Ilustrasi menderita kekurangan gizi atau stunting, Ilustrasi: Dwiangga Perwira/Kriminologi.id

Gizi Buruk Ancam Generasi Emas Indonesia 2030

Estimasi Baca:
Rabu, 8 Ags 2018 23:00:59 WIB

Kriminologi.id - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti mengungkap stunting atau kekerdilan merupakan ancaman bonus demografi 2030. Terjadinya stunting pada anak menjadi tanda adanya pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan kesehatan.

"Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah. Indonesia akan melewatkan masa bonus demografi hingga tahun 2030 dengan tidak optimal karena tidak dapat menciptakan generasi emas Indonesia," katanya, Rabu, 8 Agustus 2018.

Bonus demografi merupakan jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun yang mencapai 70 persen. Sedangkan 30 persen penduduknya adalah usia tidak produktif yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah memasukkan penurunan stunting menjadi target Program Kerja Menengah Nasional Pemerintah sejak tahun 2015 hingga 2019.

Pertumbuhan anak yang terhambat, kata Niken, sering dianggap sebagai faktor keturunan sehingga seringkali diabaikan. Padahal, kata Niken, orang tua perlu memantau proses tumbuh kembang anak terutama di masa 1.000 hari pertama kehidupannya. Hidup bersih dan sehat, Niken menambahkan, merupakan salah satu kunci untuk memastikan pertumbuhan anak secara maksimal agar dapat terhindar dari kasus stunting.

Stunting, Niken menjelaskan, adalah masalah gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu lama. Umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. 

"Tanda-tanda stunting yaitu antara lain anak bertubuh lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya, pubertas terlambat dan performa buruk pada tes perhatian dan memori belajarnya," kata Niken memaparkan.

Salah satu wilayah di Indonesia dengan angka stunting tertinggi berada di Kabupaten Ogan Komering ilir. Angka stunting kabupaten Ogan Komering Ilir menurut Riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 mencapai 40,5 persen atau hampir setengah balita di daerah tersebut mengalami stunting. Bahkan, angka ini di atas angka stunting nasional yakni 37 persen.

Niken menjelaskan, stunting terjadi karena adanya pernikahan dini. Semakin muda usia perkawinan, kata Niken, maka semakin besar risiko melahirkan bayi stunting. Kasus stunting di keluarga miskin, pihaknya mencatat, sebesar 48,4 persen dan pada keluarga kaya sebesar 29,0 persen.

Permasalahanya, kata Niken, para ibu sering kali memiliki pengetahuan minim dalam pengasuhan anak sejak dalam kandungan. Faktanya saat ini 60 persen dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Sebanyak dua hingga tiga anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping (MP) ASI.

Data lain menyebutkan dua hingga tiga ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Sebanyak 1 dari 3 anak berusia 3-6 tahun tidak terdaftar di Pendidikan Anak Usia Dini. Selain itu, menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu (dari 79 persen di 2007 menjadi 64 persen di 2013) dapat menjadikan program-program kesehatan dari pemerintah untuk anak usia dini seringkali tidak diterima secara maksimal. Termasuk di dalamnya program pelayanan imunisasi yang memadai.

"Jika stunting tidak segera ditanggulangi maka bonus demografi ini akan menjadi sia-sia. Indonesia hanya akan memiliki banyak generasi muda yang tidak produktif. Hal ini dikarenakan stunting akan menghasilkan generasi yang serba kekurangan," kata Niken lagi.

Terkait dengan stunting, Komisi Perlindungan Anak menilai, jika anak mengalami stunting, artinya ada pelanggaran terhadap hak anak yakni pemenuhan kesehatan dan kesejahteraannya. Sebab, bila anak menderita stunting maka akan berpengaruh pada pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.

"Kalau ini dibiarkan terus menerus, kecerdasan tidak optimal dan pertumbuhan fisik anak terhambat. Ini artinya ada pelanggaran terhadap hak-hak anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kesehatan yang komprehensif terhadap kesehatan anak, baik itu menyangkut obat-obatannya dan memastikan bahwa gizi anak tercukupi. Instrumen ini harus berfungsi," kata Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra tegas kepada Kriminologi.id.

Pihak yang bertanggung jawab terhadap penurunan angka stunting ini, kata Jasra, selain pemerintah pusat, juga pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi kasus yang melanggar hak anak ini. 

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500