Komisioner bidang pendidikan KPAI Retno Listyarti. Foto: Yenny Hardiyanti/Kriminologi.id

Hari Pertama Sekolah, KPAI: Hentikan Kekerasan dalam Masa Orientasi

Estimasi Baca:
Senin, 16 Jul 2018 08:32:21 WIB

Kriminologi.id - Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mengingatkan pihak sekolah untuk menghentikan kegiatan bullying atau kekerasan dalam masa orientasi sekolah (MOS) pada tahun ajaran baru. Suasana perkenalan lingkungan sekolah harus diciptakan dengan penuh kekeluargaan, kondusif, dan zero kekerasan.

"Mengimbau pihak sekolah untuk menjamin pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru berlangsung dengan aman, ramah, dan nyaman bagi siswa baru," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Lityarti, Senin, 16 Juli 2018

Kegiatan perploncoan dan kekerasan di sekolah, kata Retno, harus dicegah semaksimal mungkin. Seharusnya, Retno menambahkan, suasana harus diciptakan penuh rasa kekeluargaan dan zero kekerasan. 

Karena hari ini, Senin, 16 Juli 2018 merupakan hari pertama dimulainya tahun ajaran baru. Pihaknya mendukung himbauan agar para orang tua siswa mengantar anak-anaknya ke sekolah.

Menurut Retno hal itu sebagai dukungan orang tua terhadap anaknya agar mereka bersemangat untuk kembali ke sekolah setelah menikmati libur panjang.

"Kami juga mendorong sekolah menyiapkan diri menyambut para orang tua dan anaknya masuk sekolah kembali. Tidak sekadar menurunkan anaknya di sekolah dari kendaraan, tetapi juga mengantar masuk ke kelas sang anak," ujarnya.

Pada masa orientasi sekolah ini, kata Retno, seharusnya menjadi momentum sekolah untuk menyampaikan program-program sekolah, sekaligus perkenalan orang tua siswa ke wali kelas anaknya. Caranya, dengan masuk ke ruang kelas tempat anak-anak mereka akan menuntut ilmu setiap harinya.

"Hal ini akan menjadi momentum yang menyenangkan bagi anak-anak dan juga akan membawa dampak positif ke depannya terhadap keharmonisan hubungan orang tua dan pihak sekolah," kata Retno.

Retno menjelaskan, pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru di sejumlah daerah masih menyisakan persoalan, salah satunya, belum adanya kejelasan seorang siswa diterima di sekolah negeri.

Hingga Jumat, 13 Juli 2018 sore, pihaknya masih menerima aduan dari seorang ibu di Tangerang Selatan. Anak ibu tersebut, kata Retno, belum mendapatkan kepastian diterima atau tidak di sekolah negeri pilihannya.

Selain itu, kata Retno, sejumlah SMK/SMA negeri di Jawa Tengah juga harus menghadapi kekurangan jumlah siswa akibat terbongkarnya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) palsu yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"KPAI akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan pemerintah daerah melakukan pemenuhan hak atas pendidikan para siswa tersebut sebagaimana dijamin peraturan perundangan yang berlaku," ujar Retno.

Penulis: Yenny Hardiyanti
Redaktur: Achmad Sakirin
Sumber: Antara
KOMENTAR
500/500