuk menemukan solusi yang terbaik.

4. Mengupayakan Sistem Peradilan Pidana yang Kuat

Hal ini artinya ketika anak terampas kebebasannya, kita harus memiliki institusi yang independen. Tindakan seperti mengunjungi tahanan, berbicara pada anak yang terampas haknya tersebut, mendengarkan cerita mereka sangat penting dilakukan. Menanamkan pemahaman bahwa anak yang dalam penjara pun harus dilindungi menjadi suatu keharusan.

Akuntabel berarti memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap keadilan. Sistem peradilan harus bisa diakses, dimengerti dan mudah digunakan. Selain itu, memastikan anak bisa menemukan orang siap mendengarkan dan memahami cerita mereka. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak anak yang merasa proses peradilan yang mereka lalui terlalu kompleks. AS

Infografik 4 Rekomendasi Mewujudkan Sistem Peradilan Anak yang Kuat. Infografik: Amin H. Al Bakki/Kriminologi.id

 

Baca Selengkapnya

Home Renata Anak Anak Butuh Kesempatan Kedua Saat Melakukan Kesalahan

KOMENTAR

Tulis Komentar Kamu

Silahkan tulis komentar kamu